Presiden Joko Widodo menekankan reformasi struktural penting untuk terus dilanjutkan agar pemerintahan tetap efisien dan beorientasi pada hasil.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin.
"Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan, penting untuk harus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur," jelas Jokowi.
Dia menyampaikan deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan. Namun, regulasi yang tidak sinkron dan birokrasi rumit masih ditemukan di lapangan.
"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurus-nya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," tegasnya.
Dia menekankan, hal demikian mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah. Oleh karenanya ia meminta seluruh jajaran agar melanjutkan reformasi struktural.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mendukung proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar berjalan baik.
"Saat ini, kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik," kata Presiden dalam sambutannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Senin.
Presiden mengatakan dukungan itu dibutuhkan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia.
Selain itu, Presiden juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel serta sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.
Presiden meyakini bahwa pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik," ujar Presiden.
Baca juga: BPK berikan opini WTP pada LKPP Tahun 2023
Baca juga: BPK temukan sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan BPOM 2023
Diketahui, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada 2016.
"Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Jokowi di JCC, Jakarta, Senin.
Pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden: Reformasi struktural penting untuk terus dilanjutkan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin.
"Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan, penting untuk harus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur," jelas Jokowi.
Dia menyampaikan deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan. Namun, regulasi yang tidak sinkron dan birokrasi rumit masih ditemukan di lapangan.
"Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurus-nya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," tegasnya.
Dia menekankan, hal demikian mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah. Oleh karenanya ia meminta seluruh jajaran agar melanjutkan reformasi struktural.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut mendukung proses transisi pemerintahan kepada presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar berjalan baik.
"Saat ini, kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik," kata Presiden dalam sambutannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Senin.
Presiden mengatakan dukungan itu dibutuhkan demi menjaga keberlanjutan dalam membawa kemajuan negara Indonesia.
Selain itu, Presiden juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintah, membangun sistem pemerintahan yang akuntabel serta sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil.
Presiden meyakini bahwa pemerintahan saat ini dan pemerintahan selanjutnya akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.
"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN dan APBD kita semakin hari, semakin tahun makin baik," ujar Presiden.
Baca juga: BPK berikan opini WTP pada LKPP Tahun 2023
Baca juga: BPK temukan sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan BPOM 2023
Diketahui, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada 2016.
"Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Jokowi di JCC, Jakarta, Senin.
Pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden: Reformasi struktural penting untuk terus dilanjutkan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024