"Kami melaporkan majelis hakim karena majelis hakim mengabaikan fakta dan bukti-bukti di lapangan," ujar Koordinator Solidaritas Pemerhati Hukum (SPH) Heryanto di Kantor KY, Jakarta, Senin.
Dia menyebut, tiga hakim PN Jakarta Utara yang dilaporkan adalah Cakra Alam, Taufan Mandala dan Ronald Salnofri Bya.
Selain tiga hakim di PN Jakarta Utara, dua hakim yang memutus sengketa tersebut di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yakni M Daming Sunusi, Muhammad Yusuf serta panitera Sobandi pun turut dilaporkan.
Laporan tersebut diterima KY dengan nomor 0760/VII/2019/P.
Baca juga: Pendiri KBN: Kembalikan KBN kepada fungsi utamanya
Baca juga: Negara akan kehilangan Rp200 miliar per tahun jika kasasi KCN ditolak
Menurut Heryanto, PT KBN tidak memiliki sertifikat tanah dari lahan 1.700 meter yang diklaim, sementara majelis hakim mengabaikan keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional tentang hal tersebut.
Dalam kesempatan itu, anggota SPH Harry Hasbi Asy-Syiddieqi menilai para hakim memenangkan PT KBN hanya mengacu pada Pepres Nomor 11Tahun 1992 yang menyebutkan area kerja PT KBN dengan batas-batas sisi laut dan sungai/kli di Utara, Selatan, Timur dan Barat.
Hal tersebut disebutnya masih bias dan tidak akurat untuk mengklaim lahan tersebut. Apalagi PT KBN tidak memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional.
Untuk itu, pihaknya melaporkan hakim yang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutuskan hal yang keliru terhadap kasus perdata itu.
"Atas dasar itu, kami Solidaritas Pemerhati Hukum meminta Komisi Yudisial untuk memeriksa para hakim dan juga Direktur Utama PT KBN Sattar Saba dalam waktu dekat," kata Harry.
Baca juga: Kadin minta jaminan investasi di tengah sengketa Pelabuhan Marunda
Baca juga: Pelabuhan Marunda bisa kurangi kepadatan di Pelabuhan Tanjung Priok
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
