Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat sinergi pengawasan sumber daya laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang ada di sekitar daerah tersebut.
“Kami berpandangan, kerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat ini adalah merupakan salah satu langkah strategis untuk bersama-sama mengelola dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Provinsi Jawa Barat," kata Sesditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Suharta dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mendorong inklusivitas melalui partisipasi daerah untuk pembangunan kelautan dan perikanan.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa dinamika dan permasalahan pengelolaan perikanan saat ini semakin kompleks, bukan hanya penangkapan ikan ilegal, tetapi ada aktivitas penangkapan ikan destruktif dan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
"Ini perlu dihadapi dengan sinergi yang baik termasuk dengan Pemerintah Daerah," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta.
Suharta menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan akan menindak tegas pelaku pencuri ikan dan perusak ekosistem.
Ketegasan ini, lanjutnya, bukan hanya terhadap Kapal Ikan Asing, namun juga terhadap Kapal Ikan Indonesia.
“Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya mengamanatkan agar perizinan berusaha dipermudah dan meningkatkan pengawasan agar dapat terwujud manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat", ujar Suharta.
Untuk itu, Suharta menyampaikan perlu kerja keras dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilaksanakan dengan baik.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Hermansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah sangat memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat khususnya untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di wilayah perairan Jawa Barat.
“Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan di Jawa Barat sangat tinggi. Oleh karena itu, selain dukungan sarana dan prasarana yang ada, kami juga membutuhkan dukungan peningkatan sumber daya manusia untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang selama ini kami temui dilapangan ketika sedang menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”, ucap Hermansyah.
Upaya membangun sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah terus dilakukan oleh Ditjen PSDKP.
Sebelumnya, Ditjen PSDKP juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggata Timur, Banten, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung dan Sulawesi Utara.
Baca juga: KKP dukung percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat
Baca juga: Pasar Ikan Modern Soreang dekatkan Bandung dengan perikanan
Baca juga: KKP targetkan rehabilitasi 200 hektare lahan mangrove termasuk di Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“Kami berpandangan, kerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat ini adalah merupakan salah satu langkah strategis untuk bersama-sama mengelola dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Provinsi Jawa Barat," kata Sesditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Suharta dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mendorong inklusivitas melalui partisipasi daerah untuk pembangunan kelautan dan perikanan.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa dinamika dan permasalahan pengelolaan perikanan saat ini semakin kompleks, bukan hanya penangkapan ikan ilegal, tetapi ada aktivitas penangkapan ikan destruktif dan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
"Ini perlu dihadapi dengan sinergi yang baik termasuk dengan Pemerintah Daerah," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta.
Suharta menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal PSDKP sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan akan menindak tegas pelaku pencuri ikan dan perusak ekosistem.
Ketegasan ini, lanjutnya, bukan hanya terhadap Kapal Ikan Asing, namun juga terhadap Kapal Ikan Indonesia.
“Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya mengamanatkan agar perizinan berusaha dipermudah dan meningkatkan pengawasan agar dapat terwujud manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat", ujar Suharta.
Untuk itu, Suharta menyampaikan perlu kerja keras dan komitmen bersama untuk memastikan bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat dilaksanakan dengan baik.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Hermansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah sangat memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat khususnya untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di wilayah perairan Jawa Barat.
“Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan di Jawa Barat sangat tinggi. Oleh karena itu, selain dukungan sarana dan prasarana yang ada, kami juga membutuhkan dukungan peningkatan sumber daya manusia untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang selama ini kami temui dilapangan ketika sedang menjalankan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”, ucap Hermansyah.
Upaya membangun sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah terus dilakukan oleh Ditjen PSDKP.
Sebelumnya, Ditjen PSDKP juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggata Timur, Banten, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung dan Sulawesi Utara.
Baca juga: KKP dukung percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat
Baca juga: Pasar Ikan Modern Soreang dekatkan Bandung dengan perikanan
Baca juga: KKP targetkan rehabilitasi 200 hektare lahan mangrove termasuk di Jabar
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021