"Angka Rp320 triliun merupakan sebuah nilai yang sangat besar," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam acara The 1st International Conference on Women & Sharia Community Empowerment yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Adapun saat ini, kata dia, jumlah KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui perbankan, termasuk perbankan syariah, setiap tahun dinaikkan dari hanya Rp170 triliun menjadi Rp270 triliun.
Dalam skema KUR, Sri Mulyani menjelaskan usaha kecil yang meminjam dana di perbankan hanya membayar suku bunga dengan beban yang sangat minim lantaran diberi subsidi yang luar biasa banyak oleh pemerintah hingga mencapai lebih dari Rp24 triliun.
Hal tersebut juga merupakan salah satu dorongan agar modal yang ada di perbankan bisa disalurkan untuk UMKM, selain pemerintah mengurangi beban bagi UMKM dalam bentuk subsidi bunga.
Kendati begitu Sri Mulyani mengatakan masih terdapat banyak UMKM yang tidak mampu masuk ke dalam sistem perbankan atau unbankable, sehingga diberikan upaya pemberdayaan atau diikutsertakan program dana bergulir yang dikelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kementerian Keuangan.
Selain itu terdapat pula lembaga keuangan bukan bank seperti PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memberikan modal dengan syarat pinjaman yang jauh lebih berbeda dan tidak serumit di perbankan, namun bertujuan untuk bisa menjangkau sampai kepada usaha kecil yang levelnya ultra mikro .
"Itu semuanya adalah pemahaman yang lebih ke bawah lagi di level akar rumput karena kita tahu banyak UMKM yang memang belum bisa, belum memenuhi syarat, dan belum cukup untuk bisa masuk ke perbankan," tutur Sri Mulyani.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memanfaatkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang saat ini hanya berbunga tiga persen, agar dapat memperkuat permodalan dan kapasitas usaha.
“Mumpung karena ini dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena pandemi kemarin, mumpung bunganya masih tiga persen per tahun. Tapi kalau pinjam kredit ke bank itu juga hati-hati. Dihitung, dikalkulasi, jangan asal mengambil,” kata Presiden Jokowi dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMK Perseorangan di Jakarta, Rabu.
Presiden Jokowi menjelaskan realisasi Program KUR pemerintah baru mencapai 49 persen dari total anggaran KUR sebesar Rp373 triliun pada 2022.
“Masih ada Rp185 triliun yang masih ada di bank, segera ini bisa digunakan, tapi sekali lagi kalau mau pinjam dihitung, dikalkulasi dulu,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengingatkan pelaku UMK tidak sembarangan dalam meminjam dana ke bank. Pengajuan pinjaman ke bank perlu dengan kehati-hatian dan perhitungan kemampuan dan waktu untuk melakukan pelunasan. Dana yang dipinjam ke bank juga disarankan untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif.
“Ada peluang dapat (kredit) Rp200 juta, diambil Rp200 juta. Sebanyak Rp100 juta untuk beli mobil. Saya jamin ga ada bisa mengembalikan, saya jamin tidak akan bisa mengembalikan,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi fungsi intermediasi perbankan nasional yang berjalan baik. Menurutnya, hingga April 2022 kredit dari perbankan secara total telah tersalurkan Rp1.195 triliun.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022