Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur, bupati, wali kota untuk memperhatikan pergerakan inflasi dari jam ke jam karena indeks harga konsumen itu kini menjadi momok semua negara.
“Saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing. Ini penting sekali,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Jokowi mengatakan ancaman kenaikan inflasi menjadi salah satu tantangan perekonomian domestik maupun global pada tahun depan. Karena itu, para kepala daerah diminta turut berupaya keras mengendalikan pasokan dan stok barang dan jasa di daerah masing-masing.
“Ini momok semua negara. Inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” kata dia.
Selain kepada kepala daerah, Jokowi juga turut meminta kepada kementerian dan lembaga non-kementerian (K/L) untuk mempercepat realisasi belanja khususnya belanja modal dan sosial di APBN dan APBN 2023.
“Saya minta percepat realisasi belanja,” kata Jokowi.
Kepala Negara meminta seluruh K/L dan pemda untuk memiliki kepekaan terhadap krisis dan selalu waspada dengan ketidakpastian global.
Para pejabat pemerintah pusat dan daerah, kata dia, harus memahami bahwa saat ini dunia sedang berada dalam kondisi yang tak baik-baik sama.
“Semuanya harus betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, yang tanpa kita prediksi, yang tanpa kita hitung semuanya. Bukan hanya untuk mampu bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada,” kata dia.
APBN 2023 yang telah disepakati pemerintah dan DPR mencakup belanja negara sebesar Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Menekan inflasi
Sementara itu Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan pihaknya akan berupaya menekan inflasi kembali ke level normal yaitu 3 plus minus 1 persen pada 2023 dan turun ke level 2,5 plus minus 1 persen pada 2024.
“Inflasi yang masih sangat tinggi sekarang akan kembali ke sasaran 3 plus minus 1 persen pada 2023 dan 2,5 plus minus 1 persen pada 2024,” katanya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu.
Perry mengatakan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan ke level 3 plus minus 1 persen dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023.
Ia optimistis target tersebut akan tercapai seiring tetap terkendalinya inflasi harga impor atau imported inflation dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta respons kebijakan moneter secara front loaded, pre-emptive dan forward looking.
Komitmen BI untuk melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur atau well-callibrated, perencanaan yang matang atau well-planned dan dikomunikasikan secara transparan atau well-communicated turut akan memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih.
Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai atau data dependent.
Selain itu, koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga berkontribusi pada terkendalinya inflasi.
Ia mengingatkan bahwa sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2023 dan 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.
“Perlu diperkuat untuk menghadapi gejolak global dan kebangkitan tahun depan,” tegas Perry.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi minta kepala daerah perhatikan inflasi dari jam ke jam
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022