Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Maman Setiawan mendorong pemerintah mengendalikan rantai pasok guna mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok yang kerap terjadi menjelang bulan puasa.

"Harga di petani sebenarnya aman, ketika masuk ke tengkulak mereka akhirnya mampu memainkan harga. Hal inilah yang harus dibenahi bagaimana agar rantai pasok lebih efisien dan mampu mencegah terjadinya kartel,” kata Maman di Bandung, Jawa Barat, Kamis.
 
Menurut dia, pemotongan jalur rantai pasok yang tidak perlu diperlukan agar tidak terjadi manipulasi harga di pasar. Dengan begitu, ia yakin harga jual petani yang diperoleh akan wajar dan harga konsumen yang juga wajar.
 
Ia berpendapat, penyebab utama dari fenomena kenaikan harga yang berulang setiap tahun ini terletak dari rantai pasok di Indonesia yang belum efisien karena memiliki jalur distribusi yang panjang, mulai dari petani, tengkulak, ritel, baru sampai ke tangan konsumen.
 
Selain itu, ujar dia, kenaikan harga bahan pokok juga disebabkan adanya ekspektasi permintaan yang meningkat menjelang hari-hari besar.
 
"Akibat peningkatan permintaan tersebut, kita belum siap tata niaganya, rantai pasoknya belum efisien. Akibatnya, ketika permintaan naik ditambah pasokan terbatas, maka harga akan meningkat," kata dia.
 
Ia meyakini bahwa jika tata niaga tersebut diatur dan dikendalikan dengan baik, maka seharusnya harga bahan pokok tetap stabil baik menjelang hari raya maupun di luar hari raya.
 
Maman mengatakan beberapa titik rantai pasok didominasi pelaku usaha yang memungkinkan mereka memainkan harga yang kerap disebut sebagai kartel atau mafia pangan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lanjutnya. telah mendeteksi bahwa ada koordinasi di antara kartel dalam proses rantai pasok pangan.
 
Berdasarkan riset yang dia lakukan bersama Bank Indonesia pada 2019, permasalahan di sektor bahan pokok dapat memicu terjadinya inflasi, khususnya di wilayah Priangan Timur. Salah satu penyumbang terbesar dari masalah tersebut menurutnya adalah rantai pasok.
 
Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar mengendalikan langsung bahan pokok yang tata niaganya belum beres, seperti membuat harga eceran tertinggi (HET) untuk sejumlah bahan pokok, menetapkan harga dasar gabah, hingga menentukan harga plafon beras.
 
Maman mengutarakan harapannya agar pembentukan Badan Pangan Nasional pada 2021 lalu diharapkan menjadi upaya pemerintah dalam memperbaiki tata niaga. 
 
“Badan Pangan Nasional bisa memetakan kebutuhan pangan di setiap daerah, lalu solusinya seperti apa, kebutuhannya berapa, nanti bagaimana cara memasoknya, sehingga harganya tetap terjaga,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022