"Seharusnya kalau hasil kelautan Indonesia bisa mencapai triliunan dolar AS setiap tahunnya, itu bisa dinikmati oleh nelayan," kata Bambang Soesatyo dalam rilis di Jakarta, Selasa.
Namun, Bambang melihat bahwa kehidupan para nelayan seperti di kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa dinilai masih identik dengan kemiskinan dan kekumuhan.
Untuk itu, ujar dia, pengolahan perikanan yang dilakukan pemerintah sudah selayaknya harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Politisi Partai Golkar itu mencontohkan bahwa kapal pencuri ikan yang tertangkap di kawasan perairan nasional, maka seharusnya tidak ditenggelamkan tetapi diberikan gratis kepada nelayan.
Ia mengingatkan bahwa selama ini nelayan, pembudidaya ikan dan penambak garam sudah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.
Oleh karenanya, Bambang mendorong potensi ekonomi sektor kelautan yang mencapai lebih 1,3 triliun dolar AS per tahun dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 40 juta jiwa itu bisa memberikan kontribusi nyata lebih besar lagi terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ketua DPR memaparkan, bila pada 2016 sektor perikanan menyumbang tiga persen PDB nasional, maka diharapkan pada 2019 angka tersebut bisa mampu meningkat hingga mencapai 9 persen.
Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menegaskan pemerintah perlu mempercepat berbagai program terkait agenda peningkatan kesejahteraan nelayan di Tanah Air.
"Penghasilan nelayan sudah tidak sesuai dan tidak seimbang dengan kebutuhan pokok sehari-hari, baik kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya," kata Ketua Departemen Pendidikan dan Penguatan Jaringan KNTI Misbachul Munir.
Menurut dia, di tengah kondisi pengelolaan perikanan nasional yang tak kunjung membaik, berdampak kepada rendah harga ikan di sejumlah kampung nelayan.
Dia berpendapat hingga kini nelayan tidak kuasa atas pengendalian pasar yang dilakukan oleh kalangan tengkulak.
"Pemerintah harus segera melakukan akselerasi agenda kesejahteraan nelayan pada tahun ini melalui bantuan pemerintah, seperti bantuan kapal yang harus dimonitoring secara ketat agar tepat sasaran dan sesuai target," katanya lagi.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
