Faksi-faksi Palestina pada Selasa sepakat untuk membentuk pemerintah "rekonsiliasi nasional sementara" yang berfokus pada pemerintahan pascaperang di Gaza, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Pengumuman itu disampaikan Wang Yi setelah perwakilan dari 14 kelompok faksi Palestina menandatangani Deklarasi Beijing setelah mengadakan pembicaraan di Beijing sejak Minggu (21/7).

Faksi-faksi Palestina tersebut berjanji "mengakhiri perpecahan dan memperkokoh persatuan," demikian isi deklarasi itu.

“Kunci dari proses rekonsiliasi internal faksi-faksi Palestina adalah menjaga kepercayaan yang teguh, memahami arah dan melanjutkan langkah demi langkah,” kata Wang, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri China.

Wang mengatakan "sorotan paling signifikan" dari Deklarasi Beijing di antara faksi-faksi Palestina “adalah kesepakatan untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional sementara yang berfokus pada pemerintahan Gaza pascaperang.”

"Seruan terkuat adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka, sejalan dengan resolusi PBB yang relevan," ujar Wang.

Dia menambahkan bahwa “Hasil intinya adalah memperjelas bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) merupakan satu-satunya perwakilan sah seluruh rakyat Palestina.”

“Rekonsiliasi adalah masalah internal faksi-faksi Palestina, namun hal ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan komunitas internasional,” kata Menlu China itu.
"Dalam perjalanan menuju rekonsiliasi, China memiliki arah dan tujuan yang sama dengan sebagian besar negara Arab dan Islam,” kata Wang.

Pejabat senior Hamas Musa Abu Marzuk, yang menghadiri pertemuan tersebut, mengatakan, “Hari ini kami menandatangani perjanjian untuk persatuan nasional dan kami mengatakan bahwa jalan untuk menyelesaikan perjalanan ini adalah persatuan nasional."

"Kami berkomitmen terhadap persatuan nasional dan kami menyerukan untuk itu," ujarnya, menambahkan.

Ini adalah kedua kalinya, sejak April, perwakilan Palestina mengadakan pembicaraan di Beijing.

Pengumuman terbaru tersebut muncul di tengah perang yang dilancarkan oleh Israel di Gaza, yang hingga mengakibatkan menewaskan 39.090 warga Palestina sejak 7 Oktober tahun lalu. 


Malaysia smmbut baik

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Malaysia menyambut baik kesepahaman dan persatuan antara Fatah dan Hamas yang diyakini akan memperkuat solidaritas warga Palestina.

Anwar dalam unggahan melalui media sosialnya diakses di Kuala Lumpur, Selasa, mengatakan Deklarasi Beijing ternyata menjadi sebuah langkah yang sangat penting khususnya dalam mencapai hak dan kebebasan bagi rakyat Palestina.

Ia menyampaikan penghargaan kepada pemerintah China, yang memfasilitasi pertemuan dan diskusi antara Fatah, Hamas, dan dua belas faksi lain yang membentuk perjuangan Palestina.
“Saya sangat berharap deklarasi persatuan ini benar-benar dapat diterjemahkan dengan sukses di semua tingkatan, serta mampu menjawab tantangan-tantangan di masa depan,” kata Anwar.

Menurut dia, pengakuan internasional adalah hal yang paling penting saat ini, dan dirinya mendesak pemerintah di seluruh dunia yang belum mengakui Negara Palestina untuk segera mengakuinya, selain mendukung deklarasi persatuan itu.

Semua pihak harus bersama-sama merencanakan, merumuskan, dan memastikan perilaku barbar dan biadab Israel dihentikan.

Malaysia siap mencurahkan tenaga dan keringat ke arah itu demi keadilan dan kebebasan, kata Anwar.

Dalam pernyataan berbeda, ia mengatakan telah menerima kunjungan dari Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan dan mendapat informasi tentang peran lembaga internasional itu dan perkembangan isu internasional khususnya di Palestina dan Myanmar.

Anwar mengatakan telah menekankan bahwa Malaysia menuntut pertanggungjawaban atas segala kejahatan brutal yang dilakukan rezim Zionis Israel, termasuk penganiayaan terhadap rakyat Palestina, khususnya anak-anak.

Ia juga mengatakan telah mendesak ICC untuk mempercepat tindakan menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Faksi Palestina sepakat bentuk pemerintah rekonsiliasi sementara

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024