Ketua Pansus Pasca Pemindahan IKN DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan berharap Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Kawasan (Dewas) Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur setelah Ibu Kota Negara (IKN) pindah.
"Harapannya Wapres ditunjuk menjadi semacam Ketua Dewas (Dewan Kawasan) supaya otoritasnya lebih kuat," kata Pantas usai rapat bersama Pansus Pasca Pemindahan IKN DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI di Jakarta, Selasa.
Pantas menilai Wakil Presiden tentunya mampu mengorganisasikan satu kawasan secara baik sehingga pembangunan menjadi harmonis dan mampu menyelesaikan permasalahan Jakarta.
Terlebih, menurut dia, dari istilah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu nantinya dibuat suatu kekhususan yang menyangkut aspek pemerintahan, keuangan, pendidikan, tata ruang dan transportasi. Selain itu menyangkut DPRD sebagai salah satu fokus kekhususan seperti pada undang-undang yang lama.
Dalam rapat itu juga dibahas aset pemerintah pusat yang dipertahankan, mulai dari gedung DPR, Gelora Bung Karno (GBK), Kemayoran dan sebagainya agar nilainya tetap terjaga.
Karena itu, dalam draf Rancangan Undang-Undang Kekhususan Jakarta itu terdapat usulan dibentuk Dewan Kawasan (Dewas) sebagai otoritas yang mengelola tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek Punjur).
"Dewan Kawasan melibatkan Jabodetabek Punjur sebagai suatu tata ruang kawasan pengelolaan yang saya yakin itu bisa memberikan kontribusi positif," tuturnya.
Selain itu, Pantas menuturkan, DPRD DKI wajib terlibat dalam draf Rancangan Undang-Undang Kekhususan Jakarta sehingga dibentuklah panitia khusus (pansus) sebagai wujud keterlibatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator berharap Wapres jadi Ketua Dewas Jabodetabek Punjur
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Harapannya Wapres ditunjuk menjadi semacam Ketua Dewas (Dewan Kawasan) supaya otoritasnya lebih kuat," kata Pantas usai rapat bersama Pansus Pasca Pemindahan IKN DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI di Jakarta, Selasa.
Pantas menilai Wakil Presiden tentunya mampu mengorganisasikan satu kawasan secara baik sehingga pembangunan menjadi harmonis dan mampu menyelesaikan permasalahan Jakarta.
Terlebih, menurut dia, dari istilah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu nantinya dibuat suatu kekhususan yang menyangkut aspek pemerintahan, keuangan, pendidikan, tata ruang dan transportasi. Selain itu menyangkut DPRD sebagai salah satu fokus kekhususan seperti pada undang-undang yang lama.
Dalam rapat itu juga dibahas aset pemerintah pusat yang dipertahankan, mulai dari gedung DPR, Gelora Bung Karno (GBK), Kemayoran dan sebagainya agar nilainya tetap terjaga.
Karena itu, dalam draf Rancangan Undang-Undang Kekhususan Jakarta itu terdapat usulan dibentuk Dewan Kawasan (Dewas) sebagai otoritas yang mengelola tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek Punjur).
"Dewan Kawasan melibatkan Jabodetabek Punjur sebagai suatu tata ruang kawasan pengelolaan yang saya yakin itu bisa memberikan kontribusi positif," tuturnya.
Selain itu, Pantas menuturkan, DPRD DKI wajib terlibat dalam draf Rancangan Undang-Undang Kekhususan Jakarta sehingga dibentuklah panitia khusus (pansus) sebagai wujud keterlibatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator berharap Wapres jadi Ketua Dewas Jabodetabek Punjur
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023