Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa terdapat dugaan tindak pidana korupsi di Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan karena tidak terkelola dengan baik.
"Di utara sana, Laut China Selatan atau Natuna Utara, laut kita itu selalu dimasuki kapal asing dan kita kadangkala diam saja karena di situ ada permainan, korupsi," kata Mahfud di Pondok Pesantren Darut Tauhid Canga'an Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (12/1).
Mahfud kemudian menceritakan bahwa dirinya pernah menangkap dua kapal asing dari Iran yang menyelundupkan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal dan menjualnya di tengah Laut Natuna Utara.
"Lalu ada pejabat yang bilang, 'wah itu enggak apa-apa, enggak boleh berlaku hukum Indonesia, berlaku Protokol Kyoto, dikembalikan saja lalu didenda Rp1 miliar'. Enggak bisa saya bilang, tangkap, dihukum," katanya.
Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya pernah mengirimkan lebih dari seratus kapal dari Jawa Tengah ke Laut Natuna Utara untuk mendapatkan BBM subsidi. Namun demikian, seratus kapal itu tidak mendapatkan BBM subsidi saat tiba di sana.
"Saudara, kapal saya sudah sampai di sana (Laut Natuna Utara), enggak kebagian, enggak kebagian minyak subsidi. Dicuri oleh aparat, dijual di tengah jalan. Nah yang begini nih dijual di tengah laut, dititipkan ke pom bensin, 'tolong nih dijualkan'," katanya.
Sebab itu, lanjut Mahfud, seratus kapal yang dia kirimkan meminta untuk pulang kembali ke Jawa Tengah.
"Sehingga kapal-kapal dari Jawa Tengah, 'minta pulang, Pak, kami enggak dapat membeli minyak subsidi. Kami malahan rugi di sini'. Nah ini karena korupsi nih," kata Mahfud.
Mahfud kemudian menjelaskan bahwa penyelundupan BBM ilegal membuat truk pengangkut barang antarprovinsi dari Sumatera ke Jawa tertahan karena ketiadaan BBM subsidi sehingga menyebabkan keterlambatan.
"Sesudah dicek minyak subsidinya ke mana saja enggak ada yang dapat. Itu siapa? Itu aparat yang di tengah jalan bekerja sama dengan mafia-mafia lokal," kata Mahfud.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mahfud sebut ada dugaan korupsi di Laut Natuna Utara
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Di utara sana, Laut China Selatan atau Natuna Utara, laut kita itu selalu dimasuki kapal asing dan kita kadangkala diam saja karena di situ ada permainan, korupsi," kata Mahfud di Pondok Pesantren Darut Tauhid Canga'an Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (12/1).
Mahfud kemudian menceritakan bahwa dirinya pernah menangkap dua kapal asing dari Iran yang menyelundupkan bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal dan menjualnya di tengah Laut Natuna Utara.
"Lalu ada pejabat yang bilang, 'wah itu enggak apa-apa, enggak boleh berlaku hukum Indonesia, berlaku Protokol Kyoto, dikembalikan saja lalu didenda Rp1 miliar'. Enggak bisa saya bilang, tangkap, dihukum," katanya.
Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya pernah mengirimkan lebih dari seratus kapal dari Jawa Tengah ke Laut Natuna Utara untuk mendapatkan BBM subsidi. Namun demikian, seratus kapal itu tidak mendapatkan BBM subsidi saat tiba di sana.
"Saudara, kapal saya sudah sampai di sana (Laut Natuna Utara), enggak kebagian, enggak kebagian minyak subsidi. Dicuri oleh aparat, dijual di tengah jalan. Nah yang begini nih dijual di tengah laut, dititipkan ke pom bensin, 'tolong nih dijualkan'," katanya.
Sebab itu, lanjut Mahfud, seratus kapal yang dia kirimkan meminta untuk pulang kembali ke Jawa Tengah.
"Sehingga kapal-kapal dari Jawa Tengah, 'minta pulang, Pak, kami enggak dapat membeli minyak subsidi. Kami malahan rugi di sini'. Nah ini karena korupsi nih," kata Mahfud.
Mahfud kemudian menjelaskan bahwa penyelundupan BBM ilegal membuat truk pengangkut barang antarprovinsi dari Sumatera ke Jawa tertahan karena ketiadaan BBM subsidi sehingga menyebabkan keterlambatan.
"Sesudah dicek minyak subsidinya ke mana saja enggak ada yang dapat. Itu siapa? Itu aparat yang di tengah jalan bekerja sama dengan mafia-mafia lokal," kata Mahfud.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mahfud sebut ada dugaan korupsi di Laut Natuna Utara
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024