KKP gelar simposium internasional perencanaan tata ruang laut

KKP gelar simposium internasional perencanaan tata ruang laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan USAID menggelar simposium internasional perencanaan tata ruang laut Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (24/6/2019). (ANTARA/Yogi Rachman)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menggelar kegiatan simposium internasional perencanaan tata ruang laut Indonesia mulai 24 - 28 Juni 2019 di Jakarta.

Simposium ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan perencanaan tata ruang laut dan implementasinya baik di tingkat nasional maupun provinsi di Indonesia.

"Terlepas dari cara rumit mengembangkan atau menyusun penataan ruang laut tapi saya bilang mengembangkan ruang laut itu cukup rumit daripada di daratan," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dalam sambutan pembukaan simposium tersebut di Jakarta, Senin.

Menurut Brahmantya, kendala utama yang dihadapi Indonesia dalam perencanaan tata ruang laut adalah bagaimana mengembangkan dan mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan untuk keperluan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

"Dalam prakteknya sering terjadi konflik horizontal dan vertikal seperti dalam hal peraturan, data yang tidak lengkap, hingga terbatasnya anggaran," kata dia.

Simposium ini membahas enam tema utama meliputi studi kasus tentang implementasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dalam mengatasi tantangan implementasi, implementasi dan masyarakat adat, dukungan implementasi, perizinan, penegakan dan pemantauan kolaboratif, dan evaluasi.

Sementara itu, Matthew Burton selaku Enviroment Director USAID Indonesia mengatakan, pihaknya bangga bisa bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam melindungi ekosistem laut serta pemanfaatan sumber daya laut yang bernilai tinggi.

"Simposium ini akan berbagi mengenai pembelajaran penataan ruang laut dari dunia semoga bisa diterapkan di Indonesia, bisa mengurangi konflik dan dampak lingkungan terutama terhadap kelautan," ujar Matthew.

KKP bekerja sama dengan proyek lanjutan USAID Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) telah berhasil mendukung Maluku Utara dan Maluku untuk memfinalisasi, melegalkan dan memberlakukan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) melalui peraturan Perda No. 2/2018 dan Perda No. 1/2018.

Adapun untuk Provinsi Papua Barat hampir selesai. Selain itu, USAID SEA dan KKP sedang mengembangkan database geoportal laut yang disebut Seanode yang berfungsi sebagai portal data spasial dan non-spasial untuk RTRL dan zonasi, dan juga memberikan informasi tentang kemajuan rencana tata ruang laut di Indonesia.

Baca juga: Tata Ruang Laut, Dukung Pemanfaatan Laut Optimal dan Lestari
Baca juga: Jateng Susun Tata Ruang Pesisir dan Laut
Pewarta : Yogi Rachman
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019