Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan izin ekspor benih lobster kepada 26 perusahaan dan bahkan akan terus bertambah, karena saat ini sudah ada beberapa yang masuk terkait dengan perizinan tersebut.
"Izin (ekspor lobster, red.) yang sudah kami keluarkan ada 26 bahkan akan tambah sampai 31 izin," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Indramayu, Senin (6/7) malam.
Dia mengatakan izin ekspor lobster tersebut salah satunya untuk meningkatkan pendapatan para nelayan, karena sejak dahulu mereka bergantung pada tangkapan benih lobster.
Namun, setelah adanya pelarangan, maka otomatis pendapatan para nelayan juga menurun, bahkan harus berurusan dengan hukum ketika menangkap benih lobster.
Dia juga menanggapi terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan ada pihak-pihak terkait, terutama dari orang dekatnya, yang diuntungkan dengan dibukanya ekspor lobster.
"Ada orang-orang yang dituduh dekat sama saya, ada orang Gerindra dan sebagainya, bahkan saya sendiri tidak tahu mereka mendaftarnya kapan. Tapi, ingat diberitakan itu hanya dua tiga orang dan padahal izinnya yang sudah kami keluarkan ada 26," ujarnya.
Dia menjelaskan kalau ada dua atau tiga orang yang ada hubungannya dengan dia, apakah salah jika mendapatkan izin ekspor lobster.
Padahal, pihaknya juga tidak tahu secara persis, sebab yang memberikan izin adalah tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan dia secara pribadi.
"Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya apakah salah. Kalau saya menteri apakah teman-teman saya tidak boleh berusaha. Yang penting kan perjanjiannya," katanya.
Yang jelas, kata Edhy, keluarga, kerabat, dan lingkungan masyarakatnya tidak ada yang terlibat.
Ia mengaku hanya ingin melayani warga negara.
Baca juga: Menteri KKP sebut potensi lobster punah itu tidak ada
Baca juga: Tolak ekspor benih lobster, Dedi Mulyadi tekankan konservasi laut
Baca juga: Dedi Mulyadi tak setuju dengan rencana kebijakan ekspor lobster
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Izin (ekspor lobster, red.) yang sudah kami keluarkan ada 26 bahkan akan tambah sampai 31 izin," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Indramayu, Senin (6/7) malam.
Dia mengatakan izin ekspor lobster tersebut salah satunya untuk meningkatkan pendapatan para nelayan, karena sejak dahulu mereka bergantung pada tangkapan benih lobster.
Namun, setelah adanya pelarangan, maka otomatis pendapatan para nelayan juga menurun, bahkan harus berurusan dengan hukum ketika menangkap benih lobster.
Dia juga menanggapi terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan ada pihak-pihak terkait, terutama dari orang dekatnya, yang diuntungkan dengan dibukanya ekspor lobster.
"Ada orang-orang yang dituduh dekat sama saya, ada orang Gerindra dan sebagainya, bahkan saya sendiri tidak tahu mereka mendaftarnya kapan. Tapi, ingat diberitakan itu hanya dua tiga orang dan padahal izinnya yang sudah kami keluarkan ada 26," ujarnya.
Dia menjelaskan kalau ada dua atau tiga orang yang ada hubungannya dengan dia, apakah salah jika mendapatkan izin ekspor lobster.
Padahal, pihaknya juga tidak tahu secara persis, sebab yang memberikan izin adalah tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, bukan dia secara pribadi.
"Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya apakah salah. Kalau saya menteri apakah teman-teman saya tidak boleh berusaha. Yang penting kan perjanjiannya," katanya.
Yang jelas, kata Edhy, keluarga, kerabat, dan lingkungan masyarakatnya tidak ada yang terlibat.
Ia mengaku hanya ingin melayani warga negara.
Baca juga: Menteri KKP sebut potensi lobster punah itu tidak ada
Baca juga: Tolak ekspor benih lobster, Dedi Mulyadi tekankan konservasi laut
Baca juga: Dedi Mulyadi tak setuju dengan rencana kebijakan ekspor lobster
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020