Presiden Joko Widodo menyebut pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat yang terdampak dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah berjalan baik.
"Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat.
Pemerintah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan dalam dua tahap, artinya per tahap diberikan Rp300 ribu pada September dan Desember 2022.
"Pada 3 September 2022 yang lalu saya telah memerintahkan menteri keuangan, menteri sosial, menteri ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor-kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu," tambah Presiden.
Dalam beberapa kunjungan kerja ke daerah, Presiden Jokowi juga ikut melakukan pembagian BLT BBM.
"Selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya yang pertama kemarin di kabupaten Jayapura kemudian di Saumlaki, kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga di Kota Bandar Lampung dan kemarin juga saya lihat juga di provinsi Maluku di kabupaten Maluku Tenggara di kota Tual di Kepulauan Aru dan kabupaten Maluku Barat Daya," tambah Presiden.
Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers tersebut, hingga Jumat, 16 September 2022 pukul 09.00 WIB, PT Pos Indonesia sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten dan kota untuk 12.701.985 KPM.
"Diharapkan Minggu ini PT Pos sudah membayarkan BLT BBM minimal 90 persen dari target KPM yaitu sebesar 18.585.000 KPM," ungkap Risma.
Risma menyebut Kemensos juga sudah menyerahkan seluruh data calon penerima KPM ke PT Pos.
"Itu yg kita lakukan, harapan kita di bulan ini kita tuntas 100 persen," tambah Risma.
Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Faziah menyebut pembagian Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama sudah disalurkan ke 4.112.052 orang penerima.
"Kami sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, yang lolos seleksi di BPJS itu 5.099.915, kemudian kami lakukan 'screening' sesuai dengan peraturan yg kami buat tadi, akhirnya yang lolos itu 4.361.792 pekerja. Setelah itu ada verifikasi dan validasi dari perbankan," ungkap Ida.
Dari verifikasi perbankan tersebut, sebanyak 249.740 pekerja tidak lolos karena tidak memiliki nomor rekening di bank atau rekening bank-nya salah.
"Nanti kami akan salurkan, pilihannya ada dua, dibukakan rekening di bank Himbara atau lewat PT Pos. Jadi yang lolos dari tahap pertama ini ada 4.112.052 pekerja dan sudah kami selesai salurkan pada hari Rabu yang lalu jadi," tambah Ida.
Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan syarat calon penerima BSU 2022 yakni warga negara Indonesia dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sama dengan upah minimum di daerahnya, hingga Juli 2022 tercatat sebagai peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, serta bukan pegawai negeri sipil maupun anggota TNI-Polri.
BSU 2022 senilai Rp600 ribu per penerima diprioritaskan bagi pekerja yang belum mendapatkan bantuan sosial lain dari pemerintah, termasuk bantuan dalam Program Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan.
Data awal pekerja dengan upah maksimal Rp3,5juta adalah sebanyak 16 juta pekerja yang setelah dilakukan pemadanan awal oleh Kemenaker, ada sekitar 14.639.675 pekerja yang berhak mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600ribu yang dibayar sekaligus.
Di Bandung
Sementara itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi 2.854 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna meredam ancaman inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung Atet Handiman mengatakan penerima BLT UMKM ini merupakan pelaku usaha yang sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Dana untuk BLT UMKM ini bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk perlindungan sosial dampak kenaikan BBM sebesar Rp9,2 miliar," kata Atet di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Ia mengaku pihaknya kini tengah memverifikasi data 2.854 pelaku usaha calon penerima BLT tersebut agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran.
Bantuan tersebut, menurutnya, diprioritaskan untuk pelaku UMKM nonformal, seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling atau asongan, dan UMKM berskala mikro lainnya.
"Bantuan untuk UMKM ini digulirkan selama tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember 2022. Masing-masing senilai Rp150.000 per bulan, dan penyalurannya langsung dari perbankan," kata dia.
Selain memberikan bantuan, pihaknya juga memberikan pendampingan bagi UMKM tersebut, sehingga kondisi kenaikan harga atau inflasi yang terjadi tidak sampai mematikan usaha para pelaku UMKM.
Atet mengatakan pihaknya juga mendorong para pelaku UMKM agar memanfaatkan teknologi informasi, sehingga para pelaku UMKM bisa beradaptasi dengan situasi dan berdampak pada perkembangan bisnis.
"Bagaimana agar pasarnya bisa tersedia, baik secara online dan offline, sehingga konsumennya tidak hanya di Indonesia melainkan juga bisa go internasional," kata dia.
Di Jabar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menganggarkan Rp27 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan selama empat bulan.
"Nelayan ini yang paling terdampak adanya penyesuaian harga BBM, untuk itu kami sudah menganggarkan Rp27 miliar untuk BLT selama empat bulan," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Indramayu, Kamis.
Menurut dia, setelah adanya penyesuaian harga BBM, para nelayan memang yang paling terdampak, karena mereka paling banyak menggunakan bahan bakar minyak untuk melaut.
Kang Emil sapaan Ridwan Kamil mengatakan Pemprov Jabar menganggarkan BLT sebesar Rp27 miliar untuk membantu para nelayan selama empat bulan ke depan.
"Untuk jangka pendek, kami sudah sisihkan anggaran. Jadi selama empat bulan keluarga nelayan akan diberi BLT," ujarnya.
Kang Emil juga berpesan kepada semua instansi terkait agar secepatnya mendata jumlah nelayan yang berhak menerima BLT, karena uangnya sudah ada, dan tinggal dibagikan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi sebut pembagian BLT BBM sudah berjalan baik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik dan saya ingin pembagian dilakukan secara mudah, secara cepat dan tepat sasaran," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat.
