Antarajawabarat.com,18/2 - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan TNI harus siap menghadapi ancaman perang hibrida dengan segera beradaptasi dengan situasi yang berkembang agar dapat mengantisipasi dan mengatasinya.
Hal itu dikatakan Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Dedy Achdiat Dasuki, SpM saat upacara 17-an di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin.
Menurut dia, beberapa negara maju telah mengarahkan perhatian secara khusus kepada tren baru ancaman, yaitu Perang Hibrida (hybrid war).
Perang Hibrida merupakan sebuah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur dan ancaman cyber warfare, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi dan perang informasi.
Berbagai dinamika dan keriuhan dalam pengadaan alutsista TNI selama tiga tahun belakangan ini, lanjut Panglima TNI, semakin memberikan kedewasaan peran bagi TNI.
Kesungguhan pemerintah dalam menata pertahanan dan keamanan negara, tidak hanya diproyeksikan untuk menghadapi musuh dari luar, tetapi juga menyiapkan kemungkinan berkembangnya Perang Hibrida dan masalah terorisme di dalam negeri.
Pengadaan pesawat tempur sergap Super Tucano yang sejalan dengan pengadaan pesawat Counter Insurgency (Coin) TNI AU, merupakan salah satu mengantisipasi kemungkinan berkembangnya aksi terorisme. Demikian pula pembelian dan pengadaan alutsista matra darat dan laut yang dimaksudkan untuk menghadapi ancaman Perang Hibrida.
Oleh karena itu, kata Agus, keterpaduan, koordinasi dan komunikasi antar matra dan dengan segenap institusi terkait, merupakan kata kunci yang paling penting.
"Semakin kuat keterpaduan dan koordinasi yang dilakukan, maka upaya yang ditempuh dalam mengatasi segala permasalahan di daerah akan semakin efektif, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, dan dioperasionalkan sesuai instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013, dalam penanganan gangguan keamanan secara terpadu, termasuk konflik sosial dan terorisme," katanya.
Dalam kaitan perkembangan ancaman terorisme, Panglima TNI berharap agar semua komponen bangsa memiliki naluri keamanan dan fokus pada upaya pencegahan, serta penanggulangan terorisme melalui aksi kepedulian dan kewaspadaan terhadap situasi lingkungannya karena unsur teroris di Indonesia kini beralih ke arah serangan tradisional dalam memperjuangkan ideologi sesuai dengan kepentingannya.
***2***
antara
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
Hal itu dikatakan Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Dedy Achdiat Dasuki, SpM saat upacara 17-an di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin.
Menurut dia, beberapa negara maju telah mengarahkan perhatian secara khusus kepada tren baru ancaman, yaitu Perang Hibrida (hybrid war).
Perang Hibrida merupakan sebuah strategi militer yang memadukan antara perang konvensional, perang yang tidak teratur dan ancaman cyber warfare, baik berupa serangan nuklir, senjata biologi dan kimia, alat peledak improvisasi dan perang informasi.
Berbagai dinamika dan keriuhan dalam pengadaan alutsista TNI selama tiga tahun belakangan ini, lanjut Panglima TNI, semakin memberikan kedewasaan peran bagi TNI.
Kesungguhan pemerintah dalam menata pertahanan dan keamanan negara, tidak hanya diproyeksikan untuk menghadapi musuh dari luar, tetapi juga menyiapkan kemungkinan berkembangnya Perang Hibrida dan masalah terorisme di dalam negeri.
Pengadaan pesawat tempur sergap Super Tucano yang sejalan dengan pengadaan pesawat Counter Insurgency (Coin) TNI AU, merupakan salah satu mengantisipasi kemungkinan berkembangnya aksi terorisme. Demikian pula pembelian dan pengadaan alutsista matra darat dan laut yang dimaksudkan untuk menghadapi ancaman Perang Hibrida.
Oleh karena itu, kata Agus, keterpaduan, koordinasi dan komunikasi antar matra dan dengan segenap institusi terkait, merupakan kata kunci yang paling penting.
"Semakin kuat keterpaduan dan koordinasi yang dilakukan, maka upaya yang ditempuh dalam mengatasi segala permasalahan di daerah akan semakin efektif, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, dan dioperasionalkan sesuai instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013, dalam penanganan gangguan keamanan secara terpadu, termasuk konflik sosial dan terorisme," katanya.
Dalam kaitan perkembangan ancaman terorisme, Panglima TNI berharap agar semua komponen bangsa memiliki naluri keamanan dan fokus pada upaya pencegahan, serta penanggulangan terorisme melalui aksi kepedulian dan kewaspadaan terhadap situasi lingkungannya karena unsur teroris di Indonesia kini beralih ke arah serangan tradisional dalam memperjuangkan ideologi sesuai dengan kepentingannya.
***2***
antara
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013