Bawaslu sodorkan 28 pertanyaan kepada Luhut dan Sri Mulyani

Bawaslu sodorkan 28 pertanyaan kepada Luhut dan Sri Mulyani

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (2/11/2018). (ANTARA News/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilu RI menyodorkan 28 pertanyaan kepada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Kami siapkan 28 pertanyaan seputar isi laporan yang disampaikan Pelapor, berkaitan kegiatan 'annual meeting' IMF-World Bank di Bali," ujar Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo di Jakarta, Jumat. 

Ratna mengatakan berdasarkan laporan Pelapor, ada dugaan pelanggaran terhadap pasal 282, 283 dan 457 UU Pemilu, antara lain berupa tindakan pejabat negara yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu pada masa kampanye. 

"Kami tadi sudah mendapatkan penjelasan dari pak Luhut dan ibu Sri Mulyani," kata dia. 

Ratna mengatakan penjelasan keduanya akan menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan analisis dan kajian. 

"Nanti tunggu saja hasilnya," kata dia. 

Dari 28 pertanyaan yang disodorkan, diantaranya Bawaslu meminta penjelasan seputar kegiatan IMF-World Bank di Bali. 

"Kami tanya seputar kegiatan itu, dilaksanakan oleh siapa, apa maksud gesture dalam potongan video itu, apa maksud penyebutan kata-kata dalam potongan video itu. Dan itu sudah dijelaskan pak Luhut dan ibu Sri Mulyani," katanya. 

Ratna mengatakan kesimpulan atas pemeriksaan laporan itu tidak akan berlangsung terlalu lama. Sebab pihaknya sudah memeriksa seluruh pihak terkait. 

"Kami sudah memeriksa Pelapor, saksi dan Terlapor, jadi pemeriksaan para Pihak telah selesai. Dalam waktu dekat kami lakukan analisis satu-dua hari ini, paling lambat tanggal 6 (November) kami sampaikan," ujar dia. 

Jika laporan dugaan pelanggaran tidak terbukti, maka Bawaslu akan mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi unsur pidana. Sebaliknya jika terbukti ada pelanggaran maka Bawaslu akan meneruskannya kepada penyidik kepolisian. 

Luhut dan Sri Mulyani datang ke Bawaslu sebagai terlapor dugaan pelanggaran kampanye pemilu oleh pejabat negara. 

Keduanya dilaporkan Advokat Nusantara ke Bawaslu RI karena selaku pejabat diduga menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wapres dengan mengacungkan salam satu jari saat penutupan acara IMF di Bali. 

Baca juga: Luhut Pandjaitan dan Sri Mulyani datang ke Badan Pengawas Pemilu
Baca juga: Bawaslu agendakan klarifikasi Menko Luhut dan Menkeu Sri Mulyani
Baca juga: Bawaslu: Politik uang salah satu penyebab korupsi
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018