TKA viral di Bekasi, tenaga ahli bukan pekerja kasar

TKA viral di Bekasi, tenaga ahli bukan pekerja kasar

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri (kanan) rapat koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membahas penanganan kasus-kasus terkait keberadaan tenaga kerja asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dan unprosedural, di kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (18/9/15). (ANTARA News/Biro Humas Kemnake)

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan  kereta api cepat Jakarta-Bandung (PT KCIC) dan Sinohydro Co. Ltd (SINOHYDRO) selaku vendor atau kontraktor pelaksana karena viralnya video mengenai TKA pekerja kasar di sana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pelacakan dokumen izin kerja, Kemnaker tidak menemukan adanya pelanggaran izin penggunaan TKA karena TKA yang dimaksud adalah legal. Mereka memiliki  izin dan jabatannya yang sesuai.

"Kalau dilihat dari jabatannya ini adalah TKA yang profesional dan setelah kita cek memang sesuai dengan izin yang ada di Kemnaker," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu.

Hanif meminta masyarakat tenang dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dilebih-lebihkan terkait beredarnya video ini. Hanif mengatakan dalam video tersebut terdapat juga tenaga kerja lokal sebagai pendamping TKA.

"Artinya ada TKI sebagai pendamping sesuai ketentuan. Nah sayangnya pendampingnya tidak mampu memberikan penjelasan kepada warga setempat sehingga menimbulkan kecurigaan dan kesan seolah-olah TKA tersebut buruh kasar dan ilegal," kata  Hanif.

Kemudian, lanjut Hanif, diperoleh informasi juga jika lokasi kejadian kebetulan dalam proses pembebasan lahan, namun warga belum menerima uang ganti rugi lahan. 

"Makanya ketika ada tim yang mengukur tanah maka jadi sensitif," kata Menaker Hanif.

Kedepannya, Menaker mengimbau  supaya pihak Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung harus memberikan informasi pelaksanaan pekerjaannya kepada bupati dan walikota yang daerahnya dilalui jalur pembangunan rel kereta.

"Tujuannya agar kepala desa dan ketua  rukun tetangga mendapatkan informasi kegiatan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat yang berada di sekitar lokasi," kata Menaker Hanif.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Sugeng Priyanto menambahkan pihaknya telah melakukan pemanggilan untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap kedua perusahaan tersebut.

“Dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa para TKA tersebut tengah melakukan pengukuran dalam rangka menentukan kekuatan pembuatan pondasi konstruksi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung,” kata Dirjen Sugeng.

Dikatakan Dirjen Sugeng dalam pemeriksaan dokumen Izin Menggunakan Tenaga Kerja (IMTA) diketahui izin kerja TKA itu merupakan tenaga ahli sebagai geologist engineer, geodetic engineer, dan survey engineer.

Sedangkan Bernawan Sinaga Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatakan selain memeriksa izin kerja para TKA tersebut, Kemnaker juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan  norma-norma ketenagakerjaan secara lengkap di perusahaan tersebut.

“Kita juga ingatkan kepada perusahaan agar kedepannya lebih memperhatikan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat serta memberikan laporan pengunaan TKA di perusahaan dan vendornya secara rutin,” kata Direktur Bernawan.

Baca juga: Pemerintah akan perketat aturan soal tenaga kerja asing

 
Pewarta : Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2018