Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mendorong bupati/wali kota di Jabar untuk meningkatkan kemampuan mengelola teknologi digital, tujuannya untuk mempercepat implementasi ekonomi digital yang merata, baik di perkotaan maupun perdesaan.
"Saya titip 'leadership' (kepemimpinan) digital menjadi penting. Jadi, kepala daerah itu harus melek teknologi digital. Jangan hanya anak buahnya, tapi kita semua, dari bupati, wali kota, sampai gubernur, harus sangat aktif," kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil dalam Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jabar Tahun 2021 secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa.
Kang Emil menuturkan, pandemi COVID-19 memaksa semua pihak, dari mulai pemerintah, perbankan, sampai masyarakat, mesti beradaptasi dengan teknologi digital.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pun terus berupaya mewujudkan visi menjadi Provinsi Digital Terdepan di Indonesia, bahkan level Asia.
Dalam pemulihan ekonomi, kata Kang Emil, percepatan digitalisasi ekonomi untuk industri besar, menengah dan kecil, termasuk UMKM, dilakukan, karena percepatan digitalisasi ekonomi harus bersifat inklusif.
“Percepatan digitalisasi ekonomi juga harus menyasar di desa-desa, agar akses digital mereka bisa dapatkan karena jauh dari kemudahan,” tuturnya.
Untuk mewujudkan visi Jabar Provinsi Digital, menurut Kang Emil, pihaknya sudah memiliki cetak biru. Salah satu inovasi yang digagas Pemda Provinsi Jabar dan sudah diakui di level Asia Pasifik adalah Desa Digital.
“Provinsi Jabar itu sudah mempunyai cetak biru yaitu Jabar Digital Province. Salah satunya Desa Digital yang berhasil meraih berbagai penghargaan dalam transformasi digital,” ujarnya.
“Saya titip juga agar kabupaten/kota segera memiliki cetak biru. Dengan tujuan utama menyasar masyarakat umum dan juga menciptakan fintech yang bermanfaat. Sifatnya implementatif,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar Herawanto mengatakan, rakorwil tersebut merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk mendukung pemulihan ekonomi Jawa Barat, khususnya dalam hal percepatan digitalisasi ekonomi guna peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi bagi kesejahteraan masyarakat.
Rakorwil TP2DD dan TPID se-Jabar kali ini mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Keuangan Digital untuk Mendukung Stabilisasi Harga dan Terwujudnya Visi Jawa Barat Provinsi Digital melalui Penguatan Sinergi dan Kolaborasi".
"Upaya percepatan dan perluasan implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) yang dilakukan Pemda dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil meraih capaian kinerja yang menggembirakan," ujar Herawanto.
Jumlah Pemda yang termasuk kategori “pada tahap digital“ di Jawa Barat meningkat signifikan, dari 9 Pemda menjadi 20 Pemda pada posisi triwulan II tahun 2021.
Selain itu, berdasarkan hasil survei ETPD yang terakhir dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) di tingkat pusat, peringkat Provinsi Jawa Barat secara nasional dalam implementasi ETPD juga berhasil merangkak naik dari 9 menjadi 3 besar.
Herawanto menambahkan, seluruh jajaran Bank Indonesia di wilayah Jabar menyampaikan apresiasi atas prestasi luar biasa yang dicapai oleh Provinsi Jabar.
Baca juga: Ridwan Kamil minta Bank BJB adaptasi sistem keuangan masa depan
Baca juga: Sebelas daerah Jabar terapkan PPKM Level 3, kata Ridwan Kamil
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Saya titip 'leadership' (kepemimpinan) digital menjadi penting. Jadi, kepala daerah itu harus melek teknologi digital. Jangan hanya anak buahnya, tapi kita semua, dari bupati, wali kota, sampai gubernur, harus sangat aktif," kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil dalam Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jabar Tahun 2021 secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa.
Kang Emil menuturkan, pandemi COVID-19 memaksa semua pihak, dari mulai pemerintah, perbankan, sampai masyarakat, mesti beradaptasi dengan teknologi digital.
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar pun terus berupaya mewujudkan visi menjadi Provinsi Digital Terdepan di Indonesia, bahkan level Asia.
Dalam pemulihan ekonomi, kata Kang Emil, percepatan digitalisasi ekonomi untuk industri besar, menengah dan kecil, termasuk UMKM, dilakukan, karena percepatan digitalisasi ekonomi harus bersifat inklusif.
“Percepatan digitalisasi ekonomi juga harus menyasar di desa-desa, agar akses digital mereka bisa dapatkan karena jauh dari kemudahan,” tuturnya.
Untuk mewujudkan visi Jabar Provinsi Digital, menurut Kang Emil, pihaknya sudah memiliki cetak biru. Salah satu inovasi yang digagas Pemda Provinsi Jabar dan sudah diakui di level Asia Pasifik adalah Desa Digital.
“Provinsi Jabar itu sudah mempunyai cetak biru yaitu Jabar Digital Province. Salah satunya Desa Digital yang berhasil meraih berbagai penghargaan dalam transformasi digital,” ujarnya.
“Saya titip juga agar kabupaten/kota segera memiliki cetak biru. Dengan tujuan utama menyasar masyarakat umum dan juga menciptakan fintech yang bermanfaat. Sifatnya implementatif,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar Herawanto mengatakan, rakorwil tersebut merupakan salah satu upaya berkelanjutan untuk mendukung pemulihan ekonomi Jawa Barat, khususnya dalam hal percepatan digitalisasi ekonomi guna peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi bagi kesejahteraan masyarakat.
Rakorwil TP2DD dan TPID se-Jabar kali ini mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Keuangan Digital untuk Mendukung Stabilisasi Harga dan Terwujudnya Visi Jawa Barat Provinsi Digital melalui Penguatan Sinergi dan Kolaborasi".
"Upaya percepatan dan perluasan implementasi ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) yang dilakukan Pemda dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil meraih capaian kinerja yang menggembirakan," ujar Herawanto.
Jumlah Pemda yang termasuk kategori “pada tahap digital“ di Jawa Barat meningkat signifikan, dari 9 Pemda menjadi 20 Pemda pada posisi triwulan II tahun 2021.
Selain itu, berdasarkan hasil survei ETPD yang terakhir dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) di tingkat pusat, peringkat Provinsi Jawa Barat secara nasional dalam implementasi ETPD juga berhasil merangkak naik dari 9 menjadi 3 besar.
Herawanto menambahkan, seluruh jajaran Bank Indonesia di wilayah Jabar menyampaikan apresiasi atas prestasi luar biasa yang dicapai oleh Provinsi Jabar.
Baca juga: Ridwan Kamil minta Bank BJB adaptasi sistem keuangan masa depan
Baca juga: Sebelas daerah Jabar terapkan PPKM Level 3, kata Ridwan Kamil
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021