Raja Yordania Abdullah II pada Selasa (28/11) menegaskan kembali bahwa negaranya menolak upaya apa pun untuk memisahkan Tepi Barat dari Jalur Gaza.
Dalam sebuah pesan kepada pemimpin Komite Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina (CEIRPP), Raja Abdullah II memastikan bahwa baik Tepi Barat maupun Jalur Gaza "adalah negara Palestina."
“Nilai-nilai semua agama ilahiah dan nilai-nilai kemanusiaan kita menolak pembunuhan warga sipil,” tambahnya, menurut Pengadilan Kerajaan Yordania.
Dia menyatakan: "Serangan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza melanggar hukum humaniter internasional dan akan memicu kekerasan dan kehancuran lebih lanjut di wilayah itu dan dunia."
Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina "muncul di bawah situasi luar biasa yang menyeru seluruh dunia untuk bertindak menghentikan perang dan memaksa Israel untuk mencabut blokade di Jalur Gaza," lanjut Raja.
Raja juga menegaskan kembali penolakan Yordania mengenai "pendudukan kembali sebagian wilayah Gaza atau membangun zona penyangga di dalamnya, serta memisahkan Tepi Barat dari Gaza."
Rakyat Palestina dan pendukung mereka di seluruh dunia akan merayakan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina pada Rabu.
Hari ini menandai resolusi Majelis Umum PBB pada 1947 yang meminta pemisahan Palestina menjadi negara bagian Arab dan Yahudi.
Israel meluncurkan serangan militer besar-besaran di Jalur Gaza setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober.
Sejak itu sebanyak 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk 6.150 anak-anak dan 4.000 wanita menurut otoritas kesehatan di wilayah kantung tersebut. Jumlah korban resmi di Israel mencapai 1.200 orang.
Sementara itu, Indonesia menegaskan kembali pentingnya negara-negara di dunia mendesak gencatan senjata permanen untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi warga di Jalur Gaza.
Berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Selasa (28/11), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang telah disepakati antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, tidak cukup.
“Yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata yang permanen agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan,” kata Menlu Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara virtual dari New York.
Baca juga: Menlu Malaysia akan desak gencatan senjata permanen di Gaza
Dia kemudian mengajak semua negara untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, serta memastikan agar bantuan tersebut bisa disalurkan tanpa hambatan.
“Negara dunia harus membantu UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya agar dapat membantu 1,7 juta pengungsi di Gaza. Dari sisi Indonesia, saya sampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan mengirimkan kapal rumah sakit,” tutur dia.
Baca juga: Yordania evakuasi staf medisnya yang terluka di Gaza
Pada Senin (27/11), Qatar sebagai mediator mengumumkan bahwa jeda kemanusiaan empat hari di Jalur Gaza yang berakhir Selasa (28/11) bakal diperpanjang dua hari.
Selama gencatan senjata berlangsung, Hamas telah membebaskan 50 perempuan dan anak-anak Israel dari total 240 sandera yang diambil dari Israel dalam serangan 7 Oktober 2023.
Baca juga: China sambut upaya dorong gencatan senjata, deeskalasi di Gaza
Sebagai gantinya, Israel membebaskan 150 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel yang semuanya adalah tahanan perempuan dan remaja.
Selama jeda, Israel menghentikan sementara serangannya ke Jalur Gaza.
Namun, pada Selasa, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, melaporkan terjadinya bentrokan di Gaza utara antara pejuangnya dan tentara Israel karena pelanggaran jeda kemanusiaan oleh Tel Aviv.
Baca juga: PBB meminta jeda kemanusiaan di Gaza berlanjut gencatan senjata penuh
"Kami berkomitmen untuk jeda (kemanusiaan) selama musuh juga mematuhinya," kata Brigade Al-Qassam dalam sebuah pernyataan.
