“Tidak hanya Indonesia tetapi banyak negara ASEAN juga menyampaikan isu Indo-Pasifik. Intinya ASEAN dan Australia memiliki komitmen yang sama untuk memajukan kerja sama di dalam konteks Indo-Pasifik,” kata Menlu Retno dalam taklimat media, seperti disampaikan Kemlu RI, Jumat.
Wawasan ASEAN mengenai Indo-Pasifik, yang sudah diadopsi oleh seluruh anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-34 ASEAN di Bangkok, Juni lalu, mencerminkan sentralitas dan kekuatan ASEAN dalam menghormati perdamaian, budaya dialog, dan memperkokoh kerja sama di kawasan ini.
Karena itu, Indonesia mengharapkan peningkatan kerja sama di empat bidang dalam wawasan tersebut yakni maritim, konektivitas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan ekonomi.
Selain Indo-Pasifik, Menlu Retno menyampaikan pentingnya kerja sama dalam konteks perempuan, perdamaian, dan keamanan.
Baca juga: Indonesia sampaikan Kajian ASEAN Indo-Pasifik kepada Australia
ASEAN dan Australia telah memiliki dialog untuk memajukan isu perempuan, perdamaian, dan keamanan. Di masa mendatang, Indonesia mengharapkan kerja sama ini dapat ditingkatkan untuk memperkuat peran perempuan dalam perdamaian dan toleransi.
Menlu Retno menyampaikan bahwa pada April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan bagi para diplomat perempuan negara-negara kawasan mengenai isu perempuan, perdamaian, dan keamanan.
Tujuan pelatihan adalah memperkuat kapasitas para diplomat perempuan dalam perundingan perdamaian dan sekaligus menjadikan para diplomat sebagai agen perdamaian dan toleransi.
“Kalau kita lihat jumlah penduduk perempuan Indonesia kan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau kita bisa memberdayakan perempuan maka akan lebih mudah bagi kita untuk menciptakan perdamaian dan toleransi,” kata Menlu Retno.
Kerja sama mengenai isu perempuan juga dapat dilakukan melalui mekanisme ASEAN yang ada, yaitu Institut ASEAN untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi (AIPR).
Selain itu, Indonesia juga menyampaikan informasi mengenai inisiatif yang dikembangkan oleh salah satu LSM Indonesia yang dinamakan “peace village”. Inisiatif ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas ekonomi para perempuan pada level desa dan sekaligus memperkuat kapasitas para perempuan sebagai agen perdamaian.
Baca juga: Kepala Staf Angkatan Laut bahas kerja sama maritim Indonesia-Australia
Penanggulangan perdagangan manusia
Sebelum Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-Australia dilaksanakan, telah diluncurkan ASEAN-Australia Counter-trafficking Initiative yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama peningkatan kapasitas dalam menjawab tantangan perdagangan manusia untuk 2018-2028.
Menurut Menlu Retno, prakarsa ini dibangun mengingat kerja sama yang baik antara ASEAN dan Australia selama 15 tahun terakhir untuk merespons kasus-kasus perdagangan manusia.
“Selama 10 tahun ke depan akan ada 13 ribu penegak hukum yang menerima pelatihan pembangunan kapasitas, melalui prakarsa senilai 80 juta dolar Australia ini,” kata Retno.
Prakarsa ini juga akan mendukung investigasi internasional bersama untuk membantu menyelamatkan korban dan memastikan pelaku perdagangan manusia dikenai denda.
Baca juga: Konjen RI harapkan media Australia publikasikan hubungan kedua negara
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2019
