Pemimpin gerakan protes massa, yang telah mengubah peta politik Aljazair sejak aksi dimulai pada 22 Februari, belum mengomentari pengumuman Bouteflika pada Senin malam (1/4) bahwa ia akan mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada 28 April.
Tapi pawai damai di seluruh Aljier Tengah oleh pelajar yang menuntut generasi penguasa baru menyatakan pengumuman Bouteflika tidak menurunkan semua tekanan bagi pembaruan yang dibangun oleh berpekan-pekan demonstrasi untuk mengakhiri 20 tahun kekuasaannya.
"Kami menginginkan perubahan rejim dan kami tak ingin Bouteflika atau Said (penasehat presiden dan saudara Bouteflika)," demikian teriakan massa, sebagaimana dikutip Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.
Satu-satunya partai oposisi yang sejauh ini telah mengomentari pernyataan Bouteflika adalah Gerakan Islam bagi Masyarakat Perdamaian (MSP), dan mengatakan kepergian Bouteflika tanpa pembaruan nyata adalah tindakan yang merusak tuntutan pemrotes.
"Langkah ini dibuat untuk melestarikan sistem politik," kata MSP di dalam satu pernyataan.
Protes telah dikemudikan oleh tuntutan generasi muda bagi pencopotan elit yang berkuasa yang dipandang oleh banyak orang sebagai tak bersentuhan dengan warga biasa Aljazair dan tak bisa menghidupkan kembali ekonomi yang terbebani oleh praktek perkoncoan.
Bouteflika (82), yang berada dalam kondisi kesehatan yang buruk, dijadwalkan mengambil keputusan penting guna menjamin "kelanjutan lembaga negara" sebelum ia mundur, kata Kantor Presiden pada Senin di dalam satu pernyataan yang dikutip oleh media resmi, tanpa memberi perincian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Aljazair, Abdelkader Bensalah --Ketua Majelis Tinggi Parlemen-- akan mengambil-alih jabatan sebagai presiden sementara selama 90 hari sampai pemilihan umum diselenggarakan.
Bouteflika, yang jarang terlihat di depan umum sejak ia menderita stroke pada 2013, mula-mula berusaha meredam kerusuhan dengan mengatakan pada 11 Maret ia mencabut rencana untuk mencalonkan diri buat masa jabatan kelima.
Tapi ia tidak menyebutkan tanggal untuk meletakkan jabatan, dan menyarankan konferensi nasional mengenai pembaruan guna menangani ketidak-puasan sehubungan dengan kasus korupsi, perkoncoan, salah kelola ekonomi dan cengkeraman kekuasaan kaum elit secara berkelanjutan.
Sebagian pengunjuk-rasa telah menolak tradisi campur-tangan militer di Aljazair pada masalah sipil dan ingin melucuti seluruh elite yang berkuasa, yang di negeri tersebut dikenal sebagai "le pouvoir" --yang meliputi perwira militer, partai Front Pembebasan Nasional (FLN) --yang sudah lama berkuasa-- pengusaha dan pemimpin serikat kerja.
Sumber: Reuters
Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
Copyright © ANTARA 2019
