Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebutkan ada salah satu kadernya yang marah karena tidak direkomendasikan maju di Pilkada Serentak Tahun 2020 ini.
"Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana. Katanya kader partai? Ya sudah aturan partainya gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair," kata Megawati dalam pidatonya di Pembukaan Sekolah Cakada PDIP Gelombang II secara daring, di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dirinya diangkat sebagai ketua umum partai oleh kongres partai, termasuk memberikan hak prerogatif kepada dirinya sebagai ketua umum untuk membuat keputusan final, sehingga bila jabatan dan hak itu hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan kongres partai.
"Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan. Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh Kongres Partai, semua mesti tahu itu. Kongres Partai lah memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya kalau mau dicabut ya nanti di kongres partai kalau tidak disetujui," tegas Megawati
Dia menegaskan keputusan memberi rekomendasi kepada Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan adalah keputusan partai dimana dirinya memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum partai.
"Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres Partai loh yang memberikan kepada ketua umumnya yang terpilih di Kongres Partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu kongres Partai yang terdiri dari yang namanya seluruh Tiga Pilar partai," ujar Megawati lagi.
Yang dimaksud Megawati tentu Akhyar Nasution, petahana Walikota Medan yang dulunya merupakan kader PDIP. Namun belakangan Akhyar malah pindah ke Partai Demokrat untuk maju di Pilwalkot Medan dengan dibantu oleh PKS.
"Mau marah sama saya ya boleh. Tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya, red) sebagai ketum, nggak bisa. Karena (rekomendasi cakada, red) itu adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu," kata Presiden Kelima RI ini.
Pada kesempatan itu, Megawati juga sempat menyinggung betapa secarik surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatanganinya sangat dinanti banyak orang.
Jika saja dia mau memperjualbelikannya, akan banyak orang yang bersedia membayar uang, namun hal itu tak pernah dilakukannya.
"Kalian bayar nggak untuk rekom saya?" tanya Megawati secara langsung di hadapan para calon kepala daerah yang menjadi peserta.
"Kalau ada yang bilang bahwa ketum itu menjual rekomendasi, kalian saya panggil. Ini adalah karena keputusan Partai yang direkomendasi oleh ketua umumnya," tegas Megawati.
Baca juga: Megawati minta calon kepala daerah PDIP tiru cara kepemimpinan Jokowi
Baca juga: Megawati harapkan calon kepala daerah PDIP mencontoh Risma dan Azwar Anas
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Nah, ada orang tidak direkom terus ngamuk. Lah pikir loh. Ini gimana. Katanya kader partai? Ya sudah aturan partainya gimana? Ya saya pecat. Iya dong, fair," kata Megawati dalam pidatonya di Pembukaan Sekolah Cakada PDIP Gelombang II secara daring, di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dirinya diangkat sebagai ketua umum partai oleh kongres partai, termasuk memberikan hak prerogatif kepada dirinya sebagai ketua umum untuk membuat keputusan final, sehingga bila jabatan dan hak itu hendak dicabut, maka harus dilakukan juga berdasarkan kongres partai.
"Ada itu di Medan, dia masuk sebagai PDI Perjuangan. Itu bayangkan loh, urusan rekomendasi itu sudah otorisasi saya, karena saya dipilih oleh Kongres Partai, semua mesti tahu itu. Kongres Partai lah memberikan namanya hak prerogatif. Jadi bukan mau maunya saya itu hak prerogatif kepada saya. Ya kalau mau dicabut ya nanti di kongres partai kalau tidak disetujui," tegas Megawati
Dia menegaskan keputusan memberi rekomendasi kepada Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan adalah keputusan partai dimana dirinya memiliki hak prerogatif sebagai ketua umum partai.
"Loh orang saya yang menentukan, hak prerogatif itu tahu ya? Kongres Partai loh yang memberikan kepada ketua umumnya yang terpilih di Kongres Partai. Dan yang memberikan hak prerogatif itu kongres Partai yang terdiri dari yang namanya seluruh Tiga Pilar partai," ujar Megawati lagi.
Yang dimaksud Megawati tentu Akhyar Nasution, petahana Walikota Medan yang dulunya merupakan kader PDIP. Namun belakangan Akhyar malah pindah ke Partai Demokrat untuk maju di Pilwalkot Medan dengan dibantu oleh PKS.
"Mau marah sama saya ya boleh. Tapi marahnya hanya pribadi. Kalau (marah ke saya, red) sebagai ketum, nggak bisa. Karena (rekomendasi cakada, red) itu adalah hak saya. Supaya tahu loh. Supaya tahu," kata Presiden Kelima RI ini.
Pada kesempatan itu, Megawati juga sempat menyinggung betapa secarik surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatanganinya sangat dinanti banyak orang.
Jika saja dia mau memperjualbelikannya, akan banyak orang yang bersedia membayar uang, namun hal itu tak pernah dilakukannya.
"Kalian bayar nggak untuk rekom saya?" tanya Megawati secara langsung di hadapan para calon kepala daerah yang menjadi peserta.
"Kalau ada yang bilang bahwa ketum itu menjual rekomendasi, kalian saya panggil. Ini adalah karena keputusan Partai yang direkomendasi oleh ketua umumnya," tegas Megawati.
Baca juga: Megawati minta calon kepala daerah PDIP tiru cara kepemimpinan Jokowi
Baca juga: Megawati harapkan calon kepala daerah PDIP mencontoh Risma dan Azwar Anas
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020