Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak perlu dikhawatirkan, karena sudah menjadi rutininas pesta demokrasi di Indonesia.
"Pemilu sudah menjadi rutinitas yang tidak perlu dikhawatirkan. Adapun orang-orang yang terlalu khawatir kalau kepentingan politiknya tidak terakomodir," ujar Amirsyah dalam sambutannya di Kolokium Agama-agama Nusantara, Rabu.
Kolokium ini digelar oleh Komisi Antar Umat Beragama (KAUB) MUI bekerja sama dengan Puslitbang Kementerian Agama yang melibatkan sejumlah Ormas Islam dan Majelis Agama di Indonesia.
Amirsyah optimistis bahwa Indonesia sebagai negara yang selama ini telah teruji kerukunannya akan membuat Pemilu 2024 berlangsung secara aman, sukses, luber, dan jurdil.
Adapun mereka yang merasa khawatir, kata dia, adalah yang tidak terakomodir politiknya. Padahal dalam kontestasi politik harus siap menang dan kalah.
"Di sinilah terjadinya kekhawatiran yang menimbulkan semacam phobia," kata dia.
Ia pun mendorong agar ajang Pemilu bukan menjadi momen yang menakutkan bagi masyarakat, kontestan, dan bangsa Indonesia, meskipun politik identitas dalam perdebatan akademis memang tidak bisa dihindari.
Namun, menurutnya Indonesia juga memiliki sejumlah ormas Islam yang menjadi penyangga kerukunan, termasuk MUI yang tidak dimiliki negara lain.
"Tidak ada di negara lain. Indonesia punya kekhasan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ini harus kita perlihatkan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Abu Rokhmad mengajak MUI dan ormas Islam menangkal potensi politik identitas menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
"Politik identitas ini menjadi konsen kita bersama. Kita perlu menjadi netral dan tidak memiliki kepentingan politik identitas. MUI, saya kira, mewakili organisasi yang tidak mempunyai kepentingan sama sekali," kata dia.
Dia menilai sangat sulit mendefinisikan politik identitas sehingga peran MUI sangat dibutuhkan sebagai organisasi yang netral dan tidak mempunyai kepentingan politik identitas untuk membimbing umat.
MUI, kata dia, perlu menjaga keberlangsungan kehidupan beragama yang otentik sebagaimana dicontohkan nabi dan ulama zaman dahulu.
Sementara itu Majelis agama-agama di Indonesia mendeklarasikan kesepakatan menolak penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Deklarasi ini dibacakan dalam Kolokium Agama-Agama Nusantara (KAANA) 2022 yang digelar di Jakarta, Rabu. Sejumlah perwakilan organisasi keagamaan hadir dalam kolokium tersebut, di antaranya Ouikumehe, Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Walubi, MUI, hingga perwakilan Kemenag.
"Kami menolak dan menentang keras penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam politik praktis, terutama dalam pemenangan Pemilu tahun 2024, yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun," ujar Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam sambutannya yang diikuti secara daring dari Jakarta.
Amirsyah mengatakan majelis agama menyerukan upaya-upaya pemenangan Pemilu yang bermartabat, beretika mulia, mendamaikan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Majelis agama, kata dia, juga menyerukan agar KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu dengan adil dan jujur, transparan, konstitusional, serta mengutamakan kemaslahatan bangsa Indonesia.
"Kami menyerukan kepada seluruh partai politik sebagai kontestan Pemilu untuk berpartisipasi dalam Pemilu secara bertanggungjawab, beretika mulia, taat pada konstitusi dan peraturan perundangan, dan mengutamakan kemaslahatan bangsa," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MUI: Tak ada yang perlu dikhawatirkan dari penyelenggaraan Pemilu
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Pemilu sudah menjadi rutinitas yang tidak perlu dikhawatirkan. Adapun orang-orang yang terlalu khawatir kalau kepentingan politiknya tidak terakomodir," ujar Amirsyah dalam sambutannya di Kolokium Agama-agama Nusantara, Rabu.
Kolokium ini digelar oleh Komisi Antar Umat Beragama (KAUB) MUI bekerja sama dengan Puslitbang Kementerian Agama yang melibatkan sejumlah Ormas Islam dan Majelis Agama di Indonesia.
Amirsyah optimistis bahwa Indonesia sebagai negara yang selama ini telah teruji kerukunannya akan membuat Pemilu 2024 berlangsung secara aman, sukses, luber, dan jurdil.
Adapun mereka yang merasa khawatir, kata dia, adalah yang tidak terakomodir politiknya. Padahal dalam kontestasi politik harus siap menang dan kalah.
"Di sinilah terjadinya kekhawatiran yang menimbulkan semacam phobia," kata dia.
Ia pun mendorong agar ajang Pemilu bukan menjadi momen yang menakutkan bagi masyarakat, kontestan, dan bangsa Indonesia, meskipun politik identitas dalam perdebatan akademis memang tidak bisa dihindari.
Namun, menurutnya Indonesia juga memiliki sejumlah ormas Islam yang menjadi penyangga kerukunan, termasuk MUI yang tidak dimiliki negara lain.
"Tidak ada di negara lain. Indonesia punya kekhasan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ini harus kita perlihatkan," kata dia.
Sementara itu, Kepala Balitbang dan Diklat Kementerian Agama Abu Rokhmad mengajak MUI dan ormas Islam menangkal potensi politik identitas menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
"Politik identitas ini menjadi konsen kita bersama. Kita perlu menjadi netral dan tidak memiliki kepentingan politik identitas. MUI, saya kira, mewakili organisasi yang tidak mempunyai kepentingan sama sekali," kata dia.
Dia menilai sangat sulit mendefinisikan politik identitas sehingga peran MUI sangat dibutuhkan sebagai organisasi yang netral dan tidak mempunyai kepentingan politik identitas untuk membimbing umat.
MUI, kata dia, perlu menjaga keberlangsungan kehidupan beragama yang otentik sebagaimana dicontohkan nabi dan ulama zaman dahulu.
Deklarasi ini dibacakan dalam Kolokium Agama-Agama Nusantara (KAANA) 2022 yang digelar di Jakarta, Rabu. Sejumlah perwakilan organisasi keagamaan hadir dalam kolokium tersebut, di antaranya Ouikumehe, Persatuan Hindu Dharma Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Walubi, MUI, hingga perwakilan Kemenag.
"Kami menolak dan menentang keras penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam politik praktis, terutama dalam pemenangan Pemilu tahun 2024, yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun," ujar Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dalam sambutannya yang diikuti secara daring dari Jakarta.
Amirsyah mengatakan majelis agama menyerukan upaya-upaya pemenangan Pemilu yang bermartabat, beretika mulia, mendamaikan, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Majelis agama, kata dia, juga menyerukan agar KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan dan mengawasi Pemilu dengan adil dan jujur, transparan, konstitusional, serta mengutamakan kemaslahatan bangsa Indonesia.
"Kami menyerukan kepada seluruh partai politik sebagai kontestan Pemilu untuk berpartisipasi dalam Pemilu secara bertanggungjawab, beretika mulia, taat pada konstitusi dan peraturan perundangan, dan mengutamakan kemaslahatan bangsa," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: MUI: Tak ada yang perlu dikhawatirkan dari penyelenggaraan Pemilu
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022