Pemprov Jabar fokus percepat pembangunan desa

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) saat ini memfokuskan pada percepatan pembangunan desa untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antara di kota dan desa, salah satunya melalui program Desa Digital.

"Saya melihat upaya Pak Gubernur yang memfokuskan percepatan pembangunan desa selama ini, yakni dengan Desa Digital telah membuahkan hasil positif," kata Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan Gubernur Jawa Barat, Juwanda pada diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) yang digelar PWI Pokja Gedung Sate bertajuk "Ekonomi Jabar Melesat, Program Ridwan Kamil Sukses Mendarat di Masyarakat" di Bandung, Kamis.

Baca juga: Ridwan Kamil harap pencapaian selama jadi Gubernur Jawa Barat diapresiasi

Juwanda mengakui teknologi melaju pesat di Jawa Barat dan penetrasi penggunaan smartphone ternyata sudah lebih dari 70 persen.

"Namun sayangnya ketika kita lihat cek penggunaannya, masih banyak menggunakan smartphone atau internet itu untuk sosial media, entertainment," kata dia.

Oleh karena itu, kata Juwanda, ide Desa Digital dari Gubernur Ridwan Kamil hadir tidak hanya sebatas pada akses melainkan pada konten yang meningkatkan level kesejahterannya.

"Bagaimana teknologi bisa mengangkat, menghidupkan masyarakat kita di desa. Gimana internet itu bukan hanya bahan penyebaran hoaks, tapi meningkatkan indeks literasi kita," ujarnya.

Juwanda mengatakan salah satu contoh nyata digital mengubah kehidupan dan cara pandang adalah hadirnya startup yang berstatus unicorn di Jawa Barat dan startup yang fokus di area perdesaan dan berbasis di Jabar, seperti eFishery.

"Kalau di dunia startup dulu ada kesan, kalau mau besar, punya duit lebih triliunan itu ke Jakarta. Itu zaman dulu. Dengan eFishery, orang Bandung, orang Jabar bisa mempunyai bisnis dengan cara digital," kata Juwanda.

Menurut dia, cikal bakal eFishery seperti saat ini bermula pada akhir 2018, di mana saat itu Pemprov Jabar, bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, meluncurkan Kampung Perikanan Digital di Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu.

Kampung Perikanan Digital di Desa Puntang tersebut yang dilengkapi dengan aplikasi eFishery, yakni bisa mengatur sistem pemberian pakan ikan, alat-alatnya dimodali oleh Pemprov Jawa Barat dan bahkan Universitas Telkom pun saat itu turut terlibat.

"eFishery alhamdulillah sekarang jadi unicron, atau startup yang mendapatkan saldo asing triliunan. Itu pertama di Indonesia yang lokasinya bukan di Jakarta," ucapnya.

 

Juwanda mengaku sangat bangga dengan apa yang dilakukan eFishery. Hal itu membuktikan bahwa Jabar bisa menjadi pusat teknologi, khususnya di Kota Bandung.

"Kami banyak sekali menyebarkan komputer, alat-alat digital di desa dengan harapan dia bisa di-training marketplace Tokopedia, Shopee, gimana caranya produk mereka bisa dijual di marketplace," katanya.

Selain itu, Juwanda mengatakan bahwa Gubernur Jabar Ridwan Kamil memiliki visi ke depan layanan publik tidak perlu lagi datang ke kantor namun cukup diakses melalui Aplikasi Sapawarga.

Baca juga: Ridwan Kamil: Pasar Kreatif Jabar wadah bagi pelaku ekonomi kreatif

"Kami harusnya melihat pusat pemerintahan atau layanan itu sepi dari antrean karena warganya mengakses semua layanan dari rumah seperti Estonia," ujarnya.

Dia memaparkan Estonia pada tahun 90-an lebih miskin dibanding Indonesia. Namun saat ini jumlah pendapatan per kapita penduduk Estonia mencapai Rp600 juta per tahun.

"Kuncinya digitalisasi. Di Estonia, mau ngurus apa pun dari rumah, kalau misalkan ke dokter gak perlu kartu rumah sakit, kita mau ngambil resep obat, ngambilnya pake KTP. Anak lahir langsung dapat KTP, KK, Akta, BPJS dan sekolahnya tau dimana," katanya.

"Hal ini penting karena dengan digital, bisa menjadi negara maju," kata dia.

Pembangunan desa di era Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menurutnya, berbuah signifikan dan luar biasa. Tercatat kondisi strata desa di Jabar pada 2022 adalah 1.671 desa berkembang, 2.511 desa maju, dan 1.130 desa mandiri dan tidak ada lagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

"Kriteria itu hasil penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," katanya.