Bupati Purwakarta, Jawa Barat Anne Ratna Mustika mendorong agar terjadi peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan di daerahnya dengan menanggung warga yang belum tercatat sebagai peserta.
"Kami peduli untuk mendorong masyarakat yang belum tercover asuransi kesehatan," kata bupati usai Rapat Koordinasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwakarta dan Karawang, di Purwakarta, Rabu.
Baca juga: Pemkab Purwakarta tanggung iuran BPJS kesehatan 84.000 warganya
Ia mengatakan bahwa khusus warga di daerahnya yang kurang mampu, pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran agar tercover jaminan kesehatan.
Artinya Pemkab Purwakarta memfasilitasi masyarakat yang belum tercakup asuransi kesehatan supaya bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah yang membayarkan premi BPJS mereka menggunakan APBD.
Sementara itu, kepesertaan BPJS Kesehatan warga Purwakarta dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat.
Pada Desember 2020 angkanya mencapai 89 persen, sementara hingga Desember 2021 lalu, angka kepesertaan BPJS Kesehatan warga Purwakarta sudah mencapai 90,37 persen dari jumlah penduduk.
"Ada peningkatan, alhamdulillah Purwakarta untuk kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat mengalami peningkatan. Saya akan terus mendorong jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan capaian kepesertaan warga karena untuk mencapai UHC itu kita masih kekurangan sebanyak 45.704 jiwa," katanya.
Bupati menegaskan bahwa kekurangan angka kepesertaan tersebut pada tahun 2022 ini harus terpenuhi, minimal setengah dari kekurangan tersebut.
"Kita targetkan 25 ribu kepesertaan baru harus tercapai pada tahun ini. Saya yakin ini bisa," demikian Anne Ratna Mustika.
Baca juga: BPJS Kesehatan gandeng Bank BJB dorong faskes tingkatkan layanan
Baca juga: BPJS Kesehatan diminta tingkatkan pelayanan saat pandemi di Garut
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Kami peduli untuk mendorong masyarakat yang belum tercover asuransi kesehatan," kata bupati usai Rapat Koordinasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Purwakarta dan Karawang, di Purwakarta, Rabu.
Baca juga: Pemkab Purwakarta tanggung iuran BPJS kesehatan 84.000 warganya
Ia mengatakan bahwa khusus warga di daerahnya yang kurang mampu, pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran agar tercover jaminan kesehatan.
Artinya Pemkab Purwakarta memfasilitasi masyarakat yang belum tercakup asuransi kesehatan supaya bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah yang membayarkan premi BPJS mereka menggunakan APBD.
Sementara itu, kepesertaan BPJS Kesehatan warga Purwakarta dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat.
Pada Desember 2020 angkanya mencapai 89 persen, sementara hingga Desember 2021 lalu, angka kepesertaan BPJS Kesehatan warga Purwakarta sudah mencapai 90,37 persen dari jumlah penduduk.
"Ada peningkatan, alhamdulillah Purwakarta untuk kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat mengalami peningkatan. Saya akan terus mendorong jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan capaian kepesertaan warga karena untuk mencapai UHC itu kita masih kekurangan sebanyak 45.704 jiwa," katanya.
Bupati menegaskan bahwa kekurangan angka kepesertaan tersebut pada tahun 2022 ini harus terpenuhi, minimal setengah dari kekurangan tersebut.
"Kita targetkan 25 ribu kepesertaan baru harus tercapai pada tahun ini. Saya yakin ini bisa," demikian Anne Ratna Mustika.
Baca juga: BPJS Kesehatan gandeng Bank BJB dorong faskes tingkatkan layanan
Baca juga: BPJS Kesehatan diminta tingkatkan pelayanan saat pandemi di Garut
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022