Antarajabar.com - Sejumlah kebijakan strategis pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk bagi sektor perumahan, kata Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (AP2ERSI) Ferry Shandyana di Bandung, Senin.
"Perumahan rakyat, potensi pertumbuhannya terbuka pada tahun 2016. Sejumlah paket kebijakan yang diterbitkan pemerintah akan memberikan daya dorong yang positif," kata Ferry.
Meski demikian, lanjutnya, kebijakan sektor perumahan rakyat perlu terus dikawal sehingga peluang pertumbuhan itu bisa sejalan dengan kemudahan dan peluang yang bisa diraih oleh konsumen.
AP2ERSI mendorong pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), lebih pro-aktif, salah satunya menerbitkan kebijakan yang memudahkan dan menunjang pertumbuhan perumahan rakyat.
"Tingkat permintaan perumahan dari masyarakat cukup tinggi dan jelas belum terpenuhi, baik itu untuk rumah vertikal maupun horisontal sehingga perumahan masih memungkinkan memiliki pertumbuhan yang signifikan," katanya.
Sedangkan untuk perumahan menengah, menurut dia, kemungkinan besar, perumahan kelas menengah masih cukup berat. Karena adanya perkembangan kondisi dan situasi ekonomi yang berkaitan dengan makin tingginya harga jual lahan atau tanah.
Terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), AP2ERSI belum bisa memberikan keterangan. Pihaknya mengaku masih ragu berkaitan dengan program tersebut.
"Sejauh ini, untuk pemenuhan kebutuhan rumah para pekerja atau buruh, kan teraspirasikan oleh adanya program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Tenaga Kerja," katanya.
Badan itu memiliki program perumahan, selain itu skema Tapera tidak jauh berbeda dengan BPJS Tenaga Kerja yakni iuran pekerja sebesar 2,5 persen bersumber pada upah pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja.
"Terkait Tapera kami akan melakukan pengkajian lebih lanjut namun sesegera mungkin melakukan pembicaraan dengai stakeholders (pemangku kepentingan) terkait," kata Ketua DPP AP2ERSI itu menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Perumahan rakyat, potensi pertumbuhannya terbuka pada tahun 2016. Sejumlah paket kebijakan yang diterbitkan pemerintah akan memberikan daya dorong yang positif," kata Ferry.
Meski demikian, lanjutnya, kebijakan sektor perumahan rakyat perlu terus dikawal sehingga peluang pertumbuhan itu bisa sejalan dengan kemudahan dan peluang yang bisa diraih oleh konsumen.
AP2ERSI mendorong pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), lebih pro-aktif, salah satunya menerbitkan kebijakan yang memudahkan dan menunjang pertumbuhan perumahan rakyat.
"Tingkat permintaan perumahan dari masyarakat cukup tinggi dan jelas belum terpenuhi, baik itu untuk rumah vertikal maupun horisontal sehingga perumahan masih memungkinkan memiliki pertumbuhan yang signifikan," katanya.
Sedangkan untuk perumahan menengah, menurut dia, kemungkinan besar, perumahan kelas menengah masih cukup berat. Karena adanya perkembangan kondisi dan situasi ekonomi yang berkaitan dengan makin tingginya harga jual lahan atau tanah.
Terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), AP2ERSI belum bisa memberikan keterangan. Pihaknya mengaku masih ragu berkaitan dengan program tersebut.
"Sejauh ini, untuk pemenuhan kebutuhan rumah para pekerja atau buruh, kan teraspirasikan oleh adanya program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Tenaga Kerja," katanya.
Badan itu memiliki program perumahan, selain itu skema Tapera tidak jauh berbeda dengan BPJS Tenaga Kerja yakni iuran pekerja sebesar 2,5 persen bersumber pada upah pekerja dan 0,5 persen dari pemberi kerja.
"Terkait Tapera kami akan melakukan pengkajian lebih lanjut namun sesegera mungkin melakukan pembicaraan dengai stakeholders (pemangku kepentingan) terkait," kata Ketua DPP AP2ERSI itu menambahkan.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016