Presiden RI Joko Widodo akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang sempat disampaikan dan menjadi sorotan publik, termasuk kalangan internasional.
Presiden menegaskan bahwa usulan yang dilontarkan Menhan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan proposal dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.
"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.
Oleh karena itu, Presiden berencana memanggil Menhan guna memperoleh penjelasan mengenai usulan tersebut.
Kendati demikian, Jokowi belum memastikan kapan ia akan melakukan pertemuan dengan Prabowo.
"Mungkin hari ini atau besok akan saya undang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menjadi panelis dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu, mengusulkan agar Rusia dan Ukraina melakukan gencatan senjata atau penghentian perang bersenjata.
"Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Berikutnya, Prabowo juga mengusulkan agar pasukan dari kedua negara itu untuk mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata sehingga dapat menghadirkan wilayah demiliterisasi.
Terhadap wilayah demiliterisasi itu, Prabowo lantas meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk dan menempatkan pasukan penjaga di sana.
"PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap dia.
Ia lantas menyampaikan Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian itu.
"Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian," kata dia.
Menurut Prabowo, perang antara Rusia dan Ukraina itu perlu segera dihentikan karena berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia.
Guna mencegah keadaan makin memburuk, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan pula adanya deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue.
Usulan-usulan Prabowo tersebut sempat menimbulkan pertanyaan dari sebagian peserta pertemuan. Mereka mengkhawatirkan usulan itu menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia.
"Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang saya sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia," jelas Prabowo.
Menurut dia, cara penyelesaian perang dengan membuat demiliterisasi bukan merupakan hal yang pertama dilakukan PBB.
Prabowo mengatakan bahwa PBB pernah melakukan hal tersebut dalam perang di Korea, Vietnam, dan Afrika.
Usulan itu menuai respon yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia, tapi ia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri."
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.
Selepas usulan tersebut menimbulkan pro-kontra, pada Senin (5/6), Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva secara bergantian menyambangi Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan pertemuan tertutup.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi akan panggil Prabowo soal usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Presiden menegaskan bahwa usulan yang dilontarkan Menhan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan proposal dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.
"Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.
Oleh karena itu, Presiden berencana memanggil Menhan guna memperoleh penjelasan mengenai usulan tersebut.
Kendati demikian, Jokowi belum memastikan kapan ia akan melakukan pertemuan dengan Prabowo.
"Mungkin hari ini atau besok akan saya undang, minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menjadi panelis dalam Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu, mengusulkan agar Rusia dan Ukraina melakukan gencatan senjata atau penghentian perang bersenjata.
"Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Berikutnya, Prabowo juga mengusulkan agar pasukan dari kedua negara itu untuk mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata sehingga dapat menghadirkan wilayah demiliterisasi.
Terhadap wilayah demiliterisasi itu, Prabowo lantas meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk dan menempatkan pasukan penjaga di sana.
"PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap dia.
Ia lantas menyampaikan Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian itu.
"Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian," kata dia.
Menurut Prabowo, perang antara Rusia dan Ukraina itu perlu segera dihentikan karena berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia.
Guna mencegah keadaan makin memburuk, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan pula adanya deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue.
Usulan-usulan Prabowo tersebut sempat menimbulkan pertanyaan dari sebagian peserta pertemuan. Mereka mengkhawatirkan usulan itu menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia.
"Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang saya sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia," jelas Prabowo.
Menurut dia, cara penyelesaian perang dengan membuat demiliterisasi bukan merupakan hal yang pertama dilakukan PBB.
Prabowo mengatakan bahwa PBB pernah melakukan hal tersebut dalam perang di Korea, Vietnam, dan Afrika.
Usulan itu menuai respon yang beragam, termasuk pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko yang menegaskan menolak usulan dari Prabowo.
Nikolenko mengapresiasi perhatian atas upaya mengembalikan perdamaian ke Rusia, tapi ia menyebut usulan tersebut "seperti menarik kesimpulan dari sejarahnya sendiri."
"Rusia harus mundur dari wilayah Ukraina, dan Ukraina berhak mengembalikan integritas wilayahnya sesuai perbatasan yang diakui internasional. Tidak ada skenario alternatif," ujar Nikolenko.
Selepas usulan tersebut menimbulkan pro-kontra, pada Senin (5/6), Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin dan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva secara bergantian menyambangi Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan pertemuan tertutup.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi akan panggil Prabowo soal usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023