Jakarta (ANTARA News) - Menko Polhukam Widodo Adi Sutjipto mengatakan hubungan bilateral Indonesia - Iran tetap berjalan baik, setelah Indonesia mendukung resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1747 tentang perluasan sanksi kepada Iran yang tetap mengembangkan nuklir. "Tiga bulan setelah resolusi disahkan (24 Maret 2007), citra Indonesia di negara-negara Arab maupun di negara-negara kelompok GNB (Gerakan Non Blok) tetap baik dan mereka mengakui politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif," katanya saat membacakan jawaban pemerintah atas hak interpelasi DPR terkait dukungan pemerintah terhadap resolusi DK PBB No.1747, pada rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, baiknya hubungan Indonesia - Iran itu disampaikan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad kepada utusan khusus Presiden Alwi Shihab saat berkunjung ke Iran pada 18-19 Juni 2007. Dalam kesempatan itu, ungkap Widodo, pemerintah Iran menyatakan tetap akan menjalin hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia, khususnya dalam pengembangan investasi. Menko Polhukam menambahkan keputusan pemerintah untuk mendukung resolususi DK PBB nomor 1747 sudah melalui proses yang matang baik di tingkat menteri luar negeri, di tingkat kepala pemerintahan maupun saat proses perundingan di DK PBB. Pemerintah, katanya, memahami pro kontra yang terjadi di dalam negeri, termasuk dari kalangan DPR, terhadap kebijakan yang diambil pemerintah tersebut. Karena itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi intensif kepada semua pihak khususnya DPR mengenai kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya saat memutuskan mendukung resolusi DK PBB No. 1747. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif itu, Widodo memaparkan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap penyelesaian krisis Timur Tengah baik terhadap konflik Arab - Israel, Irak-Iran, serta konflik berkepanjangan di Libanon. Upaya Indonesia membantu penyelesaian krisis di Timur Tengah itu antara lain dengan beberapa kali mengirimkan pasukan perdamaian ke Timur Tengah (terakhir ke Lebanon) serta memberikan masukan-masukan saat sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI). "Memang tidak semua konflik tersebut dapat kita selesaikan, namun sekecil apapun kontribusi yang diberikan Indonesia itu harus kita teruskan demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan perdamaian dunia, sesuai dengan kebijakan politik Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945," katanya. Widodo mulai membacakan jawaban pemerintah sekitar pukul 12.00 WIB setelah sebelumnya rapat paripurna berdebat mengenai perlu tidaknya Presiden hadir dalam rapat paripurna untuk memberikan penjelasan langsung terhadap hak interpelasi DPR. (*)

Copyright © ANTARA 2007