Presiden Joko Widodo meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghentikan kekejaman yang sedang berlangsung di Gaza.
Presiden Jokowi mengunjungi AS dalam rangka menghadiri pertemuan tingkat tinggi negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco, mulai 15 sampai 17 November.
Saat menyampaikan pernyataannya sebelum mengadakan pertemuan bilateral dengan Biden di Gedung Putih, Washington, Senin, presiden yang akrab disapa Jokowi itu menandaskan gencatan senjata di Gaza harus dilakukan demi kemanusiaan.
"Indonesia meminta AS untuk berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan," kata Jokowi dalam transkrip resmi yang dirilis Gedung Putih.
Gedung Putih mengatakan Jokowi juga menyampaikan pesan persatuan yang dikeluarkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam KTT OKI di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu pekan lalu.
Kedua pemimpin sepakat bahwa mereka harus bekerja sama dengan mitra regional lainnya guna mewujudkan perdamaian melalui solusi dua negara, kata Gedung Putih.
Sebelumnya dalam KTT OKI, negara-negara OKI sepakat menolak pernyataan Israel bahwa serangan balasan di Gaza sebagai tindakan membela diri.
OKI juga menolak setiap prakarsa perdamaian Palestina-Israel yang memisahkan Gaza dari Tepi Barat. Mereka tegas menyatakan negara Palestina harus terdiri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan Ibu Kota Yerusalem Timur.
OKI juga tegas menyatakan pendudukan Israel di wilayah-wilayah Arab dan Palestina sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan serta keamanan dan perdamaian internasional.
"Kami menegaskan bahwa Israel, dan semua negara di kawasan ini, tak akan mendapatkan keamanan dan perdamaian, kecuali Palestina mendapatkan haknya dan memperoleh kembali semua hak mereka yang dirampok," demikian pernyataan OKI.
Washington menolak seruan para pemimpin Arab dan negara-negara lain agar AS mendesak Israel menghentikan serangan di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, lapor Reuters.
Gedung Putih, dalam pernyataannya setelah Biden berbicara dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Minggu, tidak menyebutkan ada diskusi mengenai gencatan senjata dengan Emir Qatar.
Mereka hanya mengatakan kedua pemimpin membahas perlunya “melindungi warga sipil tidak bersalah dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.”
Biden juga menegaskan visinya untuk negara Palestina di masa depan “di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan stabilitas dan martabat yang setara,” kata Gedung Putih, seraya menyebut Hamas sejak lama menjadi penghalang terwujudnya hal itu.
Sementara itu, sebuah koalisi masyarakat sipil internasional mendesak Amerika Serikat agar menghentikan pengiriman amunisi artileri ke Israel.
Koalisi yang terdiri dari lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil, termasuk Oxfam America, Amnesty International, dan Center for Civilians in Conflict (CIVIC), menulis surat bersama kepada Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin untuk menyatakan kekhawatiran mereka atas rencana Pentagon mengirimkan persenjataan dari gudang senjata AS yang sudah diposisikan di Israel.
"Dalam situasi seperti ini, memberikan akses amunisi kepada Israel akan melemahkan perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional, dan kredibilitas pemerintahan Presiden Joe Biden," kata mereka.
“Sederhananya, sulit membayangkan skenario di mana peluru artileri berdaya ledak tinggi 155mm digunakan di Gaza sudah sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional,” tulis mereka dalam salinan pernyataan yang diperoleh Washington Post pada Selasa.
Senjata-senjata tersebut adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai War Reserve Stockpile, yang ditempatkan di Israel untuk memfasilitasi persenjataan pasukan AS, atau untuk diberikan kepada Israel.
Namun, tidak diketahui pasti apakah penyerahan amunisi dari AS ke Israel itu sudah dilakukan.
Baca juga: Bulan Sabit Merah Palestina bantah tudingan Israel
Presiden Biden dan para pejabat terasnya menegaskan kembali harapannya agar Israel mematuhi hukum internasional ketika melancarkan serangan di Gaza.
Biden dihadapkan kepada kritik yang semakin besar setelah menyuarakan dukungan tak tergoyahkan untuk operasi militer Israel.
Operasi tersebut dilancarkan sebagai balasan atas serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 1.200 korban dari pihak Israel serta ratusan lainnya disandera.
Sejawat-sejawat Biden di Partai Demokrat semakin banyak yang ikut serta dalam seruan komunitas internasional agar menerapkan gencatan senjata guna menghentikan kekerasan di Gaza, tetapi Biden sejauh ini menolak mendukung prakarsa itu.
Perang terkini antara Israel dan Hamas telah memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah buruk di Gaza. Kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan bahan bakar minyak semakin menipis di tengah kepungan Israel yang sangat membatasi pengiriman bantuan internasional yang sangat dibutuhkan wilayah pesisir tersebut.
Menurut data terbaru otoritas Palestina di Gaza, sedikitnya 11.180 warga Palestina terbunuh, termasuk lebih dari 7.700 anak-anak dan perempuan, dan lebih dari 28.200 orang terluka.
