Demo tolak tambang di Jember nyaris ricuh

Demo tolak tambang di Jember nyaris ricuh

DEMO TAMBANG. Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ricuh dengan aparat kepolisian saat demo di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (2/12). Dalam aksinya puluhan mahasiswa menolak eksploitasi tambang pasir besi di Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Jember dan menilai eksploitasi tersebut membahayakan geografis desa yang pernah selamat dari tsunami tahun 1994 karena tumpukan pasir besi. FOTO ANTARA/Seno S./hp/09. (ANTARA/SENO SOEGONDO)

Jember (ANTARA News) - Demonstrasi menolak tambang emas yang digelar puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jawa Timur, nyaris ricuh.

Massa dari PMII Jember memaksa masuk ke Kantor Pemkab Jember untuk menemui Bupati Jember Faida, namun puluhan personal aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja bersiaga di depan pagar kantor pemkab, sehingga terjadi aksi saling dorong antara petugas dengan mahasiswa.

"Kami minta Pemkab Jember serius melakukan penolakan penambangan emas di Kecamatan Silo, sehingga tidak ada lagi investor atau pihak lain yang melakukan survei ke lokasi yang diduga memiliki kandungan emas karena semua warga menolak adanya pertambangan," kata koordinator aksi Ferry F. Fadillah di Jember saat demonstrasi tersebut, Jumat.

Menurutnya mayoritas penduduk Jember bermata pencaharian sebagai petani, sehingga tidak lepas dari kondisi alamnya yang mendukung dan tanah yang subur untuk bercocok tanam, sehingga tidak boleh ada penambangan yang akan merusak lingkungan.

Baca juga: Sejumlah elemen masyarakat Jember soroti tambang emas

"Dampak eksploitasi tambang tentu akan mempengaruhi tanah dan air yang ada di sekelilingnya. Jika melihat pada eksploitasi tambang-tambang yang ada di indonesia, dampak yang dihasilkan justru merusak lingkungan," tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, PMII Jember mendesak pencabutan Keputusan Menteri ESDM 1802 K/30/MEM/2018 tentang wilayah izin usaha pertambangan dan menghentikan rencana lelang tambang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi.

"Kami juga mendesak segera dibentuk panitia khusus (Pansus) sebagai upaya penolakan tambang dan DPRD Jember harus turun tangan menangani konflik tambang emas di Kecamatan Silo," katanya.

Sementara dikonfirmasi secara terpisah Asisten I Pemkab Jember Hadi Mulyono mengatakan Pemkab Jember satu suara dengan masyarakat yakni menolak adanya tambang emas di Kecamatan Silo, bahkan Bupati Jember sudah berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri ESDM terkait dengan keberatan atas keputusan Menteri ESDM tersebut.

"Pemkab Jember juga berkirim surat kembali kepada Gubernur Jatim pada 24 September 2018, agar tidak dilakukan lelang terkait pertambangan emas di Blok Silo, sehingga komitmen kami sangat tegas menolak pertambangan emas di Silo," tuturnya.

Baca juga: Pemkab Jember tegas tolak tambang emas Silo

Baca juga: PT Antam ajukan eksplorasi tambang emas Jember

Baca juga: Pemkab Jember pertimbangkan aspirasi masyarakat soal izin tambang Antam

 
Pewarta : Zumrotun Solichah
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018