Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) M Ridwan Kamil mengatakan jumlah ladang minyak dan gas bumi marginal (yang ditinggalkan dan tidak terpakai atau terbengkalai) di Indonesia mencapai lebih dari 100 ribu titik.
"Kalau jumlah ladang marginal se-Indonesia itu ada lebih dari 100 ribu. Kalau Jabar sendiri BUMD kita sudah siap PT Hulu Migas sehingga nanti Pak Menteri (ESDM) akan mengatur. Tapi regulasi Jabar paling siap, kami menunggu waktu saja," kata Ridwan Kamil yang juga Gubernur Jawa Barat, seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Menurut dia, Menteri ESDM Arifin Tasrif mendukung gagasan pemanfaatan ladang migas marjinal oleh pemerintah daerah.
"Kemudian Pak Menteri juga mendukung jika ada sumur-sumur marginal yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah untuk mengurangi potensi ilegal yang dilakukan di banyak kasus," kata dia.
Menyikapi keberadaan ladang migas marjinal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan saat ini jumlah ladang migas marjinal tidak sebesar dahulu namun karena ladang migas marjinal tersebut telah dikembalikan kepada pemerintah maka ditemukan ada kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara tidak resmi.
"Dan dampaknya adalah itu yang paling berdampak ke masalah lingkungan karena tidak dikelola dengan kaidah-kaidah penambangan yang baik," kata Menteri Arifin.
Oleh karena itu, kata dia, Kementerian ESDM akan mengupayakan agar keberadaan ladang migas marjinal tersebut bisa diberdayakan untuk kemudian dipertemukan dengan "Bapak Angkat" seperti Pertamina.
"Sehingga bisa dipraktikkan kaidah penambangan yang bisa memberikan manfaat ekonomi terhadap daerah. Jadi ini bisa dilakukan secara lebih formal," kata dia.
Pihaknya memberikan daerah di Indonesia yang telah memanfaatkan keberadaan ladang migas marjinal yang dikerjasamakan atau dibina oleh Pertamina ada di daerah Jambi.
"Walaupun itu belum terlalu banyak tapi ke depan kita akan dorong ini supaya lebih masif," kata dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang juga Gubernur Jabar M Ridwan Kamil menambahkan secara umum ada dua agenda yang dibahas dalam pertemuan pihaknya dengan Menteri ESDM tersebut.
Agenda yang pertama, kata Ridwan Kamil, tentang permasalahan Jawa Barat terkait ESDM dan agenda yang kedua dirinya sebagai Ketua Umum ADPMET menyampaikan aspirasi daerah-daerah di seluruh Indonesia terkait kebijakan ESDM yang perlu kita sampaikan.
"Ada banyak hal, juga terkait dinamika partisipasi daerah yang didapat dari kontraktor migas dari daerah," kata dia.
Baca juga: ADPMET sebut ratusan pemerintah daerah keluhkan dana bagi hasil migas
Baca juga: Gubernur Jabar berkomitmen serap aspirasi daerah penghasil migas
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kalau jumlah ladang marginal se-Indonesia itu ada lebih dari 100 ribu. Kalau Jabar sendiri BUMD kita sudah siap PT Hulu Migas sehingga nanti Pak Menteri (ESDM) akan mengatur. Tapi regulasi Jabar paling siap, kami menunggu waktu saja," kata Ridwan Kamil yang juga Gubernur Jawa Barat, seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Menurut dia, Menteri ESDM Arifin Tasrif mendukung gagasan pemanfaatan ladang migas marjinal oleh pemerintah daerah.
"Kemudian Pak Menteri juga mendukung jika ada sumur-sumur marginal yang sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah untuk mengurangi potensi ilegal yang dilakukan di banyak kasus," kata dia.
Menyikapi keberadaan ladang migas marjinal tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan saat ini jumlah ladang migas marjinal tidak sebesar dahulu namun karena ladang migas marjinal tersebut telah dikembalikan kepada pemerintah maka ditemukan ada kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara tidak resmi.
"Dan dampaknya adalah itu yang paling berdampak ke masalah lingkungan karena tidak dikelola dengan kaidah-kaidah penambangan yang baik," kata Menteri Arifin.
Oleh karena itu, kata dia, Kementerian ESDM akan mengupayakan agar keberadaan ladang migas marjinal tersebut bisa diberdayakan untuk kemudian dipertemukan dengan "Bapak Angkat" seperti Pertamina.
"Sehingga bisa dipraktikkan kaidah penambangan yang bisa memberikan manfaat ekonomi terhadap daerah. Jadi ini bisa dilakukan secara lebih formal," kata dia.
Pihaknya memberikan daerah di Indonesia yang telah memanfaatkan keberadaan ladang migas marjinal yang dikerjasamakan atau dibina oleh Pertamina ada di daerah Jambi.
"Walaupun itu belum terlalu banyak tapi ke depan kita akan dorong ini supaya lebih masif," kata dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang juga Gubernur Jabar M Ridwan Kamil menambahkan secara umum ada dua agenda yang dibahas dalam pertemuan pihaknya dengan Menteri ESDM tersebut.
Agenda yang pertama, kata Ridwan Kamil, tentang permasalahan Jawa Barat terkait ESDM dan agenda yang kedua dirinya sebagai Ketua Umum ADPMET menyampaikan aspirasi daerah-daerah di seluruh Indonesia terkait kebijakan ESDM yang perlu kita sampaikan.
"Ada banyak hal, juga terkait dinamika partisipasi daerah yang didapat dari kontraktor migas dari daerah," kata dia.
Baca juga: ADPMET sebut ratusan pemerintah daerah keluhkan dana bagi hasil migas
Baca juga: Gubernur Jabar berkomitmen serap aspirasi daerah penghasil migas
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021