Al-Qassam juga meminta para mediator untuk menekan pasukan Israel agar mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati selama jeda, baik di wilayah darat maupun udara.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Raja Yordania tolak pemisahan Tepi Barat dan Jalur Gaza
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Dalam sebuah pesan kepada pemimpin Komite Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina (CEIRPP), Raja Abdullah II memastikan bahwa baik Tepi Barat maupun Jalur Gaza "adalah negara Palestina."
“Nilai-nilai semua agama ilahiah dan nilai-nilai kemanusiaan kita menolak pembunuhan warga sipil,” tambahnya, menurut Pengadilan Kerajaan Yordania.
Dia menyatakan: "Serangan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza melanggar hukum humaniter internasional dan akan memicu kekerasan dan kehancuran lebih lanjut di wilayah itu dan dunia."
Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina "muncul di bawah situasi luar biasa yang menyeru seluruh dunia untuk bertindak menghentikan perang dan memaksa Israel untuk mencabut blokade di Jalur Gaza," lanjut Raja.
Raja juga menegaskan kembali penolakan Yordania mengenai "pendudukan kembali sebagian wilayah Gaza atau membangun zona penyangga di dalamnya, serta memisahkan Tepi Barat dari Gaza."
Rakyat Palestina dan pendukung mereka di seluruh dunia akan merayakan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina pada Rabu.
Hari ini menandai resolusi Majelis Umum PBB pada 1947 yang meminta pemisahan Palestina menjadi negara bagian Arab dan Yahudi.
Israel meluncurkan serangan militer besar-besaran di Jalur Gaza setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober.
Sejak itu sebanyak 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk 6.150 anak-anak dan 4.000 wanita menurut otoritas kesehatan di wilayah kantung tersebut. Jumlah korban resmi di Israel mencapai 1.200 orang.
Sementara itu, Indonesia menegaskan kembali pentingnya negara-negara di dunia mendesak gencatan senjata permanen untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi warga di Jalur Gaza.
Berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Selasa (28/11), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang telah disepakati antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, tidak cukup.
“Yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata yang permanen agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan,” kata Menlu Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara virtual dari New York.
Baca juga: Menlu Malaysia akan desak gencatan senjata permanen di Gaza
Dia kemudian mengajak semua negara untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, serta memastikan agar bantuan tersebut bisa disalurkan tanpa hambatan.
“Negara dunia harus membantu UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya agar dapat membantu 1,7 juta pengungsi di Gaza. Dari sisi Indonesia, saya sampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan mengirimkan kapal rumah sakit,” tutur dia.
Baca juga: Yordania evakuasi staf medisnya yang terluka di Gaza
Pada Senin (27/11), Qatar sebagai mediator mengumumkan bahwa jeda kemanusiaan empat hari di Jalur Gaza yang berakhir Selasa (28/11) bakal diperpanjang dua hari.
Selama gencatan senjata berlangsung, Hamas telah membebaskan 50 perempuan dan anak-anak Israel dari total 240 sandera yang diambil dari Israel dalam serangan 7 Oktober 2023.
Baca juga: China sambut upaya dorong gencatan senjata, deeskalasi di Gaza
Sebagai gantinya, Israel membebaskan 150 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel yang semuanya adalah tahanan perempuan dan remaja.
Selama jeda, Israel menghentikan sementara serangannya ke Jalur Gaza.
Namun, pada Selasa, sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, melaporkan terjadinya bentrokan di Gaza utara antara pejuangnya dan tentara Israel karena pelanggaran jeda kemanusiaan oleh Tel Aviv.
Baca juga: PBB meminta jeda kemanusiaan di Gaza berlanjut gencatan senjata penuh
"Kami berkomitmen untuk jeda (kemanusiaan) selama musuh juga mematuhinya," kata Brigade Al-Qassam dalam sebuah pernyataan.
Al-Qassam juga meminta para mediator untuk menekan pasukan Israel agar mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati selama jeda, baik di wilayah darat maupun udara.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Raja Yordania tolak pemisahan Tepi Barat dan Jalur Gaza
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023