ANTARAJAWABARAT.com,17/1 - Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alma Lucyati menuturkan anggaran Rp421,8 miliar dari Pemprov Jabar di tahun 2012 tersebut dibagi menjadi dua bagian yakni untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung.
"Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung, dimana sebesar Rp213 miliar untuk menunjang tugas pokok Dinkes Jabar seperti evaluasi, pengadaan tenaga supervisi, program-program kesehatan, pelayanan kesehatan, upaya kesehatan, peningkatan sarana dan mutu kesehatan, pemberantasan penyakit menular sampai pada sertifikasi serta akselerasi kesehatan," kata Alma Lucyati, ketika dihubungi melalui telepon, Senin.
Sementara sisanya, kata Alma, yakni Rp208,8 miliar diperuntukkan bagi seluruh dinas kesehatan tingkat kabupaten/kota yang ada di Jabar dalam bentuk belanja tidak langsung.
Menurutnya, yang menjadi pokok acuan dalam menggunakan anggaran di Jabar adalah kebijakan dari pusat, seperti kebijakan tentang peningkatan IPM dan MDGs.
"Itu termuat dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa anggaran provinsi untuk kesehatan harus mencapai 10 persen, dari total APBD. Namun itu tidak sepenuhnya ada di Dinkes Provinsi tapi juga menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Permukiman dan Perumahan, Pendidikan, dan dinas lainnya," katanya.
Sedangkan terkait KTP berasuransi yang dijanjikan oleh Pemprov Jabar akan terealisasi pada tahun 2012, kata dia, Hingga saat ini, Dinkes masih berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk mewujudkannya.
"Seperti nominal premi yang mesti dibayar setiap masyarakat dan pemerintah. Formatnya seperti apa. Soalnya harus ada barcode khusus dan tidak bisa dipalsukan," ujarnya.
Menyikapi permasalahan KTP Berasuransi tersebut, anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah menilai, program KTP berasuransi tersebut merupakan program yang terlalu muluk-muluk.
"Program KTP asuransi itu sebenarnya merupakan program primadona RPJMD Jabar 2008-2013. Dewan pun awalnya mendukung penuh program itu tapi Dinkes dan TAPD setengah hati dalam menjalankan program itu," kata Deden.
Ia mengatakan, untuk Jamkesmas saja Pemprov.Jabar baru bisa merealisasikan untuk sekitar 538 ribu warga dari kewajibannya sebanyak 1,72 juta jiwa.
"Jamkesmas saja tidak mampu, apalagi ditambah program KTP berasuransi. Jadi, penuhi saja dulu yang program Jamkesmas," ujar Deden.
Hal senada dituturkan anggota Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin yang sempat berharap besar soal KTP berasuransi tersebut namun hingga saat ini, perkembangannya tidak jelas.
"Program ini diwacanakan Gubernur Jabar sejak tahun 2008. Namun setiap ditanya, selalu masih dalam tahap persiapan. Padahal kami ingin tahu, sudah sampai mana," katanya.
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung, dimana sebesar Rp213 miliar untuk menunjang tugas pokok Dinkes Jabar seperti evaluasi, pengadaan tenaga supervisi, program-program kesehatan, pelayanan kesehatan, upaya kesehatan, peningkatan sarana dan mutu kesehatan, pemberantasan penyakit menular sampai pada sertifikasi serta akselerasi kesehatan," kata Alma Lucyati, ketika dihubungi melalui telepon, Senin.
Sementara sisanya, kata Alma, yakni Rp208,8 miliar diperuntukkan bagi seluruh dinas kesehatan tingkat kabupaten/kota yang ada di Jabar dalam bentuk belanja tidak langsung.
Menurutnya, yang menjadi pokok acuan dalam menggunakan anggaran di Jabar adalah kebijakan dari pusat, seperti kebijakan tentang peningkatan IPM dan MDGs.
"Itu termuat dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa anggaran provinsi untuk kesehatan harus mencapai 10 persen, dari total APBD. Namun itu tidak sepenuhnya ada di Dinkes Provinsi tapi juga menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, seperti Permukiman dan Perumahan, Pendidikan, dan dinas lainnya," katanya.
Sedangkan terkait KTP berasuransi yang dijanjikan oleh Pemprov Jabar akan terealisasi pada tahun 2012, kata dia, Hingga saat ini, Dinkes masih berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri untuk mewujudkannya.
"Seperti nominal premi yang mesti dibayar setiap masyarakat dan pemerintah. Formatnya seperti apa. Soalnya harus ada barcode khusus dan tidak bisa dipalsukan," ujarnya.
Menyikapi permasalahan KTP Berasuransi tersebut, anggota Komisi A DPRD Jawa Barat Deden Darmansyah menilai, program KTP berasuransi tersebut merupakan program yang terlalu muluk-muluk.
"Program KTP asuransi itu sebenarnya merupakan program primadona RPJMD Jabar 2008-2013. Dewan pun awalnya mendukung penuh program itu tapi Dinkes dan TAPD setengah hati dalam menjalankan program itu," kata Deden.
Ia mengatakan, untuk Jamkesmas saja Pemprov.Jabar baru bisa merealisasikan untuk sekitar 538 ribu warga dari kewajibannya sebanyak 1,72 juta jiwa.
"Jamkesmas saja tidak mampu, apalagi ditambah program KTP berasuransi. Jadi, penuhi saja dulu yang program Jamkesmas," ujar Deden.
Hal senada dituturkan anggota Komisi E DPRD Jawa Barat Didin Supriadin yang sempat berharap besar soal KTP berasuransi tersebut namun hingga saat ini, perkembangannya tidak jelas.
"Program ini diwacanakan Gubernur Jabar sejak tahun 2008. Namun setiap ditanya, selalu masih dalam tahap persiapan. Padahal kami ingin tahu, sudah sampai mana," katanya.
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012