Baca juga: Front Lebanon-Israel memanas, perang Gaza dicemaskan meluas
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi minta Biden hentikan perang di Gaza
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Presiden Jokowi mengunjungi AS dalam rangka menghadiri pertemuan tingkat tinggi negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di San Francisco, mulai 15 sampai 17 November.
Saat menyampaikan pernyataannya sebelum mengadakan pertemuan bilateral dengan Biden di Gedung Putih, Washington, Senin, presiden yang akrab disapa Jokowi itu menandaskan gencatan senjata di Gaza harus dilakukan demi kemanusiaan.
"Indonesia meminta AS untuk berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Gencatan senjata adalah suatu keharusan demi kemanusiaan," kata Jokowi dalam transkrip resmi yang dirilis Gedung Putih.
Gedung Putih mengatakan Jokowi juga menyampaikan pesan persatuan yang dikeluarkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam KTT OKI di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu pekan lalu.
Kedua pemimpin sepakat bahwa mereka harus bekerja sama dengan mitra regional lainnya guna mewujudkan perdamaian melalui solusi dua negara, kata Gedung Putih.
Sebelumnya dalam KTT OKI, negara-negara OKI sepakat menolak pernyataan Israel bahwa serangan balasan di Gaza sebagai tindakan membela diri.
OKI juga menolak setiap prakarsa perdamaian Palestina-Israel yang memisahkan Gaza dari Tepi Barat. Mereka tegas menyatakan negara Palestina harus terdiri dari Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan Ibu Kota Yerusalem Timur.
OKI juga tegas menyatakan pendudukan Israel di wilayah-wilayah Arab dan Palestina sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan serta keamanan dan perdamaian internasional.
"Kami menegaskan bahwa Israel, dan semua negara di kawasan ini, tak akan mendapatkan keamanan dan perdamaian, kecuali Palestina mendapatkan haknya dan memperoleh kembali semua hak mereka yang dirampok," demikian pernyataan OKI.
Washington menolak seruan para pemimpin Arab dan negara-negara lain agar AS mendesak Israel menghentikan serangan di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, lapor Reuters.
Gedung Putih, dalam pernyataannya setelah Biden berbicara dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Minggu, tidak menyebutkan ada diskusi mengenai gencatan senjata dengan Emir Qatar.
Mereka hanya mengatakan kedua pemimpin membahas perlunya “melindungi warga sipil tidak bersalah dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.”
Biden juga menegaskan visinya untuk negara Palestina di masa depan “di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan stabilitas dan martabat yang setara,” kata Gedung Putih, seraya menyebut Hamas sejak lama menjadi penghalang terwujudnya hal itu.
Sementara itu, sebuah koalisi masyarakat sipil internasional mendesak Amerika Serikat agar menghentikan pengiriman amunisi artileri ke Israel.
Koalisi yang terdiri dari lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil, termasuk Oxfam America, Amnesty International, dan Center for Civilians in Conflict (CIVIC), menulis surat bersama kepada Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin untuk menyatakan kekhawatiran mereka atas rencana Pentagon mengirimkan persenjataan dari gudang senjata AS yang sudah diposisikan di Israel.
"Dalam situasi seperti ini, memberikan akses amunisi kepada Israel akan melemahkan perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional, dan kredibilitas pemerintahan Presiden Joe Biden," kata mereka.
“Sederhananya, sulit membayangkan skenario di mana peluru artileri berdaya ledak tinggi 155mm digunakan di Gaza sudah sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional,” tulis mereka dalam salinan pernyataan yang diperoleh Washington Post pada Selasa.
Senjata-senjata tersebut adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai War Reserve Stockpile, yang ditempatkan di Israel untuk memfasilitasi persenjataan pasukan AS, atau untuk diberikan kepada Israel.
Namun, tidak diketahui pasti apakah penyerahan amunisi dari AS ke Israel itu sudah dilakukan.
Baca juga: Bulan Sabit Merah Palestina bantah tudingan Israel
Presiden Biden dan para pejabat terasnya menegaskan kembali harapannya agar Israel mematuhi hukum internasional ketika melancarkan serangan di Gaza.
Biden dihadapkan kepada kritik yang semakin besar setelah menyuarakan dukungan tak tergoyahkan untuk operasi militer Israel.
Operasi tersebut dilancarkan sebagai balasan atas serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 1.200 korban dari pihak Israel serta ratusan lainnya disandera.
Sejawat-sejawat Biden di Partai Demokrat semakin banyak yang ikut serta dalam seruan komunitas internasional agar menerapkan gencatan senjata guna menghentikan kekerasan di Gaza, tetapi Biden sejauh ini menolak mendukung prakarsa itu.
Perang terkini antara Israel dan Hamas telah memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah buruk di Gaza. Kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan bahan bakar minyak semakin menipis di tengah kepungan Israel yang sangat membatasi pengiriman bantuan internasional yang sangat dibutuhkan wilayah pesisir tersebut.
Menurut data terbaru otoritas Palestina di Gaza, sedikitnya 11.180 warga Palestina terbunuh, termasuk lebih dari 7.700 anak-anak dan perempuan, dan lebih dari 28.200 orang terluka.
Baca juga: Front Lebanon-Israel memanas, perang Gaza dicemaskan meluas
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi minta Biden hentikan perang di Gaza
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023