DPRD Minahasa Tenggara minta TKA didata

DPRD Minahasa Tenggara minta TKA didata

Arsip - Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa melakukan aksi di depan Kantor DPR Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/5/2018). Mereka menolak dominasi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia karena mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran bagi tenaga kerja lokal. (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Minahasa Tenggara,  (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara, Tavif Watuseke meminta agar para Tenaga Kerja Asing (TKA) didata.

"Kami dari pihak DPRD meminta instansi teknis untuk mendata para TKA yang bekerja di Minahasa Tenggara," katanya, di Ratahan, Kamis.

Ia menuturkan pendataan tersebut perlu dilakukan untuk memeriksa status para pekerja asing tersebut.

"Pendataan ini sangat penting. Jangan sampai keberadaan mereka di sini itu ilegal atau tidak ada izin," kata Tavif.

Ia pun menegaskan kepada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa izin.

Lebih lanjut, kata dia, keberadaan para TKA tersebut jangan sampai menutup kesempatan bagi para tenaga kerja lokal.

"Untuk itu saya mengharapkan keberadaan para tenaga kerja ini jangan sampai menutup peluang kerja para tenaga kerja lokal," kata Tavif.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Minahasa Tenggara, Robby Sumual mengakui, pihaknya akan segera melakukan pendataan bagi perusahaan-perusahaan yang diduga mempekerjakan TKA.

"Kita sudah mendapatkan laporan terkait adanya TKA di Minahasa Tenggara, makanya dalam waktu dekat akan dilakukan pendataan," ujarnya.*

Baca juga: DPR: pemerintah harus perketat pengawasan Tenaga Kerja Asing

Baca juga: Imigrasi Tanjung Perak deportasi 36 TKA
Pewarta : Arthur Ignasius Karinda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2018