Antarajabar.com - PLN akan mencocokkan sebanyak 4.516 pelanggan listrik 900VA di wilayah Jawa Barat dengan Basis Data Terpadu (BDT) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk memastikan kelayakan penerima subsidi listrik.
"Untuk wilayah Jawa Barat, jumlah pelanggan PLN tarif rumah tangga daya 900 VA yang harus dicocokkan sebanyak 4.516 pelanggan," kata Manajer Senior Public Relation PLN Distribusi Jabar Banten Agung Murdifi di Bandung, Selasa.
Menurut Agung, pemerintah berupaya menerapkan pemberian subsidi listrik tepat sasaran, yaitu hanya bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin. Oleh karena itu, pemerintah menugaskan PLN untuk memastikan data pelanggan rumah tangga golongan tarif R1/450 VA dan R1/900 VA adalah rumah tangga yang benar-benar berhak disubsidi sesuai data BDT.
"Pada 2016, perbaikan data pelanggan tarif bersubsidi diprioritaskan pada pelanggan dengan daya 900 VA," kata Agung.
Mulai Senin (18/1) secara bertahap PLN secara nasional akan mendata empat juta pelanggan rumah tangga miskin dan rentan yang menggunakan daya 900 VA, yang merupakan penugasan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KementErian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pendataan ini dilakukan dengan mencocokkan data pelanggan dengan data rumah tangga pada Basis Data Terpadu (BDT).
BDT adalah basis data yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang berisi data 40% rumah tangga dengan kesejahteraan sosial ekonomi terendah di Indonesia.
Data yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kepada PLN pada pertengahan Desember 2015 tersebut belum memiliki Nomor Identitas Pelanggan (IDPEL).
"Perlu dilakukan pencocokkan dengan data pelanggan, khususnya pelanggan dengan daya 900 VA agar subsidi listrik yang diberikan Pemerintah tepat sasaran, yaitu untuk rumah tangga miskin dan rentan," katanya.
Murdifi menyebutkan, pendataan dan pencocokan itu akan dilakukan hingga pertengahan Maret 2016. Tugas PLN mendata pelanggan yang benar-benar kurang mampu berdasarkan data BDT yang dikelola oleh TNP2K.
Untuk melakukan penugasan tersebut, PLN melakukan koordinasi yang solid dengan unit-unit PLN di seluruh Indonesia dan jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
Proses pencocokkan data dimulai dengan pemilahan data rumah tangga kurang mampu perprovinsi, perkabupaten, perkecamatan, perkelurahan/desa, sesuai unit Wilayah/Distribusi PLN hingga ke Rayon.
"Pendataan hanya akan dilakukan oleh pegawai PLN yang membawa surat tugas dari PLN Pusat," katanya.
Pemilahan data tahap awal dilakukan berbasis "Web Based Intranet" dengan menggunakan aplikasi yang memuat semua data elektronis rumah tangga kurang mampu berdasarkan pemutakhiran data BDT yang dikelola TNP2K.
"PLN akan melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah pelanggan untuk mengetahui IDPEL," kata Agung menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016
"Untuk wilayah Jawa Barat, jumlah pelanggan PLN tarif rumah tangga daya 900 VA yang harus dicocokkan sebanyak 4.516 pelanggan," kata Manajer Senior Public Relation PLN Distribusi Jabar Banten Agung Murdifi di Bandung, Selasa.
Menurut Agung, pemerintah berupaya menerapkan pemberian subsidi listrik tepat sasaran, yaitu hanya bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin. Oleh karena itu, pemerintah menugaskan PLN untuk memastikan data pelanggan rumah tangga golongan tarif R1/450 VA dan R1/900 VA adalah rumah tangga yang benar-benar berhak disubsidi sesuai data BDT.
"Pada 2016, perbaikan data pelanggan tarif bersubsidi diprioritaskan pada pelanggan dengan daya 900 VA," kata Agung.
Mulai Senin (18/1) secara bertahap PLN secara nasional akan mendata empat juta pelanggan rumah tangga miskin dan rentan yang menggunakan daya 900 VA, yang merupakan penugasan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KementErian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pendataan ini dilakukan dengan mencocokkan data pelanggan dengan data rumah tangga pada Basis Data Terpadu (BDT).
BDT adalah basis data yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang berisi data 40% rumah tangga dengan kesejahteraan sosial ekonomi terendah di Indonesia.
Data yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan kepada PLN pada pertengahan Desember 2015 tersebut belum memiliki Nomor Identitas Pelanggan (IDPEL).
"Perlu dilakukan pencocokkan dengan data pelanggan, khususnya pelanggan dengan daya 900 VA agar subsidi listrik yang diberikan Pemerintah tepat sasaran, yaitu untuk rumah tangga miskin dan rentan," katanya.
Murdifi menyebutkan, pendataan dan pencocokan itu akan dilakukan hingga pertengahan Maret 2016. Tugas PLN mendata pelanggan yang benar-benar kurang mampu berdasarkan data BDT yang dikelola oleh TNP2K.
Untuk melakukan penugasan tersebut, PLN melakukan koordinasi yang solid dengan unit-unit PLN di seluruh Indonesia dan jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
Proses pencocokkan data dimulai dengan pemilahan data rumah tangga kurang mampu perprovinsi, perkabupaten, perkecamatan, perkelurahan/desa, sesuai unit Wilayah/Distribusi PLN hingga ke Rayon.
"Pendataan hanya akan dilakukan oleh pegawai PLN yang membawa surat tugas dari PLN Pusat," katanya.
Pemilahan data tahap awal dilakukan berbasis "Web Based Intranet" dengan menggunakan aplikasi yang memuat semua data elektronis rumah tangga kurang mampu berdasarkan pemutakhiran data BDT yang dikelola TNP2K.
"PLN akan melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah pelanggan untuk mengetahui IDPEL," kata Agung menambahkan.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2016