Bandung, 9/3 (ANTARA) - Kunjungan kerja hari pertama Komisi I DPR di Kota Bandung, Selasa, diisi pertemuan dengan BUMN dan lembaga yang bergerak di sektor komunikasi dan informasi sekaligus berbagi informasi dengan lembaga tersebut.
Pertemuan yang digelar di Kantor PT Telkom Jalan Cijapati Kota Bandung itu bersama PT Telkom, PT Pos Indonesia, Perum LKBN ANTARA, Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Radio Republik Indonesia (RRI), TVRI Bandung, dan Badan Monitor Kelas II Bandung.
Pertemuan yang dipandu pimpinan Tim Komisi I DPR-RI Kemal Azis Stamboel diawali dengan paparan dari delapan lembaga yang bergerak di sektor komunikasi dan informasi itu.
"Kunjungan ini memberikan banyak masukan, termasuk potensi dan perkembangan lembaga itu ke depannya. Terutama dalam mengimbangi teknologi informasi dunia yang terus bergerak cepat," kata ketua Tim Komisi I DPR Kemal Azis Stamboel.
Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi I DPR yakni Max Sopacua, Yahya Sacawiria, Ramadhan Pohan, Enggartiato Lukito dan yang lainnya lebih banyak memberikan pertanyaan kepada PT Telkom dan PT Pos Indonesia terkait progres usaha dan strategi pengembangan usaha ke depan.
Seorang anggota Komisi I menanyakan kemungkinan PT Telkom bergerak di sektor media televisi. Menjawab itu, Direktur Enterprise & Whosell PT Telkom Arif Yahya menyebutkan hal itu sangat memungkinkan dilakukan BUMN yang pada 2008 lalu menyumbang Rp 27 triliun untuk negara itu.
"Sangat memungkinkan sekali untuk merintis di sektor media. Kami sudah melakukan studi banding di luar negeri," kata Arif Yahya.
Dalam kesempatan itu, Komisi I juga menanyakan strategi pengembangan bisnis Telkom dalam persaingan yang kian sengit dengan 11 operator lainnya di Indonesia.
Sementara itu, PT Pos Indonesia menyebutkan, BUMN yang bergerak di sektor ekspedisi dan kiriman paket itu menyatakan akan memperkuat bisnis utama usaha pos untuk tetap eksis dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi I DPR Enggartiasto Lukito juga sempat mempertanyakan penggunaan dana Public Service Obligation (PSO) untuk PT Pos Indonesia.
Ia juga meminta agar pelayanan BUMN itu untuk memaksimalkan peran 3.500 cabang kantornya di seluruh Indonesia untuk menjadi jaringan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pos.
Sementara itu Perum LKBN ANTARA yang diwakili Direktur Pemberitaan Saiful Hadi menyatakan komitmennya sebagai portal berita nasional yang netral dan memiliki standard produk berita yang bertanggungjawab.
Menurut dia, LKBN ANTARA yang resmi menjadi BUMN pada 2007 memproduksi 900 hingga 1000 berita per hari. Selain kepada media surat kabar nasional, berita LKBN ANTARA juga disebarkan ke radio-radio komunitas serta memiliki jaringan ke beberapa kantor berita asing dan portal berita Asosiasi Kantor Berita Negara Asia Fasifik (OANA).
"Dari jalinan kerjasama dengan kantor berita luar negeri, berita ANTARA diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing sehingga berperan menyampaikan informasi obyektif dan terkini di tanah air," kata Saiful Hadi.
Pertemuan itu juga membahas terkait penggunaan dan pengaturan frekuensi radio yang melibatkan KPID Jabar dan Badan Monitor Kelas II Bandung.
Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Pertemuan yang digelar di Kantor PT Telkom Jalan Cijapati Kota Bandung itu bersama PT Telkom, PT Pos Indonesia, Perum LKBN ANTARA, Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Radio Republik Indonesia (RRI), TVRI Bandung, dan Badan Monitor Kelas II Bandung.
Pertemuan yang dipandu pimpinan Tim Komisi I DPR-RI Kemal Azis Stamboel diawali dengan paparan dari delapan lembaga yang bergerak di sektor komunikasi dan informasi itu.
"Kunjungan ini memberikan banyak masukan, termasuk potensi dan perkembangan lembaga itu ke depannya. Terutama dalam mengimbangi teknologi informasi dunia yang terus bergerak cepat," kata ketua Tim Komisi I DPR Kemal Azis Stamboel.
Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi I DPR yakni Max Sopacua, Yahya Sacawiria, Ramadhan Pohan, Enggartiato Lukito dan yang lainnya lebih banyak memberikan pertanyaan kepada PT Telkom dan PT Pos Indonesia terkait progres usaha dan strategi pengembangan usaha ke depan.
Seorang anggota Komisi I menanyakan kemungkinan PT Telkom bergerak di sektor media televisi. Menjawab itu, Direktur Enterprise & Whosell PT Telkom Arif Yahya menyebutkan hal itu sangat memungkinkan dilakukan BUMN yang pada 2008 lalu menyumbang Rp 27 triliun untuk negara itu.
"Sangat memungkinkan sekali untuk merintis di sektor media. Kami sudah melakukan studi banding di luar negeri," kata Arif Yahya.
Dalam kesempatan itu, Komisi I juga menanyakan strategi pengembangan bisnis Telkom dalam persaingan yang kian sengit dengan 11 operator lainnya di Indonesia.
Sementara itu, PT Pos Indonesia menyebutkan, BUMN yang bergerak di sektor ekspedisi dan kiriman paket itu menyatakan akan memperkuat bisnis utama usaha pos untuk tetap eksis dalam melayani masyarakat.
Anggota Komisi I DPR Enggartiasto Lukito juga sempat mempertanyakan penggunaan dana Public Service Obligation (PSO) untuk PT Pos Indonesia.
Ia juga meminta agar pelayanan BUMN itu untuk memaksimalkan peran 3.500 cabang kantornya di seluruh Indonesia untuk menjadi jaringan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pos.
Sementara itu Perum LKBN ANTARA yang diwakili Direktur Pemberitaan Saiful Hadi menyatakan komitmennya sebagai portal berita nasional yang netral dan memiliki standard produk berita yang bertanggungjawab.
Menurut dia, LKBN ANTARA yang resmi menjadi BUMN pada 2007 memproduksi 900 hingga 1000 berita per hari. Selain kepada media surat kabar nasional, berita LKBN ANTARA juga disebarkan ke radio-radio komunitas serta memiliki jaringan ke beberapa kantor berita asing dan portal berita Asosiasi Kantor Berita Negara Asia Fasifik (OANA).
"Dari jalinan kerjasama dengan kantor berita luar negeri, berita ANTARA diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing sehingga berperan menyampaikan informasi obyektif dan terkini di tanah air," kata Saiful Hadi.
Pertemuan itu juga membahas terkait penggunaan dan pengaturan frekuensi radio yang melibatkan KPID Jabar dan Badan Monitor Kelas II Bandung.
Syarif Abdullah
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010