Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berupaya meningkatkan kemampuan para aparatur sipil negara (ASN) melalui bimbingan teknis analisis jabatan dan beban kerja yang diikuti perwakilan perangkat daerah.
Penjabat Sekda Purwakarta, Norman Nugraha di Purwakarta, Selasa mengatakan ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus memahami empat pilar revolusi perubahan.
Keempat pilar perubahan secara cepat tersebut ialah revolusi pola pikir, revolusi asas kemandirian, revolusi sistem dan revolusi evaluasi.
Ia mengatakan, bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi para ASN itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan ASN untuk melaksanakan program analisis jabatan di masing-masing unit kerja.
Menurut dia, dalam menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, terdapat serangkaian proses yang harus dilewati satu-persatu.
"Di antaranya adalah identifikasi mandat, desain organisasi, struktur organisasi, dan proses bisnis," kata dia.
Selanjutnya, harus dibentuk juga tim pelaksana penyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja yang kemudian akan melakukan analisis jabatan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan, validasi kebutuhan, serta penyusunan peta jabatan.
Ia juga berharap agar seluruh peserta bimtek dari masing-masing perangkat daerah agar benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sehingga dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat tersusun sesuai pedoman yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Penjabat Sekda Purwakarta, Norman Nugraha di Purwakarta, Selasa mengatakan ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus memahami empat pilar revolusi perubahan.
Keempat pilar perubahan secara cepat tersebut ialah revolusi pola pikir, revolusi asas kemandirian, revolusi sistem dan revolusi evaluasi.
Ia mengatakan, bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi para ASN itu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan ASN untuk melaksanakan program analisis jabatan di masing-masing unit kerja.
Menurut dia, dalam menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, terdapat serangkaian proses yang harus dilewati satu-persatu.
"Di antaranya adalah identifikasi mandat, desain organisasi, struktur organisasi, dan proses bisnis," kata dia.
Selanjutnya, harus dibentuk juga tim pelaksana penyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja yang kemudian akan melakukan analisis jabatan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan yang terdiri dari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan, validasi kebutuhan, serta penyusunan peta jabatan.
Ia juga berharap agar seluruh peserta bimtek dari masing-masing perangkat daerah agar benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sehingga dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dapat tersusun sesuai pedoman yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022