Jakarta (ANTARA News) - Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia meminta pemerintah mencegah peredaran produk tekstil impor ilegal.

"Pasar domestik dibanjiri oleh produk tekstil yang masuk secara ilegal," kata Ketua Umum API Ade Sudrajat di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu, usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta.

Ade mengatakan membanjirnya produk tekstil impor ilegal itu membuat serapan pasar produk tekstil nasional menurun dari 60 persen pada 2010 menjadi tinggal 30 persen.

Ia menjelaskan produk-produk impor ilegal itu dapat lebih bersaing selain tanpa label sehingga bisa dilabeli sendiri juga karena tidak membayar pajak, sehingga harga jualnya menjadi lebih murah.

"Seyogyanya industri ini tumbuh. Perlu ada pencegahan kain ilegal ke Indonesia dan ilegal juga tidak bayar pajak," papar dia.

Selain meminta pemerintah mencegah masuknya produk tekstil impor ilegal, pengusaha juga meminta Presiden mendukung pengembangan industri tekstil, antara lain dengan mengubah kebijakan pengenaan pajak bagi kapas, karena kapas bukan produk jadi.

"Salah satu insentif pengurangan bea pertambahan nilai untuk kapas, itu yang akan diperjuangkan, karena tidak hanya dikeluhkan kita saja, jagung juga dikenakan PPN, barang impor jadi kan sudah jadi, ini kan masih berupa raw material masa sudah dikenakan PPN," kata Ade.

API juga akan mendorong peningkatan penetrasi pasar di Uni Eropa sehingga bisa meningkat.



Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2015