"Sebanyak 10 kamar rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) itu, berada terpisah-pisah pada tiga blok rusunawa yakni Rusunawa Selagalas, Mandalika dan Montong Are," kata Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Selasa.
Menurutnya, dengan hanya tersedianya 10 kamar rusunawa tersebut, maka kepala keluarga (KK) dari warga Ahmadiyah yang dapat terakomodasi hanya 10 KK.
Sementara, sisanya sekitar 30 KK akan ditawarkan alternatif lain seperti mengikuti program transmigrasi dan pembuatan rumah khusus oleh pemerintah.
"Untuk sosialisasi siapa yang akan ikut program rusunawa, transmigrasi dan rumah khusus telah disampaikan oleh tim Kantor Sekretariat Presiden (KSP) bersama Dinas Sosial Provinsi NTB dan pemerintah kota," ujarnya.
Dalam sosialisasi itu telah disampaikan, agar warga Ahmadiyah mampu membaur dengan masyarakat lainnya.
"Kami berharap warga Ahmadiyah bisa menerima salah satu opsi penanganan yang dilakukan pemerintah, karena mereka sudah terlalu lama mengungsi," katanya.
Harapannya, dengan akan tersebarnya warga Ahmadiyah yang sudah menempati lokasi pengungsian sekitar 12 tahun di Transito, Mataram bisa menjadi kota bebas dari pengungsi.
"Target yang kita inginkan dalam penanganan ini adalah Mataram bukan lagi tempat pengungsian baik secara nasional maupun internasional. Jadi label kota pengungsian harus segera hilangkan," katanya.
Warga Ahmadiyah terlebih dahulu akan terakomodasi menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) serta berhak mendapatkan tiga kartu dari pemerintah yakni kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu keluarga sejahtera (KKS).
"Dengan demikian, kesejahteraan mereka terjamin oleh pemerintah," katanya.
Pewarta: Nirkomala
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2018