Pemerintah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp150 ribu sebanyak empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan dalam dua tahap, artinya per tahap diberikan Rp300 ribu pada September dan Desember 2022.
"Pada 3 September 2022 yang lalu saya telah memerintahkan menteri keuangan, menteri sosial, menteri ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan pembagian telah dimulai secara masif di kantor-kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu," tambah Presiden.
Dalam beberapa kunjungan kerja ke daerah, Presiden Jokowi juga ikut melakukan pembagian BLT BBM.
"Selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya yang pertama kemarin di kabupaten Jayapura kemudian di Saumlaki, kabupaten Kepulauan Tanimbar dan juga di Kota Bandar Lampung dan kemarin juga saya lihat juga di provinsi Maluku di kabupaten Maluku Tenggara di kota Tual di Kepulauan Aru dan kabupaten Maluku Barat Daya," tambah Presiden.
Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam konferensi pers tersebut, hingga Jumat, 16 September 2022 pukul 09.00 WIB, PT Pos Indonesia sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten dan kota untuk 12.701.985 KPM.
"Diharapkan Minggu ini PT Pos sudah membayarkan BLT BBM minimal 90 persen dari target KPM yaitu sebesar 18.585.000 KPM," ungkap Risma.
Risma menyebut Kemensos juga sudah menyerahkan seluruh data calon penerima KPM ke PT Pos.
"Itu yg kita lakukan, harapan kita di bulan ini kita tuntas 100 persen," tambah Risma.
Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Faziah menyebut pembagian Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama sudah disalurkan ke 4.112.052 orang penerima.
"Kami sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, yang lolos seleksi di BPJS itu 5.099.915, kemudian kami lakukan 'screening' sesuai dengan peraturan yg kami buat tadi, akhirnya yang lolos itu 4.361.792 pekerja. Setelah itu ada verifikasi dan validasi dari perbankan," ungkap Ida.
Dari verifikasi perbankan tersebut, sebanyak 249.740 pekerja tidak lolos karena tidak memiliki nomor rekening di bank atau rekening bank-nya salah.
"Nanti kami akan salurkan, pilihannya ada dua, dibukakan rekening di bank Himbara atau lewat PT Pos. Jadi yang lolos dari tahap pertama ini ada 4.112.052 pekerja dan sudah kami selesai salurkan pada hari Rabu yang lalu jadi," tambah Ida.
Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan syarat calon penerima BSU 2022 yakni warga negara Indonesia dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sama dengan upah minimum di daerahnya, hingga Juli 2022 tercatat sebagai peserta aktif program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, serta bukan pegawai negeri sipil maupun anggota TNI-Polri.
BSU 2022 senilai Rp600 ribu per penerima diprioritaskan bagi pekerja yang belum mendapatkan bantuan sosial lain dari pemerintah, termasuk bantuan dalam Program Kartu Prakerja dan Program Keluarga Harapan.
Data awal pekerja dengan upah maksimal Rp3,5juta adalah sebanyak 16 juta pekerja yang setelah dilakukan pemadanan awal oleh Kemenaker, ada sekitar 14.639.675 pekerja yang berhak mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600ribu yang dibayar sekaligus.
Di Bandung
Sementara itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi 2.854 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) guna meredam ancaman inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung Atet Handiman mengatakan penerima BLT UMKM ini merupakan pelaku usaha yang sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Dana untuk BLT UMKM ini bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk perlindungan sosial dampak kenaikan BBM sebesar Rp9,2 miliar," kata Atet di Bandung, Jawa Barat, Jumat.
Ia mengaku pihaknya kini tengah memverifikasi data 2.854 pelaku usaha calon penerima BLT tersebut agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran.
Bantuan tersebut, menurutnya, diprioritaskan untuk pelaku UMKM nonformal, seperti pedagang kaki lima, pedagang keliling atau asongan, dan UMKM berskala mikro lainnya.
"Bantuan untuk UMKM ini digulirkan selama tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember 2022. Masing-masing senilai Rp150.000 per bulan, dan penyalurannya langsung dari perbankan," kata dia.
Selain memberikan bantuan, pihaknya juga memberikan pendampingan bagi UMKM tersebut, sehingga kondisi kenaikan harga atau inflasi yang terjadi tidak sampai mematikan usaha para pelaku UMKM.
Atet mengatakan pihaknya juga mendorong para pelaku UMKM agar memanfaatkan teknologi informasi, sehingga para pelaku UMKM bisa beradaptasi dengan situasi dan berdampak pada perkembangan bisnis.
"Bagaimana agar pasarnya bisa tersedia, baik secara online dan offline, sehingga konsumennya tidak hanya di Indonesia melainkan juga bisa go internasional," kata dia.
Di Jabar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menganggarkan Rp27 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan selama empat bulan.
"Nelayan ini yang paling terdampak adanya penyesuaian harga BBM, untuk itu kami sudah menganggarkan Rp27 miliar untuk BLT selama empat bulan," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Indramayu, Kamis.
Menurut dia, setelah adanya penyesuaian harga BBM, para nelayan memang yang paling terdampak, karena mereka paling banyak menggunakan bahan bakar minyak untuk melaut.
Kang Emil sapaan Ridwan Kamil mengatakan Pemprov Jabar menganggarkan BLT sebesar Rp27 miliar untuk membantu para nelayan selama empat bulan ke depan.
"Untuk jangka pendek, kami sudah sisihkan anggaran. Jadi selama empat bulan keluarga nelayan akan diberi BLT," ujarnya.
Kang Emil juga berpesan kepada semua instansi terkait agar secepatnya mendata jumlah nelayan yang berhak menerima BLT, karena uangnya sudah ada, dan tinggal dibagikan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi sebut pembagian BLT BBM sudah berjalan baik
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022