pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya.
Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menginginkan kondisi yang kondusif dimanfaatkan guna memperkokoh stabilitas makro, meningkatkan kualitas pertumbuhan, memastikan tercapainya tujuan keadilan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkesinambungan dalam jangka panjang, serta melakukan reformasi meningkatkan daya saing.

"Ekonomi kita terus tumbuh di kisaran lima persen per tahun, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang sedang berlangsung. Inflasi selalu pada kisaran 3,5 persen. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk menjaga daya beli rakyat. Realisasi inflasi bulan Juni 2018 berhasil ditekan pada angka 0,59 persen atau terendah dibandingkan inflasi saat hari besar keagamaan nasional dalam tujuh tahun terakhir," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-73 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pengendalian inflasi yang terjaga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkualitas dan dapat dirasakan dampaknya.

Kepala Negara mencontohkan, angka pengangguran terbuka turun menjadi tinggal 5,13 persen pada Februari 2018, serta untuk pertama kalinya, persentase kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018.

"Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018," papar Jokowi.

Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, pemerintah telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diperluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga pada tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.

Sedangkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018.

"Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya," katanya.
Baca juga: Presiden: kemudahan berusaha kunci tingkatkan investasi
Baca juga: Presiden ingatkan jangan terjebak "middle income trap"

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018