Dewan Guru Besar (DGB) bekerja sama dengan Dewan Ahli Himpunan Alumni (HA) IPB University memberikan tiga rekomendasi kebijakan dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan yang pesat pada tiga komoditas yakni minyak goreng, kedelai, dan daging sapi.
Ketua DGB IPB University, Prof Evy Damayanthi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, menyatakan yang pertama untuk kenaikan harga minyak goreng mekanisme subsidi masih bisa menjadi salah satu solusi dengan perhitungan yang akurat.
Baca juga: Himpunan Alumni IPB gencarkan pemberantasan buta huruf Al Quran selama Ramadhan
“Untuk minyak goreng, rekomendasi kami mendesak pemerintah untuk memberikan respon cepat agar masyarakat bisa mencapai harga minyak goreng,” kata Ketua DGB IPB University, Prof Evy Damayanthi.
Menurutnya, pelaksanaan subsidi bisa dilakukan langsung oleh pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional dengan operator dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Data dasar terkait produsen, volume produksi, dan jaringan distribusi minyak goreng harus akurat untuk memetakan potensi dan distribusi produksi minyak goreng secara nasional.
Kemudian yang kedua, kata dia, DGB IPB University menilai untuk kenaikan harga yang terjadi pada kedelai disebabkan oleh turunnya produksi dalam negeri. Penurunan produksi dalam dua dekade terakhir telah membebani ketidakstabilan pasar.
“Hal ini menyebabkan proporsi impor meningkat hingga 80 persen dari kebutuhan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa harga kedelai di Indonesia sangat bergantung pada harga pasar internasional. Mengikuti aturan transmisi harga pangan, perubahan harga di pasar internasional akan ditransmisikan ke pasar domestik, meskipun akan ada jeda waktu sekitar dua sampai tiga bulan," jelasnya.
Evy menyampaikan, oleh karena itu dalam jangka pendek kebijakan yang direkomendasikan antara lain mewajibkan importir menyerap sebagian kedelai produksi dalam negeri untuk sementara waktu.
Baca juga: Kota Bogor gandeng IPB garap agrowisata halal di Rancamaya
“Prasyarat penerapan kebijakan ini adalah akurasi spasial data petani. Pemerintah harus menetapkan target rasio impor terhadap produksi kedelai dalam negeri yang kemudian disusun dalam flow map untuk mencapai peningkatan produksi dan melonggarkan impor dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perwakilan pemerintah serta melakukan kerja sama bilateral dan Business to Business untuk meningkatkan efisiensi logistik,” jelasnya.
Sementara itu, yang ketiga Evy menjelaskan dalam kasus daging sapi, situasi kritis bermula dari ketergantungan pada negara pemasok yang dominan, yaitu Australia. Fluktuasi produksi dan harga di negara pemasok secara langsung mengganggu pasar domestik.
Faktor lain yang mempengaruhi ialah biaya logistik yang tinggi akibat rantai pasokan panjang, ditambah nilai tukar juga mempengaruhi pembentukan harga. Di sisi lain, pasokan sapi lokal masih sulit diharapkan karena peternak melakukan bisnis secara subsisten dan tidak responsif terhadap insentif dan sinyal pasar.
“Peran aktif pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi biaya logistik,” ujarnya.
Ia menambahkan, DGB IPB University dan Majelis Ahli Ikatan Alumni IPB University juga mendesak agar kebijakan jangka menengah/panjang perlu dilaksanakan lebih serius dan berkesinambungan untuk ketiga komoditas tersebut.
Baca juga: Kementan dan IPB kerja sama tingkatkan kualitas SDM pertanian
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Ketua DGB IPB University, Prof Evy Damayanthi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, menyatakan yang pertama untuk kenaikan harga minyak goreng mekanisme subsidi masih bisa menjadi salah satu solusi dengan perhitungan yang akurat.
Baca juga: Himpunan Alumni IPB gencarkan pemberantasan buta huruf Al Quran selama Ramadhan
“Untuk minyak goreng, rekomendasi kami mendesak pemerintah untuk memberikan respon cepat agar masyarakat bisa mencapai harga minyak goreng,” kata Ketua DGB IPB University, Prof Evy Damayanthi.
Menurutnya, pelaksanaan subsidi bisa dilakukan langsung oleh pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional dengan operator dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Data dasar terkait produsen, volume produksi, dan jaringan distribusi minyak goreng harus akurat untuk memetakan potensi dan distribusi produksi minyak goreng secara nasional.
Kemudian yang kedua, kata dia, DGB IPB University menilai untuk kenaikan harga yang terjadi pada kedelai disebabkan oleh turunnya produksi dalam negeri. Penurunan produksi dalam dua dekade terakhir telah membebani ketidakstabilan pasar.
“Hal ini menyebabkan proporsi impor meningkat hingga 80 persen dari kebutuhan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa harga kedelai di Indonesia sangat bergantung pada harga pasar internasional. Mengikuti aturan transmisi harga pangan, perubahan harga di pasar internasional akan ditransmisikan ke pasar domestik, meskipun akan ada jeda waktu sekitar dua sampai tiga bulan," jelasnya.
Evy menyampaikan, oleh karena itu dalam jangka pendek kebijakan yang direkomendasikan antara lain mewajibkan importir menyerap sebagian kedelai produksi dalam negeri untuk sementara waktu.
Baca juga: Kota Bogor gandeng IPB garap agrowisata halal di Rancamaya
“Prasyarat penerapan kebijakan ini adalah akurasi spasial data petani. Pemerintah harus menetapkan target rasio impor terhadap produksi kedelai dalam negeri yang kemudian disusun dalam flow map untuk mencapai peningkatan produksi dan melonggarkan impor dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perwakilan pemerintah serta melakukan kerja sama bilateral dan Business to Business untuk meningkatkan efisiensi logistik,” jelasnya.
Sementara itu, yang ketiga Evy menjelaskan dalam kasus daging sapi, situasi kritis bermula dari ketergantungan pada negara pemasok yang dominan, yaitu Australia. Fluktuasi produksi dan harga di negara pemasok secara langsung mengganggu pasar domestik.
Faktor lain yang mempengaruhi ialah biaya logistik yang tinggi akibat rantai pasokan panjang, ditambah nilai tukar juga mempengaruhi pembentukan harga. Di sisi lain, pasokan sapi lokal masih sulit diharapkan karena peternak melakukan bisnis secara subsisten dan tidak responsif terhadap insentif dan sinyal pasar.
“Peran aktif pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mendukung efisiensi biaya logistik,” ujarnya.
Ia menambahkan, DGB IPB University dan Majelis Ahli Ikatan Alumni IPB University juga mendesak agar kebijakan jangka menengah/panjang perlu dilaksanakan lebih serius dan berkesinambungan untuk ketiga komoditas tersebut.
Baca juga: Kementan dan IPB kerja sama tingkatkan kualitas SDM pertanian
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022