Antarajabar.com - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan, laporan hasil pemeriksaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 Jawa Barat sudah "clear" dan secara umum tidak ada persoalan.
Hal tersebut dia ungkapkan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 Pemprov Jabar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin.
"Hasil pemeriksaan PON kan sudah disupervisi terlebih dahulu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). BPKP sudah mengatakan clear, secara umum ngga ada persoalan. Kemudian ketika masuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) didetailkan dan diteliti lebih lanjut," kata Ahmad Heryawan.
"Tentu saja proyek besar dilaksanakan dalam waktu yang cepat, secara bersama-sama ada unsur Non-PNS di situ. Non-PNS itu profesional, tapi untuk laporan keuangan kurang profesional karena dia tidak terbiasa dengan laporan keuangan versi pemerintah," kata dia.
Hal tersebut, menurut Aher, mengakibatkan proses pembuatan laporan keuangan berlangsung lama dan dikarenakan melibatkan semua pihak yang ada dalam penyelenggaraan PON, seperti atlet, panitia, seniman yang terlibat dalam upacara pembukaan dan penutupan, serta berbagai pihak lainnya termasuk para PNS itu sendiri.
"Yang penting PON-nya berjalan dengan bagus dan setelah dikonsolidasi seluruhnya, ternyata Alhamduillah dengan susah payah karena perbedaan karakter tadi kan, yang satu professional yang satu PNS. Berbeda suasananya. Dan kemudian dalam urusan keuangan ada sedikit gap, tapi gap tersebut berhasil kita selesaikan," kata dia.
Lebih lanjut, Aher mengatakan bahwa ada hal yang masih menjadi Pekerjaan Rumah dari PON 2016 lalu, yaitu pencatatan peruntukkan barang atau aset daerah yang dibeli untuk keperluan PON.
Menurut dia, aset yang dibeli oleh OPD atau PB PON saat ini telah dikumpulkan untuk didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan agar berdaya guna.
Pihaknya mengaku saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu OPD (Dinas Olahraga dan Pemuda) atau cabang olahraga terkait.
"Kita sedang berkoordinasi dengan para pihak. Bisa nanti digunakan oleh Disorda (Dinas Olahraga dan Pemuda) untuk latihan anak-anak didik sebagai pemasalan, pembibitan olahraga, bisa juga diberikan ke cabang olahraga. Saya kira tinggal itu," ujar Aher.
"Sekarang semuanya sedang dikumpulkan dan sudah terkumpul. Kemudian ke depan kita akan membuat pertemuan-pertemuan. Nanti akan ada distribusi, siapa yang akan memiliki," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
Hal tersebut dia ungkapkan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 Pemprov Jabar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin.
"Hasil pemeriksaan PON kan sudah disupervisi terlebih dahulu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). BPKP sudah mengatakan clear, secara umum ngga ada persoalan. Kemudian ketika masuk BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) didetailkan dan diteliti lebih lanjut," kata Ahmad Heryawan.
"Tentu saja proyek besar dilaksanakan dalam waktu yang cepat, secara bersama-sama ada unsur Non-PNS di situ. Non-PNS itu profesional, tapi untuk laporan keuangan kurang profesional karena dia tidak terbiasa dengan laporan keuangan versi pemerintah," kata dia.
Hal tersebut, menurut Aher, mengakibatkan proses pembuatan laporan keuangan berlangsung lama dan dikarenakan melibatkan semua pihak yang ada dalam penyelenggaraan PON, seperti atlet, panitia, seniman yang terlibat dalam upacara pembukaan dan penutupan, serta berbagai pihak lainnya termasuk para PNS itu sendiri.
"Yang penting PON-nya berjalan dengan bagus dan setelah dikonsolidasi seluruhnya, ternyata Alhamduillah dengan susah payah karena perbedaan karakter tadi kan, yang satu professional yang satu PNS. Berbeda suasananya. Dan kemudian dalam urusan keuangan ada sedikit gap, tapi gap tersebut berhasil kita selesaikan," kata dia.
Lebih lanjut, Aher mengatakan bahwa ada hal yang masih menjadi Pekerjaan Rumah dari PON 2016 lalu, yaitu pencatatan peruntukkan barang atau aset daerah yang dibeli untuk keperluan PON.
Menurut dia, aset yang dibeli oleh OPD atau PB PON saat ini telah dikumpulkan untuk didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan agar berdaya guna.
Pihaknya mengaku saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu OPD (Dinas Olahraga dan Pemuda) atau cabang olahraga terkait.
"Kita sedang berkoordinasi dengan para pihak. Bisa nanti digunakan oleh Disorda (Dinas Olahraga dan Pemuda) untuk latihan anak-anak didik sebagai pemasalan, pembibitan olahraga, bisa juga diberikan ke cabang olahraga. Saya kira tinggal itu," ujar Aher.
"Sekarang semuanya sedang dikumpulkan dan sudah terkumpul. Kemudian ke depan kita akan membuat pertemuan-pertemuan. Nanti akan ada distribusi, siapa yang akan memiliki," kata dia.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017