Antarajawabarat.com, 15/5 - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) harus terbentuk dan mulai menjalankan tugas pada pertengahan tahun 2015.
"Pertengahan tahun ini harus jalan karena akhir tahun kan pimpinan sementara KPK harus sudah ganti," kata Tedjo usai rapat tim penilai akhir pejabat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan kriteria anggota Pansel KPK akan dibicarakan dengan Presiden Jokowi. " Saya lihat nanti kriteria dari Presiden, semua diperhitungkan karena kita tidak main-main, serius," katanya.
Ia sepakat bahwa KPK harus diperkuat caranya antara lain dengan menempatkan komisioner yang kredibel sehingga KPK kuat.
"Kita tidak mau KPK dilemahkan tapi harus diperkuat," katanya.
Ia mengakui hingga saat ini belum ada pembicaraan masalah itu dengan Presiden Jokowi.
"Tapi sesegera mungkin akan disiapkan, belum ada perintah Presiden untuk menyiapkan, kita berhati-hati menyiapkan sehingga hasilnya baik," katanya.
Sementara itu mengenai penempatan personel TNI sebagai penyidik di instansi sipil, Tedjo mengatakan ada 10 kementerian atau lembaga yang bisa ditempati penyidik TNI.
"Ada 10 yang bisa dimasuki TNI, di luar itu mereka harus pensiun atau mundur dari TNI. Tidak boleh lampaui 10 itu dan KPK tidak masuk 10 itu, sehingga mereka harus mundur jika ke KPK," katanya.
Ia meminta masyarakat tidak melihat bahwa makin banyak personel militer di instansi sipil.
"Jangan lihat itu, kalau sudah pensiun kan sipil juga. Seperti saya sudah pensiun," katanya.
Ia menyebutkan di TNI ada penyidik khusus seperti di TNI AL ada penyidik tindak pidana perikanan. Mereka bukan penyidik tindak pidana umum.
Ia mengaku tidak mengetahui jika personel TNI kan ditarik ke KPK akan ditempatkan di posisi apa.
"Saya tidak tahu diminta sebagai apa, tapi KSAD dan Panglima TNI mengatakan bukan sebagai penyidik," kata Tedjo.***2***
a039/b/a011
antara
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Pertengahan tahun ini harus jalan karena akhir tahun kan pimpinan sementara KPK harus sudah ganti," kata Tedjo usai rapat tim penilai akhir pejabat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan kriteria anggota Pansel KPK akan dibicarakan dengan Presiden Jokowi. " Saya lihat nanti kriteria dari Presiden, semua diperhitungkan karena kita tidak main-main, serius," katanya.
Ia sepakat bahwa KPK harus diperkuat caranya antara lain dengan menempatkan komisioner yang kredibel sehingga KPK kuat.
"Kita tidak mau KPK dilemahkan tapi harus diperkuat," katanya.
Ia mengakui hingga saat ini belum ada pembicaraan masalah itu dengan Presiden Jokowi.
"Tapi sesegera mungkin akan disiapkan, belum ada perintah Presiden untuk menyiapkan, kita berhati-hati menyiapkan sehingga hasilnya baik," katanya.
Sementara itu mengenai penempatan personel TNI sebagai penyidik di instansi sipil, Tedjo mengatakan ada 10 kementerian atau lembaga yang bisa ditempati penyidik TNI.
"Ada 10 yang bisa dimasuki TNI, di luar itu mereka harus pensiun atau mundur dari TNI. Tidak boleh lampaui 10 itu dan KPK tidak masuk 10 itu, sehingga mereka harus mundur jika ke KPK," katanya.
Ia meminta masyarakat tidak melihat bahwa makin banyak personel militer di instansi sipil.
"Jangan lihat itu, kalau sudah pensiun kan sipil juga. Seperti saya sudah pensiun," katanya.
Ia menyebutkan di TNI ada penyidik khusus seperti di TNI AL ada penyidik tindak pidana perikanan. Mereka bukan penyidik tindak pidana umum.
Ia mengaku tidak mengetahui jika personel TNI kan ditarik ke KPK akan ditempatkan di posisi apa.
"Saya tidak tahu diminta sebagai apa, tapi KSAD dan Panglima TNI mengatakan bukan sebagai penyidik," kata Tedjo.***2***
a039/b/a011
antara
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015