Antarajawabarat.com,17/2 - Komisi E DPRD Jawa Barat menuturkan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPJS sebagai lembaga pelaksana program ini, seharusnya saat ini sudah memiliki hasil evaluasi dari pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program ini sendiri pada tanggal 1 Januari 2014.
"Harusnya, di dua bulan ini pelaksanaannya ini, sudah ada evaluasi dari dinkes dan BPJS, mereka harusnya mengevaluasi masukan dari masyarakat," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Kota Bandung, Senin.
Ditemui usai menerima perwakilan peserta Askes yang mengeluhkan pelayanan BPJS di Gedung Baru DPRD Jabarn Didin mengatakan jika sudah ada hasil evaluasi maka nantinya bisa disampaikan ke Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehatan RI.
"Dan ini harus disampaikan ke DPR RI Komisi IX dan Kemenkes. Sehingga kalau ada keluhan bisa langsung ketahuan," katanya.
Terkait keluhan yang ditampung oleh sejumlah warga peserta PT Askes tersebut kepada pihaknya, ia menyimpulkan bahwa masyarakat di tingkat bawah saat ini masih kaget dengan pelaksanaan BPJS.
"Implementasi di tingkat bawah kaget, belum bisa menyesuaikan kebijakan ini.
Dulu jamkesmas, di daerah ada Jamkesda. Kalau sekarang kan tidak demikian," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, sosialiasi program JKN ini harus benar-benar dijalankan mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga ke tingkat RT/RW.
"Sosialiasi ini harus benar-benar cukup dan mencakup semua pihak. Kalau semua pihak dari atas dan bawah memahami dan mengerti kebijakan ini, saya kira tidak akan seperti ini," ujar Didin.
Pihaknya juga menantang kepada BPJS dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan bimtek agar bisa memberikan solusi kepada masyarakat.
"Makanya, tadi saya menantang ke BPJS dan Dinas Kesehatan Jabar, kita kumpulkan dewan provinsi bikin sosialiasi BPJS ini dalam bentuk bimtek. Dengan harapan ketika reses, kita juga bisa menyosialisasikannya," katanya.
Sementara itu, perwakilan peserta Askes Thomas Sitepu kepada Komisi E DPRD Jawa Barat menyampaikan bahwa pelayanan BPJS di setiap rumah sakit umum daerah lebih bobrok.
"Saya kira, kurangnya sosialisasi menjadi masalah lantaran banyak masyarakat tidak tahu apa itu BPJS. Terutama para peserta askes yang lanjut usia. Mereka kebingunan dengan adanya BPJS ini," kata Thomas.
Dikatakan dia, peserta Askes di semua rumah sakit bukan mengurangi biaya malah menambah biaya lagi.
"Bahkan, ada pensiunan PNS yang tinggal di daerah pedalaman sulit mendapat pelayanan kesehatan secara gratis," katanya. ***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
"Harusnya, di dua bulan ini pelaksanaannya ini, sudah ada evaluasi dari dinkes dan BPJS, mereka harusnya mengevaluasi masukan dari masyarakat," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Kota Bandung, Senin.
Ditemui usai menerima perwakilan peserta Askes yang mengeluhkan pelayanan BPJS di Gedung Baru DPRD Jabarn Didin mengatakan jika sudah ada hasil evaluasi maka nantinya bisa disampaikan ke Komisi IX DPR RI dan Kementerian Kesehatan RI.
"Dan ini harus disampaikan ke DPR RI Komisi IX dan Kemenkes. Sehingga kalau ada keluhan bisa langsung ketahuan," katanya.
Terkait keluhan yang ditampung oleh sejumlah warga peserta PT Askes tersebut kepada pihaknya, ia menyimpulkan bahwa masyarakat di tingkat bawah saat ini masih kaget dengan pelaksanaan BPJS.
"Implementasi di tingkat bawah kaget, belum bisa menyesuaikan kebijakan ini.
Dulu jamkesmas, di daerah ada Jamkesda. Kalau sekarang kan tidak demikian," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, sosialiasi program JKN ini harus benar-benar dijalankan mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota hingga ke tingkat RT/RW.
"Sosialiasi ini harus benar-benar cukup dan mencakup semua pihak. Kalau semua pihak dari atas dan bawah memahami dan mengerti kebijakan ini, saya kira tidak akan seperti ini," ujar Didin.
Pihaknya juga menantang kepada BPJS dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan bimtek agar bisa memberikan solusi kepada masyarakat.
"Makanya, tadi saya menantang ke BPJS dan Dinas Kesehatan Jabar, kita kumpulkan dewan provinsi bikin sosialiasi BPJS ini dalam bentuk bimtek. Dengan harapan ketika reses, kita juga bisa menyosialisasikannya," katanya.
Sementara itu, perwakilan peserta Askes Thomas Sitepu kepada Komisi E DPRD Jawa Barat menyampaikan bahwa pelayanan BPJS di setiap rumah sakit umum daerah lebih bobrok.
"Saya kira, kurangnya sosialisasi menjadi masalah lantaran banyak masyarakat tidak tahu apa itu BPJS. Terutama para peserta askes yang lanjut usia. Mereka kebingunan dengan adanya BPJS ini," kata Thomas.
Dikatakan dia, peserta Askes di semua rumah sakit bukan mengurangi biaya malah menambah biaya lagi.
"Bahkan, ada pensiunan PNS yang tinggal di daerah pedalaman sulit mendapat pelayanan kesehatan secara gratis," katanya. ***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014