Antarajawabarat.com, 28/7 – Memperingati hari sungai nasional, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar menggelar diskusi berbagi pengetahuan dan penyelamatan sungai di markas Walhi Jalan Piit Kota Bandung.
"Warga Jawa Barat harus berpartisipasi memelihara, merawat dan mengelola sungai dengan arif dan bijak dengan tidak membuang/menyimpan sampah dan limbah ke sungai dan sumber-sumber air,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan di Bandung, Minggu.
Menurutnya, aparatur negara harus berani bertindak tegas terhadap siapapun termasuk memberlakukan pasal-pasal pidana lingkungan dengan mencemari sungai.
"Kami mendesak agar penegak hukum menindak tegas para pihak yang melakukan praktik pelanggaran pengambilan air permukaan sungai yang tidak sesuai aturan," kata Ramdan.
Di samping tindakan hukum yang tegas, kata dia pemerintah juga harus secara langsung mengajak masyarakat berpartisipasi untuk menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS).
"Pemerintah pusat dan daerah harus berupaya menyelamatkan DAS dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal," katanya.
Walhi menegaskan pihaknya menolak kebijakan privatisasi air yang bisa menyengsarakan masyarakat.
"Kami juga menolak kebijakan privatisasi air, sungai dan sumber-sumber air lainnya yang telah berakibat konflik dan marjinalisasi akses rakyat terhadap air," kata Ramdan menambahkan.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
"Warga Jawa Barat harus berpartisipasi memelihara, merawat dan mengelola sungai dengan arif dan bijak dengan tidak membuang/menyimpan sampah dan limbah ke sungai dan sumber-sumber air,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan di Bandung, Minggu.
Menurutnya, aparatur negara harus berani bertindak tegas terhadap siapapun termasuk memberlakukan pasal-pasal pidana lingkungan dengan mencemari sungai.
"Kami mendesak agar penegak hukum menindak tegas para pihak yang melakukan praktik pelanggaran pengambilan air permukaan sungai yang tidak sesuai aturan," kata Ramdan.
Di samping tindakan hukum yang tegas, kata dia pemerintah juga harus secara langsung mengajak masyarakat berpartisipasi untuk menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS).
"Pemerintah pusat dan daerah harus berupaya menyelamatkan DAS dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal," katanya.
Walhi menegaskan pihaknya menolak kebijakan privatisasi air yang bisa menyengsarakan masyarakat.
"Kami juga menolak kebijakan privatisasi air, sungai dan sumber-sumber air lainnya yang telah berakibat konflik dan marjinalisasi akses rakyat terhadap air," kata Ramdan menambahkan.***4***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013