Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) Imam Addaruqutni mengatakan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang digagas oleh para pendiri bangsa sudah final dan tidak perlu diperdebatkan lagi atau dipertentangkan dengan agama.
“Pancasila sebagai ideologi bangsa ini tidak perlu diperdebatkan lagi, karena sudah selesai. Jadi Muhammadiyah dan NU itu sejauh ini sudah tidak ingin lagi membahas ideologi Pancasila yang sudah selesai dan itu tinggal dijalankan saja dalam kehidupan berbangsa sehari-hari. Para dai dan ulama juga harus menyampaikan itu kepada umatnya saat berdakwah, agar tidak menjadi perdebatan lagi di publik,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat.
Menurut dia, hal itu penting karena di kalangan masyarakat dan umat masih ada saja yang terus membicarakan dan memperdebatkan tentang ideologi Pancasila, apalagi di kalangan politisi yang semestinya tidak perlu membahasnya lagi. Pancasila tinggal dibumikan dan dijalankan, tidak perlu dibahas kembali, karena sudah final.
“Mestinya tidak perlu lagi membahas hal itu, dan ideologi Pancasila itu dijalankan saja itu. Itu yang membuat sepertinya jadi agak kisruh juga di kalangan masyarakat. Kita tahu di DPR masih ada yang pro-kontra tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), di mana ada yang setuju dan tidak. Saya berharap para politisi di DPR ini tidak membahas yang sudah final itu,” kata pria yang juga dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) ini.
Imam juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang timbulnya radikalisme di Indonesia kalau Pancasila itu dihayati dan diamalkan. Meskipun radikalisme itu penularannya memang sangat dimungkinkan.
“Di Indonesia ini memang perlu ada kewaspadaan terhadap radikalisme, tanpa harus mengkontraskan antara Pancasila dengan agama itu sendiri,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerjasama di Institut PTIQ ini.
Untuk itulah para dai atau ulama, menurut dia, harus bisa menyakinkan umatnya bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang sudah sesuai dengan nilai-nilai agama dengan berbagai perbedaan suku, agama, ras yang menjadi anugerah bangsa dan harus bisa diterima.
Menurut dia, pemerintah misalnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus terus mempererat tali silaturahim bersama para dai dan ulama untuk menyatukan pandangan visi kebangsaan ini.
"Semakin banyak dai dan ulama itu diajak bicara, tentunya sebenarnya akan semakin mapan pula visi dan misi kebangsaannya," kata Imam.
Baca juga: Jusuf Kalla: Sertifikasi ulama relevan untuk masjid di instansi pemerintahan
Baca juga: Wakil Ketua MPR bertemu santri Ponpes Cipanas, bangga santri jiwai Pancasila
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020