Wakil Presdir Bidang Sumber Daya Manusia PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Dwi Heriyanto B mengatakan saat ini kondisi Indonesia menuju masyarakat 5.0.
"Kalau dibandingkan Jepang yang masyarakatnya sudah 5.0, kita masih jauh tertinggal. Bahkan kita belum semua masuk ke era industri 4.0, mungkin 3.0. Tapi bangsa ini sedang menuju ke sana dengan fokus periode kedua Presiden Jokowi pada sumber daya manusia. Begitu era industri 4.0 terlewati maka dengan mudah menuju masyarakat 5.0," ujar Dwi di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan pada periode sebelumnya, Presiden Jokowi mempercepat pembangunan infrastruktur baik darat, laut dan udara. Menurut dia hal itu penting dilakukan untuk membuka akses.
"Akses itu sangat penting, untuk membuka ruang kolaborasi, yang tidak terjangkau menjadi terjangkau. Lagipula, kalau tidak bagus infrastrukturnya misalnya jalan raya, maka tidak ada yang mau datang ke daerah itu," ucapnya.
Ke depan, lanjut dia, yang terpenting untuk menuju masyarakat 5.0 adalah kolaborasi. Dia menyebut konsep triple helix, yang mana melibatkan akademisi, pemerintah dan swasta.
Dalam hal itu, akademisi melakukan riset yang dibutuhkan industri dan jangan melakukan riset atas kemauan sendiri. Kemudian, pihak swasta melakukan pengembangan dari hasil riset itu. Selanjutnya pemerintah turut serta dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan inovasi tersebut.
"Pemerintah sangat menentukan terwujudnya masyarakat 5.0. Sebelumnya, banyak daerah ramai bikin program kota pintar tapi kenyataannya tidak aturan yang mengatur dan mendukung itu semua. Itu penyebabnya banyak daerah yang tidak berhasil mewujudkan program kota pintar itu," jelas dia.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Dr Ali Muktiyanto, mengatakan pihaknya mengatakan perguruan tinggi harus berubah agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
"Fokus kami pada bidang bisnis, akuntansi dan manajemen, yang mana saat ini harus meninggalkan cara tradisional dan beralih ke digital," kata Ali.
Teknologi digital telah mengubah struktur ekonomi, bisnis, dan kehidupan konvensional. Bersamaan dengan era revolusi industri yang berpusat pada informasi dan data, maka muncul masyarakat 5.0, yang mana berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan memecahkan masalah sistem yang mendalam, dan mengintegrasikan dunia maya dan nyata.
Untuk itu pihaknya mengadakan seminar "International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology" (ISBET 2nd) dan "Competition of Public Sector Innovation Award (COPSI) pada 23 dan 24 Oktober lalu.
Dengan seminar itu, Ali berharap dapat menjadi ajang bertukar pikiran bagi para akademisi, praktisi,dan masyarakat ilmiah untuk membahas masalah arus, praktik dan studi terkait topik tersebut.
Baca juga: BRI berencana investasi di perusahaan digital Traveloka
Baca juga: Nadiem Makarim masuk Kabinet Jokowi wakili simbol dunia digital
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Kalau dibandingkan Jepang yang masyarakatnya sudah 5.0, kita masih jauh tertinggal. Bahkan kita belum semua masuk ke era industri 4.0, mungkin 3.0. Tapi bangsa ini sedang menuju ke sana dengan fokus periode kedua Presiden Jokowi pada sumber daya manusia. Begitu era industri 4.0 terlewati maka dengan mudah menuju masyarakat 5.0," ujar Dwi di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan pada periode sebelumnya, Presiden Jokowi mempercepat pembangunan infrastruktur baik darat, laut dan udara. Menurut dia hal itu penting dilakukan untuk membuka akses.
"Akses itu sangat penting, untuk membuka ruang kolaborasi, yang tidak terjangkau menjadi terjangkau. Lagipula, kalau tidak bagus infrastrukturnya misalnya jalan raya, maka tidak ada yang mau datang ke daerah itu," ucapnya.
Ke depan, lanjut dia, yang terpenting untuk menuju masyarakat 5.0 adalah kolaborasi. Dia menyebut konsep triple helix, yang mana melibatkan akademisi, pemerintah dan swasta.
Dalam hal itu, akademisi melakukan riset yang dibutuhkan industri dan jangan melakukan riset atas kemauan sendiri. Kemudian, pihak swasta melakukan pengembangan dari hasil riset itu. Selanjutnya pemerintah turut serta dalam penentuan kebijakan dalam pengembangan inovasi tersebut.
"Pemerintah sangat menentukan terwujudnya masyarakat 5.0. Sebelumnya, banyak daerah ramai bikin program kota pintar tapi kenyataannya tidak aturan yang mengatur dan mendukung itu semua. Itu penyebabnya banyak daerah yang tidak berhasil mewujudkan program kota pintar itu," jelas dia.
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, Dr Ali Muktiyanto, mengatakan pihaknya mengatakan perguruan tinggi harus berubah agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
"Fokus kami pada bidang bisnis, akuntansi dan manajemen, yang mana saat ini harus meninggalkan cara tradisional dan beralih ke digital," kata Ali.
Teknologi digital telah mengubah struktur ekonomi, bisnis, dan kehidupan konvensional. Bersamaan dengan era revolusi industri yang berpusat pada informasi dan data, maka muncul masyarakat 5.0, yang mana berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan memecahkan masalah sistem yang mendalam, dan mengintegrasikan dunia maya dan nyata.
Untuk itu pihaknya mengadakan seminar "International Seminar on Business, Economics, Social Science and Technology" (ISBET 2nd) dan "Competition of Public Sector Innovation Award (COPSI) pada 23 dan 24 Oktober lalu.
Dengan seminar itu, Ali berharap dapat menjadi ajang bertukar pikiran bagi para akademisi, praktisi,dan masyarakat ilmiah untuk membahas masalah arus, praktik dan studi terkait topik tersebut.
Baca juga: BRI berencana investasi di perusahaan digital Traveloka
Baca juga: Nadiem Makarim masuk Kabinet Jokowi wakili simbol dunia digital
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019