Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi COVID-19 Dr Siti Nadia Tarmizi mengajak masyarakat untuk semangat mengikuti vaksinasi COVID-19, karena dengan divaksin, risiko terinfeksi penyakit tersebut turun sekitar 65 persen.
"Dengan divaksinasi, risiko kita terpapar COVID-19 sudah menurun 65 persen. Jadi dengan kondisi ini kita harus mau menerima vaksin, supaya kita bisa melindungi diri kita dan orang di sekitar kita," kata Nadia kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Ia menyadari bahwa saat ini banyak beredar berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait COVID-19 dan dampak vaksinasi COVID-19. Berita-berita tersebut membuat masyarakat menjadi ragu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19.
"Berita ini kemudian membuat kita salah mengartikannya, bahkan bersifat hoaks," katanya.
Namun demikian, ia meyakinkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan surat ketetapan halal vaksin tersebut.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak percaya dengan berita hoaks, tetapi sebaliknya percaya bahwa setiap upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk upaya vaksinasi COVID-19, adalah demi menjamin kesehatan masyarakat dari bahaya penyakit yang ditularkan oleh virus SARS-CoV-2 tersebut.
"Presiden, bahkan secara langsung menerima vaksin tersebut. Maka sudah bisa dipastikan bahwa vaksin yang kita gunakan ini adalah vaksin yang bermutu dan aman," katanya.
Ia berharap masyarakat tidak ragu mengikuti vaksinasi COVID-19 dan tidak takut dengan vaksin itu dibandingkan dengan virus penyebab penyakit tersebut, karena dengan divaksinasi, risiko terinfeksi COVID-19 akan menurun hingga 65 persen.
"Jadi dengan kondisi ini, kita seharusnya mau menerima vaksin supaya kita bisa melindungi diri kita dan orang di sekitar," katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, bahkan setelah menerima vaksinasi.
"Tetap terapkan protokol kesehata, karena kita dalam situasi pandemi dan tubuh sendiri membutuhkan waktu untuk membuat antibodi," katanya.
Baca juga: Pemerintah masih kaji mekanisme vaksinasi COVID-19 secara mandiri
Baca juga: Komisi VI DPR mendukung dan mengapresiasi program vaksinasi nasional
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Dengan divaksinasi, risiko kita terpapar COVID-19 sudah menurun 65 persen. Jadi dengan kondisi ini kita harus mau menerima vaksin, supaya kita bisa melindungi diri kita dan orang di sekitar kita," kata Nadia kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Ia menyadari bahwa saat ini banyak beredar berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait COVID-19 dan dampak vaksinasi COVID-19. Berita-berita tersebut membuat masyarakat menjadi ragu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19.
"Berita ini kemudian membuat kita salah mengartikannya, bahkan bersifat hoaks," katanya.
Namun demikian, ia meyakinkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan surat ketetapan halal vaksin tersebut.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak percaya dengan berita hoaks, tetapi sebaliknya percaya bahwa setiap upaya yang dilakukan pemerintah, termasuk upaya vaksinasi COVID-19, adalah demi menjamin kesehatan masyarakat dari bahaya penyakit yang ditularkan oleh virus SARS-CoV-2 tersebut.
"Presiden, bahkan secara langsung menerima vaksin tersebut. Maka sudah bisa dipastikan bahwa vaksin yang kita gunakan ini adalah vaksin yang bermutu dan aman," katanya.
Ia berharap masyarakat tidak ragu mengikuti vaksinasi COVID-19 dan tidak takut dengan vaksin itu dibandingkan dengan virus penyebab penyakit tersebut, karena dengan divaksinasi, risiko terinfeksi COVID-19 akan menurun hingga 65 persen.
"Jadi dengan kondisi ini, kita seharusnya mau menerima vaksin supaya kita bisa melindungi diri kita dan orang di sekitar," katanya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, bahkan setelah menerima vaksinasi.
"Tetap terapkan protokol kesehata, karena kita dalam situasi pandemi dan tubuh sendiri membutuhkan waktu untuk membuat antibodi," katanya.
Baca juga: Pemerintah masih kaji mekanisme vaksinasi COVID-19 secara mandiri
Baca juga: Komisi VI DPR mendukung dan mengapresiasi program vaksinasi nasional
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021