Bandung, 15/12 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mendukung program kredit usaha rakyat untuk tenaga kerja Indonesia karena kebijakan tersebut dinilai dapat memecahkan masalah penempatan TKI ke luar negeri.
"Setiap calon TKI membutuhkan biaya untuk melakukan sejumlah pengurusan dokumen dan administrasi. Dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang biasanya ditanggung para TKI," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat berdialog jarak jauh (teleconfrence) dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No22 Kota Bandung, Rabu.
Ia berharapkan, dengan adanya program KUR untuk TKI ini dapat meringankan beban yang harus ditanggung oleh para calon TKI.
Sejumlah pembiayaan itu, kata Gubernur Jabar diantaranya untuk pengurusan proses administrasi, pelatihan, transportasi lokal, kesehatan, dan pembuatan paspor bagi Calon TKI yang akan bekerja di Luar Negeri.
"Dengan KUR diharapkan menekan beban TKI yang biasanya meminjam dana dari para rentenir ataupun dari pihak lain dengan bunga yang mencekik," ujarnya.
Dikatakannya, meski program KUR sangat penting dan bermanfaat, namun saat ini realisasi KUR di Jawa Barat pada Tahun 2010 baru mencapai 41 persen.
Ia mengatakan, rendahnya penyerapan ini salah satunya karena kendala dalam penyediaan agunan yang tetap dipersyaratkan oleh perbankan dalam implementasinya, sehingga perlu upaya terobosan guna mempermudah akses, khususnya bagi calon TKI mendapatkan fasilitas KUR.
Sementara itu, terkait perlindungan terhadap TKI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melakukan sejumlah upaya koordinasi dengan instansi terkait, baik itu Kedutaan Besar dimana TKI ditempatkan.
Koordinasi juga dengan Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan.
Tentunya koordinasi itu dibarengi dengan monitoring ke negara tujuan TKI.
Selain itu diupayakan kesepakatan kerjasama (MoU) dengan negara tujuan dan memberikan pemahaman pentingnya asuransi TKI serta pemahaman terhadap perjanjian kerja.***3***
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Setiap calon TKI membutuhkan biaya untuk melakukan sejumlah pengurusan dokumen dan administrasi. Dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya yang biasanya ditanggung para TKI," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat berdialog jarak jauh (teleconfrence) dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro No22 Kota Bandung, Rabu.
Ia berharapkan, dengan adanya program KUR untuk TKI ini dapat meringankan beban yang harus ditanggung oleh para calon TKI.
Sejumlah pembiayaan itu, kata Gubernur Jabar diantaranya untuk pengurusan proses administrasi, pelatihan, transportasi lokal, kesehatan, dan pembuatan paspor bagi Calon TKI yang akan bekerja di Luar Negeri.
"Dengan KUR diharapkan menekan beban TKI yang biasanya meminjam dana dari para rentenir ataupun dari pihak lain dengan bunga yang mencekik," ujarnya.
Dikatakannya, meski program KUR sangat penting dan bermanfaat, namun saat ini realisasi KUR di Jawa Barat pada Tahun 2010 baru mencapai 41 persen.
Ia mengatakan, rendahnya penyerapan ini salah satunya karena kendala dalam penyediaan agunan yang tetap dipersyaratkan oleh perbankan dalam implementasinya, sehingga perlu upaya terobosan guna mempermudah akses, khususnya bagi calon TKI mendapatkan fasilitas KUR.
Sementara itu, terkait perlindungan terhadap TKI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melakukan sejumlah upaya koordinasi dengan instansi terkait, baik itu Kedutaan Besar dimana TKI ditempatkan.
Koordinasi juga dengan Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan.
Tentunya koordinasi itu dibarengi dengan monitoring ke negara tujuan TKI.
Selain itu diupayakan kesepakatan kerjasama (MoU) dengan negara tujuan dan memberikan pemahaman pentingnya asuransi TKI serta pemahaman terhadap perjanjian kerja.***3***
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010