Jalan Manhattan pagi itu penuh sesak dengan kendaraan dan manusia yang bergegas di jam sibuk kota.
Menlu RI Retno Marsudi pun mau tak mau berjalan kaki tak kurang dari 10 blok dari tempatnya menginap untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri Forum Konter-Terorisme Global (GCTF) di Roosevelt Hotel di pagi yang cukup cerah itu.
GCTF merupakan platform multilateral informal yang beranggotakan 30 negara. Forum yang dibentuk tahun 2011 ini menjalankan fungsi sebagai wadah respons upaya kerja sama penanggulangan terorisme.
Forum itu fokus pada upaya-upaya untuk mengumpulkan sumber daya, keahlian, informasi dan hal-hal yang nantinya dianggap krusial dalam upaya penanggulangan terorisme. Negara-negara anggota menganggap penting kerja sama internasional karena ancaman terorisme sifatnya lintas batas dan sudah melibatkan aktor-aktor non-negara.
Di pertemuan tersebut Menlu menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian dalam upaya memerangi radikalisme.
"Kami menekankan bahwa perempuan bisa menjadi target rekrutment (teroris), tapi perempuan bisa juga menjadi agen perdamaian," kata Retno.
Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang diminta menjadi anggota forum konter-terorisme, dan dianggap memiliki pendekatan komprehensif yang mengedepankan dialog dalam menghadapi ancaman terorisme.
Retno mengambil contoh inisiatif Desa Damai yang diprakarsai oleh Wahid Institute. Inisiatif tersebut bertujuan membuat komunitas yang toleran dan damai yang di satu sisi memberikan pemberdayaan kepada perempuan dengan cara meningkatkan kemampuan mereka dalam kegiatan ekonomi.
Wahid Foundation menggandeng UN Women untuk mengembangkan inisiatif Desa Damai yang bertujuan melibatkan perempuan dalam membangun masyarakat damai dan mandiri.
Menyebarkan nilai-nilai perdamaian perlu dilakukan melalui penguatan kohesi sosial. Salah satu syarat utama dalam membangun kohesi sosial adalah penguatan ekonomi dan pemahaman mengenai toleransi dan perdamaian.
Retno memandang inisiatif tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan di tingkat global.
Menteri Luar Negeri juga menyampaikan kepada negara-negara anggota GCTF bahwa peristiwa teror bom di Surabaya pada Mei lalu, yang pelakunya satu keluarga (ayah, ibu, dan anak-anak), telah menjadi semacam panggilan dan momentun untuk meningkatkan upaya menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian.
"Oleh sebab itu tadi saya menyampaikan bahwa kalau kita ingin memberantas terorisme maka tidak dapat hanya dilakukan di tingkat pengambil kebijakan tapi harus masuk ke komunitas, harus kerja sama dengan keluarga dan sebagainya," kata Retno.
Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri RI Grata Endah Werdaningtyas mengungkapkan bahwa pertemuan GCTF akan mengadopsi sejumlah dokumen, salah satunya deklarasi tingkat menteri yang intinya mendukung kerja sama dengan PBB untuk menanggulangi isu-isu evolusi dari konter terorisme.
Selain itu akan ada dokumen-dokumen yang merupakan kompilasi dari hasil pembelajaran atau pengalaman dari semua negara anggota dalam menanggulangi terorisme, keluarga teroris, serta deradikalisasi di tataran lokal.
Bergeser ke markas PBB yang berada pinggir Sungai East, Menlu Retno menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu badan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees/UNRWA) menutupi kekurangan dana.
Setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan pejabat UNRWA Retno mengungkapkan bahwa UNRWA, yang mengurusi sekitar 5,3 juta pengungsi Palestina di beberapa wilayah, saat ini mengalami defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS sehingga kesulitan membantu para pengungsi Palestina.
"Nah, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi sukarelanya, tapi jangan tanya dulu jumlahnya berapa," kata Retno kepada wartawan.
Selain menggunakan dana pemerintah dan sumbangan yang disampaikan lewat Baznas, ia menjelaskan, Indonesia sedang menggerakkan para filantropis untuk membantu para pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Gaza lewat UNRWA.
Sebagian besar dari mereka adalah keturunan dari 700.000 warga Palestina yang terusir dari rumah mereka dalam Perang 1948 yang menyebabkan lahirnya Israel.
Pendanaan UNRWA sebagian berasal dari PBB, tapi mayoritas berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota. Defisit anggaran badan bantuan itu sekarang 60 persen di antaranya sudah tertutup, tersisa 40 persen atau sekitar 180 juta dolar AS lagi yang harus dipenuhi.
Indonesia pun bersama negara-negara anggota PBB lainnya berupaya menggalang bantuan keuangan guna menutupi defisit keuangan UNRWA.
Defisit anggaran badan bantuan untuk pengungsi Palestina itu tak lepas dari keputusan Amerika Serikat menghentikan segala bentuk bantuan pendanaan untuk UNRWA pada awal September.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penghentian lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar Rp2,8 triliun bantuan ekonomi yang sedianya dialokasikan ke Gaza dan Tepi barat untuk dialihkan ke tempat lain.
Indonesia mulai awal tahun depan akan resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
Menlu Retno menyatakan komitmen Indonesia untuk mengampanyekan isu kemerdekaan Palestina melalui Solusi Dua Negara ketika memulai tugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
"Kita tahu situasinya tidak mudah, tapi kita akan terus akan berjuang untuk memberikan dukungan," katanya.
Kemudian pada SMU PBB kali ini para pemimpin dunia untuk pertama kalinya mendedikasikan suatu pertemuan tingkat tinggi untuk membahas penanggulangan penyakit tuberkulosis.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada kesempatan itu menyerukan agar dunia bersatu untuk melawan penyakit menular paru-paru yang menjadi momok bagi banyak orang itu karena dia melihat adanya tren peningkatan kasus.
Penyakit pembunuh nomor 4 dunia tersebut, menurut Wapres lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan dan kemiskinan.
Wapres Kalla mengungkapkan bahwa lebih dari lima ribu orang meninggal akibat tuberkulosis setiap hari. Walaupun tuberkulosis didapati semakin resisten terhadap obat, namun sebenarnya penyakit tersebut bisa dicegah dan diobati.
"Kita harus menghasilkan tanggapan yang kuat dan komprehensif untuk mengakhiri penyakit ini," kata Wapres. Setiap negara harus menerapkan strategi nasionalnya secara konkret untuk mengakhiri tuberkulosis.
Pemerintah RI sendiri menargetkan untuk mencapai Indonesia bebas tuberkulosis pada 2050.
Selain strategi nasional, harus ada upaya lebih terpadu untuk memperkuat kapasitas untuk deteksi dini kasus tuberkulosis, khususnya kasus baru yang melibatkan galur yang resisten terhadap obat-obatan.
Kemudian, Wapres menambahkan, harus ada akses yang lebih besar dan setara dengan layanan kesehatan berkualitas untuk masyarakat umum.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang mendampingi Wapres, menekankan bahwa pemberantasan tuberkulosis tidak bisa dilakukan sendiri, namun perlu kerja sama yang kuat dengan berbagai negara seperti misalnya menjalin kerjasama terkait penyediaan obat berkualitas dan murah yang terjangkau oleh penderita.
Wapres Kalla masih akan berada di New York untuk menyampaikan pidato di sesi Debat Umum SMU PBB ke-73 pada Kamis.
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2018
