Antarajawabarat.com,27/9 - DPRD Jawa Barat menyatakan pengawasan terhadap dana bantuan sosial (bansos) di Provinsi Jabar sudah dilakukan dengan seketat mungkin mulai dari ajuan, pengesahan, verifikasi hingga masuk ke lembaga rekening to rekening.
"Sistem penyaluran melalui rekening to rekening tanpa disentuh secara fisik. Jadi bansos sangat baik kalau sesuai aturan, tinggal aplikasinya saja," kata Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, di Kota Bandung, Jumat.
Ditemui usai acara Sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, di Bandung, pihaknya membenarkan pernyataan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, yang menyatakan Provinsi Jabar adalah salah satu provinsi yang alokasi dana bansos dan hibahnya cukup besar.
"Tadi juga dari BPK RI menyatakan bahwa Jabar banyak keluarkan bansos, maka tinggal pengawasannya saja lebih diperketat," kata Irfan.
Dirinya sangat sepakat dengan imbauan BPK RI agar pengawasan dana bansos dan hibah di Jabar lebih diperketat lagi karena pada dasarnya bansos adalah program baik yang dibuat untuk percepatan hal-hal yang darurat.
"Melalui dana bansos dan hibah bisa langsung ke tujuan, tidak ada jeleknya," kata dia.
Dana bansos, kata Irfan, menjadi masalah ketika ada penyalahgunaan/penyelewengan dalam penyalurannya.
"Itu yang jelek, ketika ada penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran bansos, anggaran apapun jadi jelek kalau ada kesalahan," katanya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan Provinsi Jawa Barat adalah provinsi bansos atau salah satu provinsi yang rajin mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah dalam proporsi yang cukup besar sehingga pengawasannya perlu lebih diperketat lagi.
"Oleh karena itu, maka perlu perhatian lebih karena bansos dan hibah merupakan salah satu pos yang rawan penyimpangan," kata Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna, di Kota Bandung.
Ia menuturkan dana bansos dan hibah sudah menjadi salah satu transaksi rawan.
"Dan itu ternyata bukan cuma di Jabar sebetulnya, tapi di Jabar proporsinya memang cukup tinggi," kata dia.***1***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Sistem penyaluran melalui rekening to rekening tanpa disentuh secara fisik. Jadi bansos sangat baik kalau sesuai aturan, tinggal aplikasinya saja," kata Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara, di Kota Bandung, Jumat.
Ditemui usai acara Sertijab Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, di Bandung, pihaknya membenarkan pernyataan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, yang menyatakan Provinsi Jabar adalah salah satu provinsi yang alokasi dana bansos dan hibahnya cukup besar.
"Tadi juga dari BPK RI menyatakan bahwa Jabar banyak keluarkan bansos, maka tinggal pengawasannya saja lebih diperketat," kata Irfan.
Dirinya sangat sepakat dengan imbauan BPK RI agar pengawasan dana bansos dan hibah di Jabar lebih diperketat lagi karena pada dasarnya bansos adalah program baik yang dibuat untuk percepatan hal-hal yang darurat.
"Melalui dana bansos dan hibah bisa langsung ke tujuan, tidak ada jeleknya," kata dia.
Dana bansos, kata Irfan, menjadi masalah ketika ada penyalahgunaan/penyelewengan dalam penyalurannya.
"Itu yang jelek, ketika ada penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran bansos, anggaran apapun jadi jelek kalau ada kesalahan," katanya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan Provinsi Jawa Barat adalah provinsi bansos atau salah satu provinsi yang rajin mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah dalam proporsi yang cukup besar sehingga pengawasannya perlu lebih diperketat lagi.
"Oleh karena itu, maka perlu perhatian lebih karena bansos dan hibah merupakan salah satu pos yang rawan penyimpangan," kata Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna, di Kota Bandung.
Ia menuturkan dana bansos dan hibah sudah menjadi salah satu transaksi rawan.
"Dan itu ternyata bukan cuma di Jabar sebetulnya, tapi di Jabar proporsinya memang cukup tinggi," kata dia.***1***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013