Terlepas dari reformasi ekonomi dan meningkatnya keterbukaan terhadap perubahan sosial, Partai Komunis yang berkuasa mempertahankan sensor media yang ketat di Vietnam dan tidak mentolerir perbedaan pendapat.
"Google longgar dalam mengatur konten mereka sehingga pengguna bisa beli iklan secara langsung dari YouTube dan Google tanpa keterlibatan agen iklan domestik," tulis Vietnam News Agency, dikutip dari Reuters.
Menurut VNA, kementerian membuat daftar perusahaan asing yang mengiklankan video yang mengandung "konten ilegal dan berbahaya", termasuk Samsung Electronics, Huawei Technologies, Yamaha Motors dan Grab.
Kementerian Informasi Vietnam menemukan sekitar 55.000 video di YouTube mengandung konten yang "berbahaya", yang melanggar undang-undang Vietnam. Sebanyak 8.000 video dihapus atas permintaan pemerintah Vietnam.
"Dalam waktu dekat, pemerintah akan meminta YouTube untuk mengidentifikasi kanal Vietnam dan hanya mengesahkan kanal-kanal yang dipertimbangkan untuk ad revenue sharing," tulis VNA.
Undang-undang keamanan siber di Vietnam, berlaku mulai awal tahun ini, mewajibkan perusahaan memiliki kantor di Vietnam dan menyimpan data di dalam negeri.
Perusahaan teknologi dan kelompok sayap kanan menolak undang-undang tersebut, sejumlah perusahaan khawatir pihak berwajib dapat dengan mudah menjangkau data konsumen.
Beberapa bulan sebelum undang-undang keamanan siber Vietnam berlaku, Facebook memperketat konten mereka di negara tersebut hingga 500 persen. Pada Januari, setelah undang-undang berlaku, Vietnam menganggap Facebook melanggar karena membiarkan pengguna mengunggah konten anti-pemerintah.
Kementerian Informasi meminta perusahaan untuk secara aktif meninjau iklan mereka di media sosial, kata VNA. Kementerian akan bekerja sama dengan Bank Negara Vietnam dan kantor-kantor terkait untuk secara cermat mengelola aliran pendapatan iklan Google dan YouTube.
Baca juga: Server Google bermasalah di AS, Youtube dan Snapchat terganggu
Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2019
